Pemkab Sleman Tegakkan Aturan Toko Modern

1
50
Toko Modern
Toko Modern (ilustrasi)

SLEMAN – Pemerintah Kabupaten Sleman terus menegakkan aturan perizinan dalam operasional toko modern berjejaring nasional dengan menutup sejumlah toko modern yang tidak memiliki kelengkapan izin.

“Dari total 201 toko modern berjejaring nasional yang telah beroperasi, sampai saat ini baru 19 yang memiliki izin,” kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Sleman Tri Endah Yitnani di Sleman, Kamis (14/9).

Menurut dia, pada 2016 setidaknya sudah 19 toko modern yang ditutup paksa karena melanggar Perda Nomer 18 Tahun 2012 tentang Toko Jejaring Modern.

“Meski sudah berulang kali diterapkan langkah represif, namun masih banyak toko modern yang melanggar perizinan,” katanya.

Ia mengatakan dalam mengatasi persoalan ini Pemkab Sleman tidak semata melakukan upaya paksa namun juga langkah preventif dengan memberikan pendampingan.

“Tahun ini kami mendampingi 10 toko untuk segera mengurus syarat perizinan yang lengkap. Dibatasi sampai dengan akhir Desember, kalau tetap melanggar maka akan ditutup,” katanya.

Tri Endah mengatakan toko modern yang menjadi sasaran pendampingan tersebut tersebar hampir merata di berbagai wilayah kecamatan.

“Kegiatan pendampingan semacam ini tiap tahun diadakan. Untuk tahun depan juga sudah direncanakan pendampingan bagi 15 toko modern,” katanya.

Ia mengatakan target tersebut diakui belum sepadan dibanding jumlah toko modern yang belum memiliki kelengkapan izin. Namun karena keterbatasan tenaga, pemilihan sasaran pendampingan dilakukan berdasar pertimbangan tingkat pelanggaran.

“Kami pilih yang rankingnya paling rendah yakni pelanggarannya sedikit. Setidaknya dikawal yang sudah punya IMB dan HO sehingga hanya kurang melengkapi beberapa persyaratan seperti izin usaha toko modern (IUTM),” katanya.

Disamping itu, kata dia, juga perlu diperhatikan tentang kemitraan UKM. Mengacu Perda Nomer 7 Tahun 2006, pengusaha pasar modern dan toko modern harus menjalin mitra dengan pelaku usaha kecil.

“Dibutuhkan kesiapan dari pihak UKM agar bisa sesuai dengan rencana kemitraan,” katanya. (Ant/SU02)

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

Jusuf Kalla

Wapres: Tahun Politik Tak Perlu Dikhawatirkan

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan tahun politik menjelang Pemilu 2019 tidak perlu terlalu dikhawatirkan karena Pemerintah sudah berpengalaman menghadapi pesta demokrasi lima...
ganjar pranowo

Ganjar: Pilkada Jateng Bebas Gesekan

YOGYAKARTA, SERUJI.CO.ID - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meyakini Pemilihan Kepala Daerah di Jawa Tengah atau disebut Pilkada Jateng pada 2018 berlangsung aman dan bebas...

TKA di Nunukan Didominasi Warga Malaysia

NUNUKAN, SERUJI.CO.ID - Tenaga kerja asing (TKA) di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara mengalami peningkatan pada 2017 dengan dominasi warga berasal dari Malaysia. Kepala Seksi Pengawasan dan...
bpom

BPOM-ITS Kerja Sama Pengawasan Obat dan Makanan

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) RI menjalin kerja sama dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Jawa Timur, untuk meningkatkan pengawasan...
OSO-Wiranto

Hanura Harap OSO-Wiranto Kompak Selamatkan Partai

PURWAKARTA, SERUJI.CO.ID - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Hanura Tridianto mengatakan seluruh kader partainya berharap Ketua Umum DPP Partai Hanura Oesman Sapta Odang (Oso) dan Ketua...
loading...
KH Luthfi Bashori

Tatkala Maut Menjemput

Tatkala maut akan menjemput kita, sudahkah kita mempersiapkan diri untuk itu? Teringat Nabi Dawud dalam gubahan kisah ringan, tatkala Beliau dikunjungi malaikat Izrail, maka terjadilah...

Mungkinkah Seruji Sebagai Media Masyarakat Wakaf?

Masyarakat Wakaf merupakan salah satu fundamental terciptanya instrumen ekosistem wakaf sebagai solusi percepatan pembangunan termasuk bidang pembangunan media online bagi ummat. Hingga hari ini wacana...
ujaran kebencian

UU ITE (perlu) Direvisi?

Dalil ujaran kebencian yang kerap digunakan polisi secara serampangan berpotensi menimbulkan persepsi negatif kepada pemerintah. Seakan-akan pemerintah melalui polisi sedang membungkam kritik dan kelompok...