KAHMI Luncurkan Program Entrepreneur Bentuk Wirausahawan Mandiri

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) menggulirkan program entrepreneur yang bernama KAHMIPreneur, guna membentuk wirausahawan mandiri yang mampu menciptakan lapangan kerja.

“Sesuai dengan janji saya yaitu akan re-orientasi mental KAHMI dari pencari lapangan kerja menjadi pencipta lapangan kerja,” kata Presidium KAHMI Kamrussamad di Jakarta Ahad (11/3).

Selama ini, Kamrussamad mengatakan pada alumni HMI sebagian besar bergabung pada partai politik atau mengikuti kegiatan politik.

Kamrussamad menginginkan adanya perubahan pemikiran mengenai KAHMI dari “political oriented” menjadi “entrepreneur oriented” dengan menggulirkan program “KAHMIPreneur”.

KAHMIPreneur menurut Kamrussamad, program inspiratif untuk melatih, mementoring, membuka akses permodalan, pemasaran, teknologi digital dan akses manajemen modern agar bisnis alumni HMI tumbuh, serta berkembang menjadi kekuatan kemandirian ekonomi umat.

Membangun kemandirian ekonomi umat disebutkan Kamrussamad menjadi tantangan terbesar KAHMI untuk merubah “mindset” para alumni HMI.

Kamrussamad juga menjanjikan penghargaan atau KAHMI entrepreneur award bagi alumni HMI terbaik menjalankan program kewirausahaan mandiri.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pendudukan miskin di Indonesia pada September 2017 mencapai 26,58 juta orang atau menurun dibanding Maret 2017 yang menembus angka 27,77 juta orang.

Data BPS juga menunjukkan jumlah pengangguran di Indonesia per Agustus 2017 mencapai 7,04 juta orang dari 128, 06 juta orang angkatan kerja.

Jumlah angkatan kerja tersebut bertambah 2,62 juta orang dibanding Agustus 2016 yang mencapau 125,44 juta orang. (Ant/SU05)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Konsultasi Manajemen Bersama SNF Consulting

Anda dapat konsultasikan masalah terkait menajemen dan pengelolaan perusahaan kepada SNF Consulting dengan mengisi form di bawah dengan lengkap.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Saldo Rekening Anda Tiba-Tiba Berkurang/Bertambah? Begini Penjelasan Bank Mandiri

Sejak pagi tadi, Sabtu (20/7) beberapa nasabah Bank Mandiri Tbk (BMRI) mengeluhkan saldo di rekeningnya tiba-tiba berubah. Ada yang saldonya berkurang bahkan jadi nol, ada juga yang tiba-tiba bertambah.

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.