Pengamat: Polisi Terkesan Berpihak Pada Ahok


JAKARTA – Pengamat Politik, Muchtar Effendi Harahap menilai kepolisian terkesan berpihak kepada paslon nomor urut dua Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat, terkait permintaan Kapolda Metro Jaya kepada Pengadilan Jakarta Utara untuk menunda persidangan kasus penista agama Islam tersebut.

Muchtar menilai, tindakan Kepolisian yang melayangkan surat permohonan penundaan pembacaan tuntutan terkesan ada intervensi.

“Itu intervensi urusan lembaga negara pengadilan,” Muchtar melalui pesan singkat, Jumat (7/4).

Muchtar mengatakan permintaan Kapolda Metro Jaya tersebut peristiwa unik dan baru bagi hubungan antar lembaga negara. Selain terkesan mengintervensi, permintaan kepolisian agar pembacaan tuntutan JPU ditunda dikaitkan dengan makin dekatnya waktu pemungutan suara dalam Pilkada terkesan polisi tidak mampu tangani keamanan.

“Permintaan ini mengesankan Kepolisian memprediksi akan terjadi reaksi negatif umat Islam dan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat saat Pilkada DKI. Hal ini berarti, Kepolisian menilai dirinya tak mampu urus keamanan dan ketertiban masyarakat dampak negatif tuntutan JPU,” ujarnya.

Selain itu, Ketua Dewan Pendiri Network For South East Asian Student (NSEAS) ini menjelaskan, jika dikaitkan dengan Pilkada, kepolisian secara subyektif dan sangat mungkin memperkirakan, tuntutan JPU membawa dampak negatif untuk Paslon Ahok-Djarot. Tuntutan JPU, kata dia, bisa memengaruhi meningkatnya suar terhadap paslon Anies-Sandi.

“Asumsi terakhir ini melihat kepolisian sebagai lembaga negara tidak netral, tetapi memihak Paslon Ahok-Djarot,” katanya.

Sebagaimana diketahui Kapolda Metro Jaya Irjen (Pol) M. Iriawan mengeluarkan surat permintaan pemunduran pembacaan pledoi dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum kepada pengadilan negeri Jakarta Utara.

Dalam surat tertanggal Selasa (4/4) tersebut, disamppaikan alasan permintaan penundaan adalah untuk menjaga keamanan dan ketertiban Jakarta sebelum melaksanakan Pilkada putaran kedua.

Permintaan tersebut mendapat tanggapan dari berbagai kalangan dan menganggap Polisi khususnya Polda Metrojaya telah mengintervensi hukum dan kuat kesan berpihak kepada pasangan Ahok-Djarot.

EDITOR: Harun S

2 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Al Ghazali dan Dendam Anak-Anak Revolusi

Di masa Orde Baru adalah anak-anak yang bapak/ibunya dibunuh atau dipenjarakan Suharto. Di masa ini mereka adalah anak-anak yang bapaknya dipenjarakan Jokowi karena berbeda pandangan politik.

3 Kunci Sukses Pasarkan Properti Saat Wabah Covid-19

Webinar ini sendiri sengaja diadakan oleh Lamudi untuk membantu para pangembang properti memasarkan produk mereka agar tetap mendapatkan hasil yang maksimal di tengah pandemi corona.

Pasca Kecelakaan Tulang Belakang, Kaki Sering Nyeri dan Perih, Apa Sebabnya?

Pada 16 tahun yang lalu saya pernah kecelakaan dan tiga ruas tulang belakang remuk. 3 bulan awal kaki kiri saya tidak bisa berjalan, 6 bulan berikutnya sudah bisa jalan walaupun tidak sekuat kaki kanan, sampai sekarang.

Breaking News: Akhirnya, Presiden Jokowi Putuskan Tes Massal Covid-19

Tidak mengambil kebijakan Lockdown, Presiden Jokowi akhirnya lebih memilih melakukan tes massal Covid-19.

Tahukah Anda, Berwudhu Dapat Kurangi Risiko Tertular Virus Corona?

Berwudhu merupakan kegiatan yang tak bisa dipisahkan dari muslim.. Tahukah anda bahwa berwudhu bisa mengurangi resiko tertular virus Corona?

Cegah Kepanikan, AMSI Imbau Media Kedepankan Kode Etik dalam Pemberitaan Wabah Corona

Wens menjelaskan beberapa langkah yang harus dilakukan media-media anggota AMSI dalam pemberitaan terkait virus Covid-19 tersebut.

Fahira: Milenial Butuh Teladan, Bukan Tik Tok untuk Membumikan Pancasila

"Membumikan Pancasila secara populer sah-sah saja, tetapi yang dibutuhkan millenial saat ini bukan itu. Milenial butuh teladan dari para penyelenggara negara dan para pemimpin bangsa," kata Fahira

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

close