JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, mengapresiasi langkah Presiden Jokowi membatalkan rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Premium karena mengakui adanya masalah dengan daya beli masyarakat Indonesia.
Namun, BPN Prabowo-Sandiaga juga menilai bahwa kejadian tersebut membuktikan bahwa pemerintahan Presiden Jokowi miskin dalam hal perencanaan dan koordinasi.
“Saya berharap Jokowi sebagai Presiden di waktu yang tersisa, tidak mengulangi terus menerus kepemimpinan yang miskin perencanaan dan koordinasi seperti yang ditunjukkan selama ini,” kata Koordinator Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjunta di Jakarta, Kamis (11/10).
Baca juga: Apresiasi Keputusan Jokowi Batalkan Kenaikan Premium, Begini Kata Rizal Ramli
Menurut pria yang juga Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah ini, dampak kebijakan yang miskin perencanaan dan koordinasi tersebut dapat mempermalukan Pemerintahan.
“(Juga) mengorbankan anak buah tanpa ada kata maaf sama sekali,” tukas Dahnil.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, secara mengejutkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengumumkan kenaikan harga Premium Rabu (10/10) petang kemarin.
Baca juga: Kebijakan Plin-Plan Kenaikan Premium Dinilai Dapat Pengaruhi Elektabilitas Jokowi
Dalam pengumuman yang disampaikan disela kegiatan pertemuan IMF-World Bank di Nusa Dua Bali, Jonan mengatakan kenaikan harga premium tersebut mulai berlaku paling cepat mulai pukul 18.00 WIB, hanya sejam dari pengumuman yang ia sampaikan.
“Sesuai arahan Presiden, premium hari ini jam 18.00 WIB paling cepat, tergantung persiapan Pertamina di 2.500 SPBU disesuaikan harganya,” kata Jonan di Nusa Dua, Bali, Rabu (10/10) petang.
Disampaikan Jonan, premium yang tadinya diharga Rp6.550 naik menjadi Rp 7.000 per liter untuk wilayah Jamali (Jawa, Madura dan Bali) dan Rp 6.900 per liter untuk wilayah Non Jamali.
Namun, hanya berselang lebih kurang satu jam, pemerintah mengeluarkan keputusan untuk membatalkan kenaikan BBM Premium tersebut.
Baca juga: Soal Pembatalan Kenaikan Premium, TKN Klaim Bukti Jokowi Utamakan Rakyat Kecil
“Sesuai arahan bapak Presiden, rencana kenaikan harga premium di Jamali menjadi Rp7.000 dan di luar Jamali menjadi Rp6.900, ditunda dan agar dibahas ulang sesuai kesiapan Pertamina,” kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi lewat keterangan tertulis yang diterima SERUJI, Rabu (10/10). (ARif R)
