Produsen Hoaks dari Surat Suara Hingga Ahok Gantikan Jokowi, Begini Penjelasan Mahfud

YOGYAKARTA, SERUJI.CO.ID – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menuding ada produsen berita bohong atau hoaks yang ingin membuat Pemilu 2019 seolah-olah tidak kredibel di mata masyarakat.

“Ada gerakan-garakan yang memang tujuannya mengacau, misalnya produsen-produsen hoaks yang selalu memproduksi berita-berita yang salah, bohong dan meresahkan sehingga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemilu,” kata Mahfud seusai Dialog Kebangsaan dengan tema ‘Merawat Patriotisme, Progresifitas, dan Kemajuan Bangsa’ di Stasiun Tugu, Yogyakarta, Selasa (19/2) malam.

Mahfud menduga gerakan memproduksi hoaks itu berlangsung secara terorganisasi yang hanya bertujuan mengacau, meski telah berulang kali diluruskan namun informasi bohong tetap disebarkan kepada masyarakat.

“Meskipun sudah dibenarkan, itu dikeluarkan terus sehingga rakyat kecil lama-lama mulai percaya,” katanya.

Hoaks Yang Sebut KPU Sudah Didikte Bertujuan Rusak Kredibilitas Pemilu

KPU
Komisi Pemilihan Umum.

Ia mencontohkan informasi bohong yang tetap disebarkan oleh produsen hoaks, di antaranya adalah informasi bahwa KPU sudah didikte atau telah menjadi alat dari kelompok politik tertentu.

“Itu buktinya apa? KPU menurut saya sekarang independen dan KPU bukan alat pemerintah tetapi alat kekuatan politik, wong KPU yang membuat DPR. Misalnya lagi ada hoaks tentang tujuh kontainer surat suara yang dicoblos kan sudah jelas itu tidak mungkin tetapi terus dikembangkan,” kata dia.

Hoaks Soal Ahok Akan Gantikan KH Ma’ruf, Mahfud: Ada produsernya

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok (kiri) bersama Djarot Saiful Hidayat (kanan), jelang Pilkada DKI 2017.

Contoh lainnya, lanjut Mahfud, ada informasi yang menyebutkan bahwa Cawapres KH Ma`ruf hanya dimanfaatkan untuk mendulang suara dan sebentar lagi akan digantikan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Padahal, menurutnya, sudah jelas bahwa sesuai Undang-Undang (UU) Pemilu penggantian calon presiden dan wakil presiden tidak diperbolehkan. Calon yang mengundurkan diri akan dihukum lima tahun penjara disertai denda Rp50 miliar.

“Partai yang menarik pencalonannya juga hukumannya enam tahun penjara dengan denda Rp100 miliar. Misalnya dianggap berhalangan tetap tidak bisa karena di undang-undang 60 hari sebelum pemungutan suara tidak boleh ada penggantian meskipun itu berhalangan tetap,” katanya.

Tidak berhenti di situ, kata Mahfud, muncul pula hoaks bahwa setelah KH Ma`ruf Amin menjadi wapres akan digantikan oleh Ahok. Hal itu tidak terjadi karena di dalam UU Pemilu sudah jelas mengatur bahwa yang boleh menjadi presiden dan wakil presiden adalah orang yang tidak pernah dihukum penjara lima tahun atau lebih.

“Nah itu sudah dijelaskan tetapi masih dikembangkan terus. Ini artinya ada produsennya, ada yang memproduk untuk membuat keresahan masyarakat terus menerus sehingga pemilu dirasa tidak kredibel,” kata Mahfud yang juga ketua Gerakan Suluh Kebangsaan.

Kegiatan Dialog Kebangsaan di Stasiun Tugu Yogyakarta merupakan episode kelima dari rangkaian Kegiatan Jelajah Kebangsaan yang dipimpin Mahfud MD. Kegiatan itu sebelumnya berlangsung di Stasiun Merak, Gambir, Cirebon, dan Purwokerto.

“Ada yang usil bilang bahwa Gerakan Suluh Kebangsaan ini kampanye. Saya katakan terus terang bahwa kami datang memang untuk kampanye tetapi bukan untuk politik tertentu melainkan kampanye untuk kebangsaan,” kata Mahfud.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Terpilih Secara Aklamasi, Sutopo Kristanto Pimpin IKA ITS Periode 2019-2023

Pria kelahiran Tulungagung, 25 Desember 1954 ini menggantikan Ketua Umum sebelumnya, Dwi Sutjipto yang merupakan Kepala SKK Migas. Adapun Sutopo sehari-harinya adalah Presiden Direktur PT Jaya Konstruksi.

“Tenggelamkan!” Yang Populer di Era Susi Pudjiastuti, Bakal Hilang di Era Edhy Prabowo

"Tenggelamkan!" yang selama 5 tahun belakangan akrab di telinga masyarakat, akan hilang pasca Susi tidak lagi menjabat sebagai Menteri KKP, digantikan politisi Gerindra, Edhy Prabowo.

Bantah Pangkas Anggaran Pendidikan Demi Formula E, Begini Penjelasan Pemprov DKI

Malah kata Syaefuloh, Pemprov DKI Jakarta terus melakukan peningkatan anggaran rehabilitasi total gedung sekolah secara signifikan, terutama pada 2017 sampai 2020

Pangkas Anggaran Pendidikan Demi Formula E, PSI: Bukti Kepedulian Anies Sangat Rendah Pada Pelajar

Diungkapkan Anggara, bahwa untuk melaksanakan perhelatan balap mobil listrik tersebut, Pemprov DKI menganggarkan sebesar Rp1,16 triliun. Namun, anggaran sebesar itu ternyata diambil dengan cara memangkas anggaran lain yang jauh lebih penting.

Bertemu Dubes Saudi Siang Ini, Menhan Prabowo Akan Bahas Soal Habib Rizieq

Dalam pertemuan yang direncanakan berlangsung pukul 15.00 WIB tersebut, Prabowo berharap dapat juga membahas soal klaim HRS yang mengatakan dicekal Kerajaan Arab Saudi.

Setelah 25 Tahun Bekerja Sebagai Dokter, Baru Ketahuan Ijazah Yang Digunakan Palsu

Ijazah kedokteran SU diketahui palsu setelah 25 tahun bekerja sebagai dokter di PT Pelni.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama
close