Datangi PT Jakarta, GNPF MUI Minta Hakim Independen dan Mandiri


JAKARTA – Tim Advokasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF-MUI) mendatangi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (PT Jakarta), Jumat (12/5/2017), untuk memberikan surat resmi dukungannya agar pengadilan tidak mengabulkan penangguhan penahanan terpidana kasus penodaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Sebab, hukuman tersebut patut dijalankan Ahok karena telah menistakan agama.

GNPF MUI memandang ada tekanan massa terhadap PT Jakarta. Oleh karenanya mereka meminta majelis hakim bersikap independen dan mandiri.

“Kami berinisiatif mendatangi PT Jakarta untuk memberikan dukungan bahwa kami siap dukung dan kawal independensi atau kemandirian hakim yang nanti akan ditunjuk untuk mengadili dan memutus perkara ini,” ujar anggota Tim Advokasi GNPF MUI Muhammad Kamil Pasha di Pengadilan Tinggi Jakarta, Jalan Letjend Soeprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Jumat (12/5).

Kamil menilai, sekarang ini terlihat ada upaya intervensi atau tekanan kepada Pengadilan Tinggi. Bentuk tekanan yang dimaksud adalah adanya aksi massa yang tidak puas dengan putusan hakim dan mengajukan banding. Walau sebenarnya berkas dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara belum diterima serta belum mulai diolah.

“Kami lihat di sini ada tekanan-tekanan, ada upaya tekanan terhadap pengadilan tinggi untuk memutus yang bahkan berkasnya saja belum ada di Pengadilan Tinggi, tapi upaya sudah ada dengan mengerahkan massa, bahkan ada orang atau pihak negara asing sudah komen tentang perkara putusan ini,” ujar Kamil

Menurut Kamil, aksi tersebut dinilai GNPF MUI merupakan aksi yang ilegal. Terlebih lagi, terdapat aksi massa di hari besar keagamaan.

“Tapi yang kita lihat di sini unjuk rasa di sini ternyata melanggar undang-undang. Undang-undang menyatakan harus ada pemberitahuan H-3 itu nggak mungkin dilakukan karena putusan tanggal 9 aksi-aksi sudah dilakukan sebelumnya. Bahkan tanggal 11 kemarin pas ada libur Waisak, padahal itu hari suci umat Budha,” katanya.

Kamil juga menyindir ketika massa pro Ahok mengadakan aksi di depan PT Jakarta pada Rabu (10/5/2017) lalu. Menurutnya, aksi tersebut merupakan salah satu bentuk tekanan psikis.

“Teriakan Ahok harus bebas.. Ahok nggak salah.. itu tekanan bahkan kemarin ada aksi sampai teman karyawan di sini tertunda kepulangnya. Itu tekanan psikis,” ucapnya.

Sebelumnya, dalam sidang putusan perkara kasus penodaan agama, Selasa (9/5/2017), Mejelis Hakim PN Jakarta Utara memvonis Ahok dengan hukuman 2 tahun penjara. Hakim juga memerintahkan Ahok untuk langsung ditahan di Rutan Cipinang, Jakarta Timur. Namun, sejak putusan vonis tersebut, massa pendukung Ahok terus melakukan aksi. Kemudian, Selasa malam Ahok langsung dipindahkan ke Rutan Mako Brimob dengan alasan keamanan.

 

EDITOR: Iwan Y

3 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

3 Kunci Sukses Pasarkan Properti Saat Wabah Covid-19

Webinar ini sendiri sengaja diadakan oleh Lamudi untuk membantu para pangembang properti memasarkan produk mereka agar tetap mendapatkan hasil yang maksimal di tengah pandemi corona.

Pasca Kecelakaan Tulang Belakang, Kaki Sering Nyeri dan Perih, Apa Sebabnya?

Pada 16 tahun yang lalu saya pernah kecelakaan dan tiga ruas tulang belakang remuk. 3 bulan awal kaki kiri saya tidak bisa berjalan, 6 bulan berikutnya sudah bisa jalan walaupun tidak sekuat kaki kanan, sampai sekarang.

Breaking News: Akhirnya, Presiden Jokowi Putuskan Tes Massal Covid-19

Tidak mengambil kebijakan Lockdown, Presiden Jokowi akhirnya lebih memilih melakukan tes massal Covid-19.

Tahukah Anda, Berwudhu Dapat Kurangi Risiko Tertular Virus Corona?

Berwudhu merupakan kegiatan yang tak bisa dipisahkan dari muslim.. Tahukah anda bahwa berwudhu bisa mengurangi resiko tertular virus Corona?

Cegah Kepanikan, AMSI Imbau Media Kedepankan Kode Etik dalam Pemberitaan Wabah Corona

Wens menjelaskan beberapa langkah yang harus dilakukan media-media anggota AMSI dalam pemberitaan terkait virus Covid-19 tersebut.

Fahira: Milenial Butuh Teladan, Bukan Tik Tok untuk Membumikan Pancasila

"Membumikan Pancasila secara populer sah-sah saja, tetapi yang dibutuhkan millenial saat ini bukan itu. Milenial butuh teladan dari para penyelenggara negara dan para pemimpin bangsa," kata Fahira

TERPOPULER

close