close

Pihak Novel Baswedan Khawatir Tim Gabungan Dibentuk Demi Debat Capres

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Tim advokasi penyidik KPK Novel Baswedan menyebut pembentukan Tim Gabungan untuk ungkap kasus Novel terkesan hanya demi persiapan Presiden Jokowi dalam debat perdana Pilpres 2019.

Debat perdana yang akan digelar Kamis (17/1) mendatang itu membahas isu hukum, HAM, korupsi, dan terorisme.

“Aneh, kok seolah bekerja pas mau Debat. Saya khawatir tim ini dibentuk hanya untuk menyediakan jawaban buat Jokowi saat debat,” kata anggota tim advokasi Novel, Haris Azhar, Jumat (11/1).

Haris menilai tim ini tak cukup untuk mengungkap kasus Novel. Ia menyebut tim gabungan ini sama saja dengan tim sebelumnya yang didominasi kepolisian yang selama ini memang telah menangani kasus Novel.


Baca juga: Polri Bentuk Tim Gabungan Ungkap Kasus Novel, Begini Respons KPK

“Ini mirip dengan tim-tim sebelumnya yang dominan polisi. Justru tim yang seperti ini sudah dapat stempel zero hasil. Memang ada nama-nama baru, seperti Hendardi, Ifdhal Kasim, Nurkholis, Poengky, tapi ini tim nama-nama sisipan saja dalam ‘rumah lama’ yang tidak pernah berbuah kerja,” ucapnya.

Sementara itu, anggota tim advokasi Novel lainnya, Alghifari Aqsa, menilai pembentukan tim gabungan pencari fakta (TGPF) secara independen merupakan jalur yang realistis untuk mengungkap teror air keras terhadap Novel. Sedangkan tim gabungan bentukan Polri tidak independen.

“Tim Advokasi tetap menilai bahwa jalur yang realistis untuk pengungkapan kasus serangan terhadap Novel Baswedan adalah melalui TGPF independen atau penyelidikan obstruction of justice oleh KPK. Tim baru yang dibuat oleh Kapolri tidak dapat disebut atau mewakili tim yang independen. Hal tersebut dapat dilihat dari komposisi tim. Selain mayoritas dari kepolisian, beberapa ahli juga orang yang selama ini disinyalir selalu membela kepolisian sehingga diragukan independensinya,” ucap Alghifari.

Baca juga: Belum Juga Terungkap, Novel Minta Presiden Jokowi Beri Perhatian Kasusnya

Sebelumnya, Polri membentuk tim gabungan untuk mengungkap kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan. Surat perintah pembentukan tim ini terbit pada Selasa (8/1) dan diteken langsung oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Surat tugas tersebut berlaku selama enam bulan mulai 8 Januari 2019 sampai 7 Juli 2019.

Polri mengikutsertakan tujuh pakar dalam tim gabungan untuk mengungkap kasus teror penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan. Ketujuh pakar antara lain mantan Wakil Ketua KPK Idriyanto Seno Adji, Peneliti Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Hermawan Sulistyo, Ketua Setara Institute Hendardi, komisioner Kompolnas Poengky Indarti, serta komisioner Komnas HAM Nur Kholis dan Ifdhal Kasim. (SU05)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

Nikmat Allah Jangan Dustakan

Kenapa anak itu bahagia? Karena dia tahu berterimakasih dan menghargai hadiah yang didapatnya.

3 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Media di Tengah Masyarakat Yang Terjangkit Post Truth

Bagi media, Post Truth itu sesungguhnya sangat menguntungkan. Karena di tengah masyarakat yang terjangkiti Post Truth mereka tidak sedang mencari kebenaran, tapi kesukaan.

Diskursus Jernih DAS Citarum

Melalui seminar ini, BPK ingin berperan memperbaiki sungai sepanjang 300 kilometer yang didapuk oleh Bank Dunia sebagai sungai terkotor di dunia tersebut.

Renungan Hari Tenang: Dari Indonesia Pusaka Hingga Tuhan Survei

Dan memang itulah tujuan tertinggi dari ritual pemilu. Kompetisi, adu gagasan, demonstrasi kepentingan, itu semua semacam gerak senam dan angkat beban dalam gymnasium.

Waktu Pengambilan “Token” PPDB SMP di Denpasar Diperpanjang

DENPASAR, SERUJI.CO.ID - Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora)...

Legislator: Penerapan Sistem Zonasi PPDB Seharusnya Bertahap

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat...

Disdikbud Tingkatkan Pengawasan PPDB di Cianjur

CIANJUR, SERUJI.CO.ID - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Cianjur, Jawa...

Wagub Banten Minta Disdikbud Pastikan Tidak Ada Kendala Dalam PPDB 2019

SERANG, SERUJI.CO.ID - Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy meminta...

Minta Kasus Kivlan Zen Diselesaikan Secara Hukum, Begini Penjelasan Ryamizard

Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu menegaskan kasus hukum yang menimpa mantan Kepala Staf Kostrad (Kaskostrad) Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen harus diselesaikan secara prosedur hukum.

Puji Ketua MK Anwar Usman, Sandiaga: Pernyataannya Sangat Menggetarkan Hati

Menurut Sandiaga apa yang disampaikan Anwar Usman dinilainya bijak dan sangat menggetarkan hati.

TERPOPULER