Datangi PT Jakarta, GNPF MUI Minta Hakim Independen dan Mandiri

JAKARTA – Tim Advokasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF-MUI) mendatangi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (PT Jakarta), Jumat (12/5/2017), untuk memberikan surat resmi dukungannya agar pengadilan tidak mengabulkan penangguhan penahanan terpidana kasus penodaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Sebab, hukuman tersebut patut dijalankan Ahok karena telah menistakan agama.

GNPF MUI memandang ada tekanan massa terhadap PT Jakarta. Oleh karenanya mereka meminta majelis hakim bersikap independen dan mandiri.

“Kami berinisiatif mendatangi PT Jakarta untuk memberikan dukungan bahwa kami siap dukung dan kawal independensi atau kemandirian hakim yang nanti akan ditunjuk untuk mengadili dan memutus perkara ini,” ujar anggota Tim Advokasi GNPF MUI Muhammad Kamil Pasha di Pengadilan Tinggi Jakarta, Jalan Letjend Soeprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Jumat (12/5).

Kamil menilai, sekarang ini terlihat ada upaya intervensi atau tekanan kepada Pengadilan Tinggi. Bentuk tekanan yang dimaksud adalah adanya aksi massa yang tidak puas dengan putusan hakim dan mengajukan banding. Walau sebenarnya berkas dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara belum diterima serta belum mulai diolah.

“Kami lihat di sini ada tekanan-tekanan, ada upaya tekanan terhadap pengadilan tinggi untuk memutus yang bahkan berkasnya saja belum ada di Pengadilan Tinggi, tapi upaya sudah ada dengan mengerahkan massa, bahkan ada orang atau pihak negara asing sudah komen tentang perkara putusan ini,” ujar Kamil

Menurut Kamil, aksi tersebut dinilai GNPF MUI merupakan aksi yang ilegal. Terlebih lagi, terdapat aksi massa di hari besar keagamaan.

“Tapi yang kita lihat di sini unjuk rasa di sini ternyata melanggar undang-undang. Undang-undang menyatakan harus ada pemberitahuan H-3 itu nggak mungkin dilakukan karena putusan tanggal 9 aksi-aksi sudah dilakukan sebelumnya. Bahkan tanggal 11 kemarin pas ada libur Waisak, padahal itu hari suci umat Budha,” katanya.

Kamil juga menyindir ketika massa pro Ahok mengadakan aksi di depan PT Jakarta pada Rabu (10/5/2017) lalu. Menurutnya, aksi tersebut merupakan salah satu bentuk tekanan psikis.

“Teriakan Ahok harus bebas.. Ahok nggak salah.. itu tekanan bahkan kemarin ada aksi sampai teman karyawan di sini tertunda kepulangnya. Itu tekanan psikis,” ucapnya.

Sebelumnya, dalam sidang putusan perkara kasus penodaan agama, Selasa (9/5/2017), Mejelis Hakim PN Jakarta Utara memvonis Ahok dengan hukuman 2 tahun penjara. Hakim juga memerintahkan Ahok untuk langsung ditahan di Rutan Cipinang, Jakarta Timur. Namun, sejak putusan vonis tersebut, massa pendukung Ahok terus melakukan aksi. Kemudian, Selasa malam Ahok langsung dipindahkan ke Rutan Mako Brimob dengan alasan keamanan.

 

EDITOR: Iwan Y

3 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER