Tuntut Penonaktifan Ahok, Massa Datangi Gedung Parlemen

0
58
Aksi demo 212 yang digelar di depan Gedung MPR/DPR., Seasa (21/2).

JAKARTA – Ribuan massa dari berbagai unsur masyarakat yang menuntut penonaktifan kembali Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mulai memadati pintu masuk utama Gedung MPR, DPR, dan DPD di kawasan Senayan, Jakarta, Selasa (21/2), pukul 08.00 WIB.

Para demonstran meliputi anggota Forum Umat Islam (FUI) serta organisasi kemahasiswaan dari sejumlah universitas termasuk dari Universitas Negeri Jakarta, Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan Universitas Prof. Hamka.

Massa mulai berkumpul sekitar pukul 08.00 WIB di depan pintu masuk utama kompleks parlemen dan berorasi sejak pukul 08.30 WIB.

Dalam orasinya mereka meminta pemerintah, khususnya Kementerian Dalam Negeri, menonaktifkan kembali Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama karena berstatus terdakwa kasus dugaan penistaan agama.

Sekretaris Jenderal FUI Muhammad Al-Khatthath bertemu dengan Pimpinan DPR pada Senin (20/2) untuk memberitahukan rencana aksi mereka hari ini. “Kami ingin sampaikan, besok akan ada aksi. Jadi sekaligus ini, kami mau kulonuwun besok akan ada massa besar, Insyallah aman,” katanya.

Al-Khatthath mengatakan, massa menuntut penonaktifan kembali Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta karena menilai penetapannya kembali menjadi gubernur melanggar Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam perkara dugaan penistaan agama yang disidangkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara, jaksa penuntut umum mendakwa Ahok dengan dakwaan alternatif antara Pasal 156 huruf a atau Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ancaman hukumannya penjara selama-lamanya lima tahun atau empat tahun.

EDITOR: Rizky

 

BAGIKAN
loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

Pengungsi Rohingya

Bangladesh-Myanmar Sepakati Soal Pemulangan Muslim Rohingya

DHAKA/COX'S BAZZAR, SERUJI.CO.ID - Bangladesh mengatakan pada Selasa (16/1) pihaknya akan merampungkan proses pengembalian banyak di antara para pengungsi Muslim Rohingya yang melarikan diri dari...
Soekarwo

Pemerintah Akan Impor Beras, Soekarwo Klaim Stok di Jatim Surplus

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Pemerintah akan melaksanakan kebijakan impor 500.000 ton beras dari Vietnam dan Thailand untuk memperkuat cadangan beras nasional. Sementar itu, Gubernur Jawa...
Muhammad Arbayanto

Tim Kesehatan Serahkan Hasil Tes Paslon ke KPU Jatim

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Tim Kesehatan dari RSUD dr. Soetomo telah menyerahkan berkas hasil tes kesehatan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim kepada Komisioner...
20180115_161307

Antara Setan, LGBT, dan Airmin @_TNIAU

Belakangan, kembali ramai di lini masa kampanye 'halalnya' LGBT. Kali ini tidak tanggung-tanggung. Aan Anshori, aktivis pembela LGBT yang diberi label "kyai" dengan percaya...
images (1)

Mengapa Menjadi Non Muslim

Menjadi muslim adalah tindakan sederhana, cukup berserah diri. Ketika turun ayat, ikuti. Bahkan itulah inti hidup di dunia, tidak yang lain-lainnya. Ayat-ayatNya, berupa tanda dan...
FB_IMG_1516028887948

Pangkalan Bun Darurat LGBT, Nitizen: Aparat Mesti Turun Tangan

Kotawaringin Barat - Ratusan Nitizen mengecam ulah sejumlah pria yang berciuman di taman kota Pangkalan Bun Kotawaringin Barat (Kobar) Kalimantan Tengah. Pasalnya, sekitar tanggal...