Tuntut Penonaktifan Ahok, Massa Datangi Gedung Parlemen

0
56
Aksi demo 212 yang digelar di depan Gedung MPR/DPR., Seasa (21/2).

JAKARTA – Ribuan massa dari berbagai unsur masyarakat yang menuntut penonaktifan kembali Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mulai memadati pintu masuk utama Gedung MPR, DPR, dan DPD di kawasan Senayan, Jakarta, Selasa (21/2), pukul 08.00 WIB.

Para demonstran meliputi anggota Forum Umat Islam (FUI) serta organisasi kemahasiswaan dari sejumlah universitas termasuk dari Universitas Negeri Jakarta, Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan Universitas Prof. Hamka.

Massa mulai berkumpul sekitar pukul 08.00 WIB di depan pintu masuk utama kompleks parlemen dan berorasi sejak pukul 08.30 WIB.

Dalam orasinya mereka meminta pemerintah, khususnya Kementerian Dalam Negeri, menonaktifkan kembali Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama karena berstatus terdakwa kasus dugaan penistaan agama.

Sekretaris Jenderal FUI Muhammad Al-Khatthath bertemu dengan Pimpinan DPR pada Senin (20/2) untuk memberitahukan rencana aksi mereka hari ini. “Kami ingin sampaikan, besok akan ada aksi. Jadi sekaligus ini, kami mau kulonuwun besok akan ada massa besar, Insyallah aman,” katanya.

Al-Khatthath mengatakan, massa menuntut penonaktifan kembali Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta karena menilai penetapannya kembali menjadi gubernur melanggar Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam perkara dugaan penistaan agama yang disidangkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara, jaksa penuntut umum mendakwa Ahok dengan dakwaan alternatif antara Pasal 156 huruf a atau Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ancaman hukumannya penjara selama-lamanya lima tahun atau empat tahun.

EDITOR: Rizky

 

BAGIKAN
loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

Terbaru

Jazuli Juwaini

Politisi PKS: Ulama dan Umat Islam Adalah Penjaga Pancasila dan NKRI

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Jazuli Juwaini mengatakan bahwa ulama dan umat Islam selama ini telah berperan penting...

Risma Target 700 Tanah Pemkot Tersertifikasi Tahun Ini

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menarget sertifikasi 700 tanah milik Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tahun 2017. Dari jumlah itu, 230 sertifikat...
gunung agung

82 Angkot Gratis Siaga Antar Siswa Pengungsi Gunung Agung

KLUNGKUNG, SERUJI.CO.ID - Sebanyak 82 unit angkutan kota (angkot) yang beroperasi mengantar jemput siswa dan para pengungsi Gunung Agung secara gratis akan disiagakan Pemerintah...
Nobar G30S/PKI

DPW PAN Jatim Gelar Nobar Film G30S/PKI

SURABAYA - DPW PAN Jatim akan menggelar nonton bareng (nobar) film G30S/PKI yang dijadwalkan akan digelar di kantot DPW PAN Jatim, pada tanggal 29...

Dr. Ahmad Sofian, SH, MA

Dr. Ahmad Sofian, SH, MA, pakar hukum pidana yang terlahir di Medan, 29 September 1971 ini merupakan seorang pakar hukum yang mempunyai rasa kemanusiaan...

Soal Tanah, Ratusan Massa ‘Gruduk’ Kantor BPN Jatim

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Ratusan massa yang tergabung dalam elemen Gerakan Rakyat Untuk Daulat Agraria (GARUDA) geruduk kantor BPN Jawa Timur di Jalan Gayungsari,...