Tuntut Penonaktifan Ahok, Massa Datangi Gedung Parlemen

0
Aksi demo 212 yang digelar di depan Gedung MPR/DPR., Seasa (21/2).

JAKARTA – Ribuan massa dari berbagai unsur masyarakat yang menuntut penonaktifan kembali Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mulai memadati pintu masuk utama Gedung MPR, DPR, dan DPD di kawasan Senayan, Jakarta, Selasa (21/2), pukul 08.00 WIB.

Para demonstran meliputi anggota Forum Umat Islam (FUI) serta organisasi kemahasiswaan dari sejumlah universitas termasuk dari Universitas Negeri Jakarta, Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan Universitas Prof. Hamka.

Massa mulai berkumpul sekitar pukul 08.00 WIB di depan pintu masuk utama kompleks parlemen dan berorasi sejak pukul 08.30 WIB.

Dalam orasinya mereka meminta pemerintah, khususnya Kementerian Dalam Negeri, menonaktifkan kembali Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama karena berstatus terdakwa kasus dugaan penistaan agama.

Sekretaris Jenderal FUI Muhammad Al-Khatthath bertemu dengan Pimpinan DPR pada Senin (20/2) untuk memberitahukan rencana aksi mereka hari ini. “Kami ingin sampaikan, besok akan ada aksi. Jadi sekaligus ini, kami mau kulonuwun besok akan ada massa besar, Insyallah aman,” katanya.

Al-Khatthath mengatakan, massa menuntut penonaktifan kembali Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta karena menilai penetapannya kembali menjadi gubernur melanggar Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam perkara dugaan penistaan agama yang disidangkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara, jaksa penuntut umum mendakwa Ahok dengan dakwaan alternatif antara Pasal 156 huruf a atau Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ancaman hukumannya penjara selama-lamanya lima tahun atau empat tahun.

EDITOR: Rizky

 

BAGIKAN
loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

Terbaru

Sri Mulyani

Menkeu: Jangan-jangan Anggaran Tak Dinikmati Masyarakat

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Angka kemiskinan tercatat masih di angka 10,9 persen. Padahal, pemerintah telah menggelontorkan dana cukup besar untuk menanggulangi kemiskinan. Menteri Keuangan Sri...

3 Putra Mahkota Menunggu Nasib, Dibalik Isu Dahlan Jual Sahamnya di Jawa Pos

SERUJI.CO.ID - Maraknya kabar Dahlan Iskan menjual sahamnya di Jawa Pos kepada taipan property, Ciputra, tak lepas dari “perang strategi” menentukan siapa “putra mahkota” berikutnya yang akan...

Wartawan Dalam Lingkaran Elite Kekuasaan

SERUJI.CO.ID - Peristiwa kecelakaan tunggal yang dialami oleh Ketua DPR Setya Novanto saat menumpang kendaraan Hilman Mattauch, seorang wartawan sebuah stasiun televisi, bisa menjadi salah...

Politisi Golkar Bantah Pelipis Novanto Benjol Sebesar Bakpao

TANJUNGPINANG, SERUJI.CO.ID - Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Mahyudin membantah bahwa Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto mengalami luka memar dan benjol sebesar bakpao...
Kursi DPR

“Tupai Berkuasa” Jatuh Juga

SERUJI.CO.ID - Para pelajar sekolah rakyat ataupun sekolah dasar pada puluhan lalu diajari sebuah peribahasa atau perumpamaan yang kalimat kurang lebih menyatakan "sehebat-hebatnya tupai...
Pembebasan sandera dan evakuasi warga dari kelompok separatis Papua

Aparat Kawal Ketat Proses Evakuasi Warga ke Timika

JAYAPURA, SERUJI.CO.ID - Sebanyak 344 warga yang dievakuasi dari perkampungan di Distrik Tembagapura, dikawal hingga tiba dengan selamat di Timika, Ibu Kota Kabupaten Mimika, Provinsi...