Tolak Ahok Gate, PKB dan PPP Punya Alasan Sendiri

3
317
Para pengusung Ahok Gate optimis hak angket akan diloloskan. (gemarakyat.id)

JAKARTA – Usulan hak angket Ahok Gate dibacakan dalam sidang paripurna DPR RI, Kamis (23/2) malam. Meski belum masuk ke tahap pembahasan, dalam kesempatan itu sejumlah fraksi sudah langsung menyampaikan penolakan .

Wakil Ketua Fraksi PKB Maman Imanul Haq mengatakan, keputusan pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memepertahankan Basuki T Purnama alias Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta masih dalam koridor hukum. Fraksinya, lebih menyerahkan semua persoalan yang melibatkan Ahok kepada proses hukum. ”PKB tidak akan ikut dalam Ahok Gate,” tegasnya.

Bahkan, dia yakin usulan pembentukan Pansus Angket Ahok Gate tidak akan terealisasi. Pasalnya, anggota DPR dari fraksi partai pendukung pemerintah jumlahnya mayoritas. ”Ya, nggak akan pengaruh,” tukasnya.

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy pun menyampaikan hal yang sama. Pria yang akrab disapa Romi itu menilai, Pasal 83 Undang-Undang (UU) Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda), multitafsir.

Partai berlambang Kakbah itu melihat ada perbedaan pendapat di antara ahli hukum dalam menafsirkan UU. ”Kita tahu bahwa pendapat ahli hukum tata negara berbeda, karena menimbulkan multitafsir,” ujar dia.

Karena Pasal 83 UU Pemda itu dianggap multitafsir, sambung Romi, PPP memilih menolak ikut dalam mengajukan hak angket.  ”Tentu PPP mendukung dilakukannya revisi terhadap Pasal 83 UU Pemda yang memastikan tidak dimungkinkannya ada multitafsir,” pungkasnya.

Dia juga menegaskan, DPP PPP sudah melaksanakan rapat dan menyampaikan kepada kadernya di DPR bahwa polemik status Ahok itu bukan ranah hak angket. ”Tapi masih ada hak bertanya, masih ada hak lain yang dimiliki anggota DPR, maupun fraksi untuk bisa menuntaskan persoalan ini,” ucap Romi.

Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Refrizal mengatakan, tidak masalah jika ada yang kontra dengan usulan ini. Sebagai pendukung angket, pihaknya jelas akan terus mendukung usulan tersebut.

Menurutnya, PKS sangat yakin ada pelanggaran undang-undang yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dalam pengangkatan Ahok. ”Malam ini (Presiden, red) nonaktifkan (Ahok, red) saja, maka hak angket dibatalkan. Nonaktifkan Ahok, maka saya legowo menarik diri dari hak angket ini,” kata Refrizal.

Pendukung hak angket lainnya, politikus Partai Demokrat Benny K Harman memastikan pihaknya tidak akan mundur satu inci pun memperjuangkan usulan tersebut. Menurutnya, terlalu dini bila ada pihak-pihak yang meributkan penggunaan hak angket oleh beberapa fraksi di parlemen.

Dia pun mengingatkan, hak angket merupakan hak politik yang dimiliki anggota dewan. ”Kita jangan alergi dengan hak angket. Pemerintah juga jangan takut dengan hak angket,” ujarnya.

Dia menambahkan, pemilihan instrumen hak angket lantaran DPR RI ingin menyelidiki motif di balik pengaktifan kembali Ahok sebagai gubenur DKI Jakarta. Meski telah menyandang status terdakwa dalam kasus penistaan agama.

”Kita hanya ingin menyelidiki saja. Hak angket ini juga sekaligus mengingatkan pemerintah bahwa anggota dewan itu masih ada,” tegas Benny yang juga Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu. Hak angket Ahok Gate diusung empat fraksi, yakni Gerindra, Demokrat, PKS dan PAN.

EDITOR: Rizky

loading...

3 KOMENTAR

  1. Adalah sangat tidak etis partai berlambang Kakbah mendukung penista agama. Sebaiknya, gambar Kakbahnya dibuang. Semoga kedua partai ini tidak dipilih lagi di masa yang akan datang.

  2. Sebagai rakyat yg terhianati oleh. Partai islam.. Dlm menegak kan aspirasi umat islam.. 2 thn lg. Black list aja dari hati kita.
    Pilih yg benar, partai yg mendengar rakyat..

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BACA JUGA

Terkait SP3 Kasus Habib Rizieq, Jokowi: Tidak Ada Intervensi Pemerintah

TANGERANG, SERUJI.CO.ID - Presiden Jokowi menegaskan bahwa tidak ada intervensi pemerintah dalam penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) kasus dugaan "chat" berkonten pornografi yang melibatkan...

Kemendagri Dukung Ketegasan Kapolri Menjaga Netralitas Polri di Maluku

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Kementerian Dalam Negeri menyatakan mendukung ketegasan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dalam menjaga netralitas Pilkada di Maluku. "Tentu kami 'respect' dan mendukung atas...

Bantah Karena Ketidaknetralan, Polri Enggan Jelaskan Alasan Mutasi Wakapolda Maluku

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Kadivhumas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto membantah mutasi jabatan Brigjen Pol Hasanuddin sebagai Wakapolda Maluku akibat ketidaknetralan Hasanuddin dalam mengawal pelaksanaan Pemilihan...

Hari Pertama Masuk Kerja, Wali Kota Langsa Pimpin Apel Bersama

KOTA LANGSA, SERUJI.CO.ID  - Hari pertama masuk kerja setelah libur Idul Fitri, Wali Kota Langsa Tgk. Usman Abdullah memimpin apel bersama dalam rangka halal...

Hari Pertama Masuk Kerja, 100 PNS Malah Bolos

MAKASSAR, SERUJI.CO.ID - Sebanyak 100 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar pada hari pertama masuk kerja setelah libur lebaran 2018 dinyatakan absen. "Dari...