JAKARTA – Guna menghadapi pembubaran secara sepihak sebagai dampak diberlakukannya Perppu 2/2017 tentang Ormas, berbagai cara dilakukan oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Selain menempuh jalur hukum, HTI juga dikabarkan mengambil langkah politik, salah satunya dengan berkunjung ke kantor DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk berbagi perspektif tentang Perppu Ormas.
“Pertemuan dengan partai politik dilakukan untuk memberikan pandangan Perppu Ormas,” kata Juru Bicara HTI Ismail Yusanto, di DPP PKB, Jakarta, Kamis (27/7).
Ia menilai partai juga perlu menerima perspektif terkait pemberlakuan regulasi tersebut terhadap keberlangsungan kehidupan berserikat di Indonesia.
Menurut Ismail, dampak yang akan ditimbulkan oleh adanya Perppu Ormas tersebut tidak sederhana, maka dari itu ia berharap partai politik bisa menolak pengesahan Perppu menjadi undang-undang di DPR nanti.
“Harapan kita, PKB dengan tegas menolak perppu itu,” katanya.
Selain PKB, Ismail menuturkan sudah mendatangi partai lain, tak hanya partai yang berkoalisi dengan pemerintah, akan tetapi juga semua partai yang ada di parlemen.
“Kita sudah jalin komunikasi dengan PKS dan Gerindra. Kita usulkan nanti ke semua partai, prinsipnya HTI terbuka,” tambahnya
Sementara itu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengatakan pihaknya sangat menghormati upaya yang dilakukan oleh HTI untuk membangun lobby politik.
“Kami menerima aspirasi mereka (HTI), hanya saja untuk menolak perppu itu sulit dilakukan, karena selain sebagai partai yang mendukung pemerintah, PKB yang mempresentasikan Nadhatul Ulama juga mendukung penerbitan perppu tersebut,” tuturnya. (HA)