Produsen Hoaks dari Surat Suara Hingga Ahok Gantikan Jokowi, Begini Penjelasan Mahfud

YOGYAKARTA, SERUJI.CO.ID – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menuding ada produsen berita bohong atau hoaks yang ingin membuat Pemilu 2019 seolah-olah tidak kredibel di mata masyarakat.

“Ada gerakan-garakan yang memang tujuannya mengacau, misalnya produsen-produsen hoaks yang selalu memproduksi berita-berita yang salah, bohong dan meresahkan sehingga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemilu,” kata Mahfud seusai Dialog Kebangsaan dengan tema ‘Merawat Patriotisme, Progresifitas, dan Kemajuan Bangsa’ di Stasiun Tugu, Yogyakarta, Selasa (19/2) malam.

Mahfud menduga gerakan memproduksi hoaks itu berlangsung secara terorganisasi yang hanya bertujuan mengacau, meski telah berulang kali diluruskan namun informasi bohong tetap disebarkan kepada masyarakat.

“Meskipun sudah dibenarkan, itu dikeluarkan terus sehingga rakyat kecil lama-lama mulai percaya,” katanya.

Hoaks Yang Sebut KPU Sudah Didikte Bertujuan Rusak Kredibilitas Pemilu

KPU
Komisi Pemilihan Umum.

Ia mencontohkan informasi bohong yang tetap disebarkan oleh produsen hoaks, di antaranya adalah informasi bahwa KPU sudah didikte atau telah menjadi alat dari kelompok politik tertentu.

“Itu buktinya apa? KPU menurut saya sekarang independen dan KPU bukan alat pemerintah tetapi alat kekuatan politik, wong KPU yang membuat DPR. Misalnya lagi ada hoaks tentang tujuh kontainer surat suara yang dicoblos kan sudah jelas itu tidak mungkin tetapi terus dikembangkan,” kata dia.

Hoaks Soal Ahok Akan Gantikan KH Ma’ruf, Mahfud: Ada produsernya

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok (kiri) bersama Djarot Saiful Hidayat (kanan), jelang Pilkada DKI 2017.

Contoh lainnya, lanjut Mahfud, ada informasi yang menyebutkan bahwa Cawapres KH Ma`ruf hanya dimanfaatkan untuk mendulang suara dan sebentar lagi akan digantikan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Padahal, menurutnya, sudah jelas bahwa sesuai Undang-Undang (UU) Pemilu penggantian calon presiden dan wakil presiden tidak diperbolehkan. Calon yang mengundurkan diri akan dihukum lima tahun penjara disertai denda Rp50 miliar.

“Partai yang menarik pencalonannya juga hukumannya enam tahun penjara dengan denda Rp100 miliar. Misalnya dianggap berhalangan tetap tidak bisa karena di undang-undang 60 hari sebelum pemungutan suara tidak boleh ada penggantian meskipun itu berhalangan tetap,” katanya.

Tidak berhenti di situ, kata Mahfud, muncul pula hoaks bahwa setelah KH Ma`ruf Amin menjadi wapres akan digantikan oleh Ahok. Hal itu tidak terjadi karena di dalam UU Pemilu sudah jelas mengatur bahwa yang boleh menjadi presiden dan wakil presiden adalah orang yang tidak pernah dihukum penjara lima tahun atau lebih.

“Nah itu sudah dijelaskan tetapi masih dikembangkan terus. Ini artinya ada produsennya, ada yang memproduk untuk membuat keresahan masyarakat terus menerus sehingga pemilu dirasa tidak kredibel,” kata Mahfud yang juga ketua Gerakan Suluh Kebangsaan.

Kegiatan Dialog Kebangsaan di Stasiun Tugu Yogyakarta merupakan episode kelima dari rangkaian Kegiatan Jelajah Kebangsaan yang dipimpin Mahfud MD. Kegiatan itu sebelumnya berlangsung di Stasiun Merak, Gambir, Cirebon, dan Purwokerto.

“Ada yang usil bilang bahwa Gerakan Suluh Kebangsaan ini kampanye. Saya katakan terus terang bahwa kami datang memang untuk kampanye tetapi bukan untuk politik tertentu melainkan kampanye untuk kebangsaan,” kata Mahfud.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Tidak Larang Demo Saat Pelantikan, Jokowi: Dijamin Konstitusi

Presiden Jokowi menegaskan bahwa pihaknya tidak melarang aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang ingin dilakukan masyarakat, menjelang dan saat pelantikan Presiden-Wakil Presiden terpilih Pilpres 2019, pada tanggal 20 Oktober mendatang.

La Nyalla: Kongres PSSI Merupakan Momentum Mengembalikan Kedaulatan Voters

"Dengan hak suaranya di kongres, voters lah yang akan menjadi penentu hitam putihnya sepakbola negeri ini. Sebab, voters-lah yang memilih 15 pejabat elit PSSI untuk periode 2019-2023. Yaitu Ketua Umum, 2 Wakil Ketua Umum, dan 12 Exco," kata La Nyalla

Rhenald Kasali: CEO Harus Bisa Bedakan Resesi dengan Disrupsi

Pakar disrupsi Indonesia, Prof Rhenald Kasali mengingatkan agar pelaku usaha dan BUMN bisa membedakan ancaman resesi dengan disrupsi. Terlebih saat sejumlah unicorn mulai diuji di pasar modal dan beralih dari angel investor ke publik.

Ditengah Merapatnya Prabowo ke Jokowi, Sandiaga “Deklarasi” Kembali ke Gerindra

Sandiaga Uno yang sebelum Pilpres 2019 menyatakan keluar dari Partai Gerindra untuk berpasangan dengan Prabowo di Pilpres 2019, hari ini Selasa (15/10) menyatakan kembali ke partai asalnya tersebut.

Anda Penderita Tukak Lambung? Catat, Inilah Obat Pengganti Ranitidin Yang Telah Ditarik

Dari laman resmi BPOM yang diakses di Jakarta, Selasa (15/10), menyebut obat dengan Ranitidin saat ini ditarik secara sementara karena diduga mengandung cemaran N-Nitrosodimethylamine (NDMA) yang memicu kanker (karsinogenik).

Sesuai Anjuran Anies, Pemkot Jaktim Siapkan Trotoar Jatinegara Untuk Berdagang PKL

Pemerintah Kota Jakarta Timur saat ini sedang menyiapkan area trotoar di kawasan Jatinegara sebagai area bagi pedagang kaki lima (PKL). Hal ini dilakukan sesuat dengan permintaan Gubernur Anies Baswedan.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi