Pemohon Uji Materi Perppu Ormas Lakukan Perbaikan Permohonan

JAKARTA – Pemohon lain dari perkara uji materi Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas, Herdiansyah dan Ali Hakim Lubis memperbaiki permohonannya, yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pada sidang perbaikan ini, pemohon yang diwakili kuasa hukumnya, Hendarsam Marantoko memaparkan pokok-pokok perubahan yang dilakukan.

“Seperti yang disarankan oleh majelis hakim, kami akan membacakan hal-hal yang sifatnya pokok yaitu perubahan-perubahan saja,” ujar Hendarsam di hadapan Majelis Hakim Konstitusi di Gedung MK Jakarta, Senin (28/8).

Dalam perubahan tersebut, pemohon memaparkan bahwa ketentuan Perppu Ormas dapat menghambat pemohon dalam memilih atau bergabung dalam ormas atau setidaknya berpotensi menghalangi kebebasan pemohon dalam berserikat dan berkumpul dalam ormas yang diikuti pemohon yaitu ormas Advokat Cinta Tanah Air (ACTA).

BACA JUGA:  Walau Demokrat Setuju Jadi UU, SBY Akui Perppu Ormas Tidak Sesuai Dengan Konstitusi

“Bahwa akibat penghapusan Pasal 68 UU Ormas, maka peran dan fungsi pengadilan untuk secara objektif memastikan proses penjatuhan sanksi menjadi hilang,” kata Hendarsam.

Pemohon selanjutnya mengatakan bahwa dampak lanjutan dari penghapusan ketentuan tersebut menjadikan pemerintah mudah memberikan sanksi pencabutan badan hukum kepada ormas apapun.

“Bahwa oleh karena itu, jelaslah pemohon adalah pihak yang mewakili kepentingan hukum dan kepentingan konstitusional untuk mengajukan permohonan ini,” tambah Hendarsam.

Pemohon kemudian meminta Mahkamah untuk menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh pemohon.

“Meminta Mahkamah menyatakan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” pungkas Hendarsam. (Ant/Hrn)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi