Tuntut Penonaktifan Ahok, Massa Datangi Gedung Parlemen

0
70
Aksi demo 212 yang digelar di depan Gedung MPR/DPR., Seasa (21/2).

JAKARTA – Ribuan massa dari berbagai unsur masyarakat yang menuntut penonaktifan kembali Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mulai memadati pintu masuk utama Gedung MPR, DPR, dan DPD di kawasan Senayan, Jakarta, Selasa (21/2), pukul 08.00 WIB.

Para demonstran meliputi anggota Forum Umat Islam (FUI) serta organisasi kemahasiswaan dari sejumlah universitas termasuk dari Universitas Negeri Jakarta, Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan Universitas Prof. Hamka.

Massa mulai berkumpul sekitar pukul 08.00 WIB di depan pintu masuk utama kompleks parlemen dan berorasi sejak pukul 08.30 WIB.

Dalam orasinya mereka meminta pemerintah, khususnya Kementerian Dalam Negeri, menonaktifkan kembali Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama karena berstatus terdakwa kasus dugaan penistaan agama.

Sekretaris Jenderal FUI Muhammad Al-Khatthath bertemu dengan Pimpinan DPR pada Senin (20/2) untuk memberitahukan rencana aksi mereka hari ini. “Kami ingin sampaikan, besok akan ada aksi. Jadi sekaligus ini, kami mau kulonuwun besok akan ada massa besar, Insyallah aman,” katanya.

Al-Khatthath mengatakan, massa menuntut penonaktifan kembali Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta karena menilai penetapannya kembali menjadi gubernur melanggar Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam perkara dugaan penistaan agama yang disidangkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara, jaksa penuntut umum mendakwa Ahok dengan dakwaan alternatif antara Pasal 156 huruf a atau Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ancaman hukumannya penjara selama-lamanya lima tahun atau empat tahun.

EDITOR: Rizky

 

loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BACA JUGA
Suap

2 Politisi PDIP Tersangka Suap DPRD Malang Kembali Diperiksa KPK

JAKARTA, SERUJI.CO.ID -  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil dua politisi PDIP dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap terkait pembahasan APBD-P Pemerintah Kota Malang Tahun...

Minimnya Rest Area di Tol Cipali Dikeluhkan Pemudik

KARAWANG, SERUJI.CO.ID - Sejumlah pemudik yang akan kembali ke Jakarta melalui Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) mengeluhkan kurangnya tempat peristirahatan (rest area) di sepanjang tol tersebut. Salah...
Herman Hery

Diduga Keroyok dan Aniaya Suami-Istri, Anggota DPR dari PDIP Dipolisikan

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Herman Hery dilaporan seorang warga atas nama Ronny Kosasih Yuliarto ke Polres Metro Jakarta Selatan atas...

Jenazah Korban KM Sinar Bangun Disambut Isak Tangis Keluarga

BINJAI, SERUJI.CO.ID - Jenazah korban kapal tenggelam KM Sinar Bangun yang terjadi di Danau Toba, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, satu dari tujuh keluarga warga Kota...

184 Orang Belum Ditemukan dari 206 Data Sementara Penumpang KM Sinar Bangun

TIGARAS, SERUJI.CO.ID - Tim gabungan mencatat jumlah penumpang sementara KM Sinar Bangun yang tenggelam di perairan Danau Toba sebanyak 206 orang. Kepala Kantor SAR Medan Budiawan...