Tolak Ahok Gate, PKB dan PPP Punya Alasan Sendiri


JAKARTA – Usulan hak angket Ahok Gate dibacakan dalam sidang paripurna DPR RI, Kamis (23/2) malam. Meski belum masuk ke tahap pembahasan, dalam kesempatan itu sejumlah fraksi sudah langsung menyampaikan penolakan .

Wakil Ketua Fraksi PKB Maman Imanul Haq mengatakan, keputusan pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memepertahankan Basuki T Purnama alias Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta masih dalam koridor hukum. Fraksinya, lebih menyerahkan semua persoalan yang melibatkan Ahok kepada proses hukum. ”PKB tidak akan ikut dalam Ahok Gate,” tegasnya.

Bahkan, dia yakin usulan pembentukan Pansus Angket Ahok Gate tidak akan terealisasi. Pasalnya, anggota DPR dari fraksi partai pendukung pemerintah jumlahnya mayoritas. ”Ya, nggak akan pengaruh,” tukasnya.

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy pun menyampaikan hal yang sama. Pria yang akrab disapa Romi itu menilai, Pasal 83 Undang-Undang (UU) Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda), multitafsir.

Partai berlambang Kakbah itu melihat ada perbedaan pendapat di antara ahli hukum dalam menafsirkan UU. ”Kita tahu bahwa pendapat ahli hukum tata negara berbeda, karena menimbulkan multitafsir,” ujar dia.

Karena Pasal 83 UU Pemda itu dianggap multitafsir, sambung Romi, PPP memilih menolak ikut dalam mengajukan hak angket.  ”Tentu PPP mendukung dilakukannya revisi terhadap Pasal 83 UU Pemda yang memastikan tidak dimungkinkannya ada multitafsir,” pungkasnya.

Dia juga menegaskan, DPP PPP sudah melaksanakan rapat dan menyampaikan kepada kadernya di DPR bahwa polemik status Ahok itu bukan ranah hak angket. ”Tapi masih ada hak bertanya, masih ada hak lain yang dimiliki anggota DPR, maupun fraksi untuk bisa menuntaskan persoalan ini,” ucap Romi.

Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Refrizal mengatakan, tidak masalah jika ada yang kontra dengan usulan ini. Sebagai pendukung angket, pihaknya jelas akan terus mendukung usulan tersebut.

Menurutnya, PKS sangat yakin ada pelanggaran undang-undang yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dalam pengangkatan Ahok. ”Malam ini (Presiden, red) nonaktifkan (Ahok, red) saja, maka hak angket dibatalkan. Nonaktifkan Ahok, maka saya legowo menarik diri dari hak angket ini,” kata Refrizal.

Pendukung hak angket lainnya, politikus Partai Demokrat Benny K Harman memastikan pihaknya tidak akan mundur satu inci pun memperjuangkan usulan tersebut. Menurutnya, terlalu dini bila ada pihak-pihak yang meributkan penggunaan hak angket oleh beberapa fraksi di parlemen.

Dia pun mengingatkan, hak angket merupakan hak politik yang dimiliki anggota dewan. ”Kita jangan alergi dengan hak angket. Pemerintah juga jangan takut dengan hak angket,” ujarnya.

Dia menambahkan, pemilihan instrumen hak angket lantaran DPR RI ingin menyelidiki motif di balik pengaktifan kembali Ahok sebagai gubenur DKI Jakarta. Meski telah menyandang status terdakwa dalam kasus penistaan agama.

”Kita hanya ingin menyelidiki saja. Hak angket ini juga sekaligus mengingatkan pemerintah bahwa anggota dewan itu masih ada,” tegas Benny yang juga Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu. Hak angket Ahok Gate diusung empat fraksi, yakni Gerindra, Demokrat, PKS dan PAN.

EDITOR: Rizky

3 KOMENTAR

  1. Adalah sangat tidak etis partai berlambang Kakbah mendukung penista agama. Sebaiknya, gambar Kakbahnya dibuang. Semoga kedua partai ini tidak dipilih lagi di masa yang akan datang.

  2. Sebagai rakyat yg terhianati oleh. Partai islam.. Dlm menegak kan aspirasi umat islam.. 2 thn lg. Black list aja dari hati kita.
    Pilih yg benar, partai yg mendengar rakyat..

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Diskursus Jernih DAS Citarum

Melalui seminar ini, BPK ingin berperan memperbaiki sungai sepanjang 300 kilometer yang didapuk oleh Bank Dunia sebagai sungai terkotor di dunia tersebut.

3 Kunci Sukses Pasarkan Properti Saat Wabah Covid-19

Webinar ini sendiri sengaja diadakan oleh Lamudi untuk membantu para pangembang properti memasarkan produk mereka agar tetap mendapatkan hasil yang maksimal di tengah pandemi corona.

Pasca Kecelakaan Tulang Belakang, Kaki Sering Nyeri dan Perih, Apa Sebabnya?

Pada 16 tahun yang lalu saya pernah kecelakaan dan tiga ruas tulang belakang remuk. 3 bulan awal kaki kiri saya tidak bisa berjalan, 6 bulan berikutnya sudah bisa jalan walaupun tidak sekuat kaki kanan, sampai sekarang.

Breaking News: Akhirnya, Presiden Jokowi Putuskan Tes Massal Covid-19

Tidak mengambil kebijakan Lockdown, Presiden Jokowi akhirnya lebih memilih melakukan tes massal Covid-19.

Tahukah Anda, Berwudhu Dapat Kurangi Risiko Tertular Virus Corona?

Berwudhu merupakan kegiatan yang tak bisa dipisahkan dari muslim.. Tahukah anda bahwa berwudhu bisa mengurangi resiko tertular virus Corona?

Cegah Kepanikan, AMSI Imbau Media Kedepankan Kode Etik dalam Pemberitaan Wabah Corona

Wens menjelaskan beberapa langkah yang harus dilakukan media-media anggota AMSI dalam pemberitaan terkait virus Covid-19 tersebut.

Fahira: Milenial Butuh Teladan, Bukan Tik Tok untuk Membumikan Pancasila

"Membumikan Pancasila secara populer sah-sah saja, tetapi yang dibutuhkan millenial saat ini bukan itu. Milenial butuh teladan dari para penyelenggara negara dan para pemimpin bangsa," kata Fahira

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

close