Pihak Novel Baswedan Khawatir Tim Gabungan Dibentuk Demi Debat Capres

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Tim advokasi penyidik KPK Novel Baswedan menyebut pembentukan Tim Gabungan untuk ungkap kasus Novel terkesan hanya demi persiapan Presiden Jokowi dalam debat perdana Pilpres 2019.

Debat perdana yang akan digelar Kamis (17/1) mendatang itu membahas isu hukum, HAM, korupsi, dan terorisme.

“Aneh, kok seolah bekerja pas mau Debat. Saya khawatir tim ini dibentuk hanya untuk menyediakan jawaban buat Jokowi saat debat,” kata anggota tim advokasi Novel, Haris Azhar, Jumat (11/1).

Haris menilai tim ini tak cukup untuk mengungkap kasus Novel. Ia menyebut tim gabungan ini sama saja dengan tim sebelumnya yang didominasi kepolisian yang selama ini memang telah menangani kasus Novel.

Baca juga: Polri Bentuk Tim Gabungan Ungkap Kasus Novel, Begini Respons KPK

“Ini mirip dengan tim-tim sebelumnya yang dominan polisi. Justru tim yang seperti ini sudah dapat stempel zero hasil. Memang ada nama-nama baru, seperti Hendardi, Ifdhal Kasim, Nurkholis, Poengky, tapi ini tim nama-nama sisipan saja dalam ‘rumah lama’ yang tidak pernah berbuah kerja,” ucapnya.

Sementara itu, anggota tim advokasi Novel lainnya, Alghifari Aqsa, menilai pembentukan tim gabungan pencari fakta (TGPF) secara independen merupakan jalur yang realistis untuk mengungkap teror air keras terhadap Novel. Sedangkan tim gabungan bentukan Polri tidak independen.

“Tim Advokasi tetap menilai bahwa jalur yang realistis untuk pengungkapan kasus serangan terhadap Novel Baswedan adalah melalui TGPF independen atau penyelidikan obstruction of justice oleh KPK. Tim baru yang dibuat oleh Kapolri tidak dapat disebut atau mewakili tim yang independen. Hal tersebut dapat dilihat dari komposisi tim. Selain mayoritas dari kepolisian, beberapa ahli juga orang yang selama ini disinyalir selalu membela kepolisian sehingga diragukan independensinya,” ucap Alghifari.

Baca juga: Belum Juga Terungkap, Novel Minta Presiden Jokowi Beri Perhatian Kasusnya

Sebelumnya, Polri membentuk tim gabungan untuk mengungkap kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan. Surat perintah pembentukan tim ini terbit pada Selasa (8/1) dan diteken langsung oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Surat tugas tersebut berlaku selama enam bulan mulai 8 Januari 2019 sampai 7 Juli 2019.

Polri mengikutsertakan tujuh pakar dalam tim gabungan untuk mengungkap kasus teror penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan. Ketujuh pakar antara lain mantan Wakil Ketua KPK Idriyanto Seno Adji, Peneliti Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Hermawan Sulistyo, Ketua Setara Institute Hendardi, komisioner Kompolnas Poengky Indarti, serta komisioner Komnas HAM Nur Kholis dan Ifdhal Kasim. (SU05)

3 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER