Persilakan Anies Hentikan Reklamasi, Luhut: Jangan Mikir Gubernur Bisa Segala Macam

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mempersilakan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menghentikan proyek reklamasi di Teluk Jakarta, jika memang sesuai aturan yang berlaku.

“Kalau sesuai aturan ya kita ikuti. Tidak ada kepentingan saya di situ. Kalau aturannya memang demikian, kita hidup dengan aturan, bukan emosi dan sekadar wacana. Saya sesuai kewenangan saya ya saya kerjakan. Kalau mau dia hentikan, dia batalkan, ya silakan saja,” kata Luhut dalam acara “Coffee Morning” dengan wartawan di Jakarta, Selasa (17/10).

Menurut Luhut, keputusan untuk mencabut moratorium reklamasi Teluk Jakarta dilakukan bukan tanpa alasan. Pencabutan itu dilakukan setelah pengembang memenuhi persyaratan yang diminta pemerintah guna melanjutkan proyek di Pulau C, D, dan G.

Ia juga menjelaskan pencabutan moratorium itu dilakukan atas surat yang dikeluarkan Menko Maritim sebelumnya, Rizal Ramli, setelah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya memberikan persetujuan untuk mencabut semua sanksi pengembang karena telah memenuhi persyaratan.


Luhut menambahkan keputusannya mencabut moratorium juga sesuai kewenangannya sebagai Menko Maritim.

“Itu ada batas-batas kewenangan kita, jangan kita pikir kita ini bisa langsung ‘all the way’ ke langit. Saya sebagai menko pun ada batasan. Presiden ada batasan. Gubernur pun ada batasan, jangan mikir jadi Gubernur DKI bisa segala macam,” katanya.

15 KOMENTAR

  1. Apa yang mereka lakukan semakin membuktikan kebenaran teori korelasi : Korupsi, Narkoba, Pelacuran. Jika terjerumus salah satu (terserah mana yg duluan) yg lain pasti menyusul. Jika korupsi duluan, mereka juga pasti akan terlibat narkoba dan pelacuran. Jika narkoba duluan, korupsi dan melacurkan diri pasti dilakoni. Jika sudah terjerumus salah satu saja dari maksiat laknat ini, “mereka tidak akan mampu lagi melihat kebenaran”. Apalagi jika ditambah satu maksiat lagi yakni KAFIR dan MUNAFIK, jangankan untuk melihat “kebenaran”, otak/logika/rasionalitas mereka akan konslet tak keruan. Tak peduli apakah mereka perorangan, lembaga, media, pejabat, rakyat jelata, berpendidikan atau tidak.

    Lihat saja partai2 kafir munafik, krn anggotanya banyak diisi oleh kafir penyembah berhala, komunis dan munafik akhirnya mereka semua adalah raja maling dan perampok. Tak sedikit dari mereka yg jadi pelacur hina. Jika sudah bobrok begini “Hakikat kebenaran” apa yg bisa diharapkan dari mereka ..???

    Lihatlah saat junjungannya yg NON PRIBUMI – si Keparat Laknatullah, mulutnya mengeluarkan segala “Isi WC umum” tapi mereka jilat dg penuh nafsu, dipuja dan bela. Tak mempan dikritik krn semuanya “bertelinga badak bermuka tembok”-mulai dari level terbawah sampai teratas. Bahkan dari otak dan kepala mereka akan keluar “Sampah2 busuk yg menjijikkan”.

    Lihatlah sepak terjang orang2, partai2, media, penguasa, pengusaha dari kelompok kafir-munafik : negara dijual dan digadaikan, penista agama dibela, ulama difitnah. Provokasi/intimidasi marak dilakukan. Kemenangan/kekuasaan/jabatan dicapai dg tipu2, kebohongan dan kecurangan yg masif. Gaya premanisme dan sok jagoan dikedapankan. Komplek pelacuran dilindungi, RUU Anti Porografi-pornoaksi ditentang, agama mau dilenyapkan. Program2 TV dibuat utk merusak generasi. Fitnah merajalela. Maling tapi paling keras teriak maling. Pokoknya segala cara dihalalkan. Tapi mereka pula yg merasa paling Indonesia, paling Pancasila, paling toleransi, paling NKRI, paling agamais.

    Kebenaran seperti apa yg bisa diharapkan dari kelompok ini ? Masih layakkah partai, orang2, media dari kelompok sesat ini dipilih ? Masih pantaskah mereka diberi amanah dan kekuasaan….??? Masih pantaskan media mereka dijadikan referensi ??? Renungkanlah ……

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

KPK Tetapkan Menpora Imam Nahrawi Sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap KONI

"KPK telah tiga kali yakni pada 31 Juli, 2 Agustus, dan 21 Agustus 2019 mengirimkan panggilan untuk meminta keterangan, tapi IMR tidak pernah datang. KPK sudah memberikan ruang yang cukup bagi IMR untuk memberi keterangan dan klarifikasi pada tahap penyelidikan," ujar Marwata.

Bejat, Oknum Guru Meniduri Muridnya Ratusan Kali Bermodal Janji Menikahi

Aksi bejat yang berlangsung sejak tahun 2014 saat Lan masih berusia 14 tahun itu, dilakukan dengan jurus rayuan telah jatuh cinta pada Lan dan berjanji akan menikahi jika Lan telah berusia 18 tahun.

DPR Terima Surat KPK Soal Firli, Gerindra: Aneh Komisioner Lakukan Serangan di Detik-Detik Akhir

"Ini ada ketakutan yang luar biasa terhadap Firli. Penolakan luar biasa kepada Firli kan aneh nah ini lah intinya dalam fit and proper test ke depan kita akan pertanyakan hal-hal yang seperti itu," ungkap Desmond.

Akhirnya, KPAI Cabut Surat Permintaan Penghentian Audisi Bulu Tangkis Djarum

Kesepakatan itu diambil usai pertemuan antara KPAI dengan PB Djarum yang dipimpin oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi hari ini di Kantor Kemenpora, Jakarta, hari ini, Kamis (12/9).

Habibie Berpulang dengan Didampingi Anak-Cucu dan Keluarga Dekat

Presiden ke-3 RI Burhanuddin Jusuf Habibie saat wafat di Rumah Sakit Pusat TNI Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (11/9), ditemani oleh keluarga dekat termasuk kedua anak dan cucu-cucunya.

Innalillahi, Presiden ke-3 RI BJ Habibie Wafat Pada Pukul 18.05 WIB

Habibie wafat pada usia 83 tahun di Paviliun Kartika RSPAD Gatot Subroto Jakarta Rabu pukul 18.05 WIB, menurut Putra Habibie, Thareq Kemal Habibie.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Yuk, Kenali Jenis Busana Tunik