Jadi Saksi Ahli, KPU Sebut Pidato Prabowo Kampanye dan Jokowi Tidak, Begini Alasannya

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) dimintai keterangannya sebagai saksi ahli atas kasus dugaan pelanggaran pemilu yang melibatkan capres nomor urut 01, Jokowi, dan capres nomor urut 02, Prabowo.

Adapun yang dipersoalkan adalah “Pidato Kebangsaan” yang disampaikan Prabowo di hadapan pendukungnya dan disiarkan beberapa stasiun televisi nasional. Sementara, pidato Jokowi yang dipersoalkan berjudul “Visi dan Misi Presiden RI 5 tahun ke Depan”, yang juga disiarkan stasiun televisi nasional.

Komisioner KPU Hasyim Asy’ari yang mewakili KPU memberikan keterangan kepada Bawaslu sejak pukul 15.30 WIB hingga 19.00 WIB.

“Ya, saya saksi ahli. Ditanyakan terkait pidato visi misi pak Jokowi, dan pidato kebangsaan pak Prabowo,” kata Hasyim di Kantor Bawaslu, Jakarta, Kamis (24/1).

Dijelaskan oleh Hasyim, Bawaslu ingin memastikan apakah pidato Jokowi dan Prabowo merupakan bentuk kampanye atau tidak. Dan menurut KPU, pidato Jokowi bukanlah kampanye, tapi penyampaian visi-misi seorang Presiden.

“Dalam pandangan saya ya, yang dimintai keterangan, itu pidato Pak Jokowi pidato sebagai presiden,” ujar Hasyim.

Terkait pidato Prabowo, menurut Hasyim, pidato kebangsaan tersebut adalah bentuk kampanye, tapi dihadapan pendukungnya bukan kampanye terbuka, karena Prabowo telah memberikan surat pemberitahuan kepada Bawaslu terkait kegiatan tersebut.

Terkait disiarkannya pidato Prabowo, Hasyim menyerahkan alasan penyiaran tersebut kepada lembaga penyiaran.

“Bentuk kampanyenya tatap muka, karena ada surat pemberitahuan ke Bawaslu akan melakukan kampanye tatap muka. Bahwa itu kemudian disiarkan, itu urusannya lembaga penyiaran,” ujar Hasyim.

Terkait apakah siaran pidato Prabowo di stasiun televisi itu berupa iklan kampanye atau bukan, Hasyim menjelaskan itu tergantung dari siapa yang berinisiatif dalam siaran tersebut.

“Kalau iklan kan belum saatnya, dan kalau iklan itu inisiatif peserta pemilu, pasang iklan kan berinisiatif,” tukasnya.

Sebagaimana diketahui, sesuai pasal 274 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, disebutkan bahawa visi-misi dan program merupakan bentuk materi kampanye. Dimana kampanye hanya boleh dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, terkait iklan kampanye di TV diatur dalam pasal 24 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018, dimana disebutkan kampanye di TV baru bisa dilakukan 21 hari sebelum masa tenang. (ARif R)

24 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Reposisi Sekolah Demi Pendidikan

Menempatkan sekolah sebagai lembaga yang paling membentuk keterpelajaran seseorang adalah mitos dan tahayul, kalau tidak bisa disebut hoaks.

Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi

Menurut Laode M Syarif, saat ini 68% pelaku korupsi merupakan lulusan perguruan tinggi. Makanya, perguruan tinggi harus bertanggungjawab atas kejahatan korupsi yang dilakukan lulusannya.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER