JAKARTA – Terkait pasca penetapan Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi KTP elektronik, DPP Partai Golkar melalui rapat pleno di Jakarta, Selasa (18/7), memutuskan tidak akan menggelar musyawarah luar biasa (munaslub), dengan alasan hanya akan mengganggu konsolidasi internal.

“Munaslub akan menyulitkan koordinasi internal Golkar dari segi program hingga pemenangan pemilu ke depan,” kata Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (18/7) malam.

Nurdin menyatakan bahwa saat ini Partai Golkar merujuk pada keputusan Rapimnas Partai Golkar sebelumnya yang merekomendasikan tidak diperlukan Munaslub. Hal ini juga yang dikehendaki oleh DPD I Golkar.

“Melalui Rapat Pleno ini, DPP Partai Golkar menetapkan saudara Setya Novanto tetap sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Sementara saya, dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham ditunjuk sebagai pelaksana tugas harian dengan saling berkoordinasi dan melaporkan kepada Ketua Umum,” paparnya.

Nurdin menuturkan Golkar juga tetap mendukung pemerintahan Jokowi-JK hingga akhir masa jabatan, serta tetap mendukung Jokowi sebagai calon presiden pada Pemilu Presiden 2019.

Selain itu DPP Golkar menginstruksikan seluruh kader untuk tetap berpegang pada ketentuan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga partai. (HA)