Pengamat: Polisi Terkesan Berpihak Pada Ahok

JAKARTA – Pengamat Politik, Muchtar Effendi Harahap menilai kepolisian terkesan berpihak kepada paslon nomor urut dua Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat, terkait permintaan Kapolda Metro Jaya kepada Pengadilan Jakarta Utara untuk menunda persidangan kasus penista agama Islam tersebut.

Muchtar menilai, tindakan Kepolisian yang melayangkan surat permohonan penundaan pembacaan tuntutan terkesan ada intervensi.

“Itu intervensi urusan lembaga negara pengadilan,” Muchtar melalui pesan singkat, Jumat (7/4).

Muchtar mengatakan permintaan Kapolda Metro Jaya tersebut peristiwa unik dan baru bagi hubungan antar lembaga negara. Selain terkesan mengintervensi, permintaan kepolisian agar pembacaan tuntutan JPU ditunda dikaitkan dengan makin dekatnya waktu pemungutan suara dalam Pilkada terkesan polisi tidak mampu tangani keamanan.

“Permintaan ini mengesankan Kepolisian memprediksi akan terjadi reaksi negatif umat Islam dan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat saat Pilkada DKI. Hal ini berarti, Kepolisian menilai dirinya tak mampu urus keamanan dan ketertiban masyarakat dampak negatif tuntutan JPU,” ujarnya.

Selain itu, Ketua Dewan Pendiri Network For South East Asian Student (NSEAS) ini menjelaskan, jika dikaitkan dengan Pilkada, kepolisian secara subyektif dan sangat mungkin memperkirakan, tuntutan JPU membawa dampak negatif untuk Paslon Ahok-Djarot. Tuntutan JPU, kata dia, bisa memengaruhi meningkatnya suar terhadap paslon Anies-Sandi.

“Asumsi terakhir ini melihat kepolisian sebagai lembaga negara tidak netral, tetapi memihak Paslon Ahok-Djarot,” katanya.

Sebagaimana diketahui Kapolda Metro Jaya Irjen (Pol) M. Iriawan mengeluarkan surat permintaan pemunduran pembacaan pledoi dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum kepada pengadilan negeri Jakarta Utara.

Dalam surat tertanggal Selasa (4/4) tersebut, disamppaikan alasan permintaan penundaan adalah untuk menjaga keamanan dan ketertiban Jakarta sebelum melaksanakan Pilkada putaran kedua.

Permintaan tersebut mendapat tanggapan dari berbagai kalangan dan menganggap Polisi khususnya Polda Metrojaya telah mengintervensi hukum dan kuat kesan berpihak kepada pasangan Ahok-Djarot.

EDITOR: Harun S

2 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Bisa Terima Capres Yang “Ikut” Perayaan Natal, Kenapa Keberatan Jika Hadiah Lomba dari Denny JA?

Karena sifat lomba ini yang sedemikian terbuka, tentu pihak-pihak yang mendukung wacana "NKRI Bersyariah" ini dapat juga menulis pemikirannya dan ikut serta dalam lomba ini. Apalagi jelas-jelas topik yang dilombakan ini adalah MENGUPAS esai yang ditulis Denny JA. Apakah mengupas dalam koteks setuju dengan tesis Denny JA, maupun tidak bersepakat dengannya.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER