Nilai Rupiah Anjlok, Pemerintah Disarankan Genjot Ekspor untuk Pulihkan Ekonomi


PEKANBARU, SERUJI.CO.ID – Pengamat ekonomi dari Universitas Andalas, Padang, Prof. DR. Elfindri mengatakan, pemerintah Indonesia perlu lebih mengoptimalkan ekspor ke sejumlah negara lainnya untuk memulihkan ekonomi.

“Kebijakan ini dibutuhkan karena nilai rupiah semakin menurun, penyebabnya antara lain ekonomi Amerika Serikat makin membaik, sehingga ‘capital inflow‘ (modal masuk) ke AS meningkat dan harga dolar AS semakin tinggi,” kata Elfindri saat dihubungi dari Pekanbaru, Kamis (8/3).

Pendapat demikian disampaikannya terkait pernyataan Presiden Jokowi yang meminta untuk mewaspadai dinamika ekonomi global yang berdampak pada daya saing ekonomi nasional.

Presiden juga meminta penyaluran bantuan sosial tepat waktu dan tepat sasaran.

Untuk mendorong investasi dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi, Presiden pun meminta dilakukan reformasi struktural yang diharapkan untuk mendorong investasi dan ekspor.

Sementara itu, menurut Bank Dunia melaporkan Indonesia berada pada urutan nomor dua sebagai negara terbaik untuk berinvestasi pada 2018.

Menurut Elfindri, pengembangan investasi masih mungkin berbiaya tinggi, baik karena aturan maupun “unoficial economy” dalam proses investasi itu sendiri.

“Persoalan investasi sebaiknya dilihat tidak saja di Pulau Jawa, akan tetapi memeratakan investasi jauh lebih banyak efek distribusinya dibandingkan investasi pada satu atau dua tujuan utama,” katanya.

Jadi isunya, katanya, berubah bukan strategis, tapi bagaimana pemerataan investasi yang berdampak pada pembangunan daerah di seluruh tanah air.

Terkait penilaian Bank Dunia tersebut, katanya, suatu hal yang ironis kalau Indonesia oleh Bank Dunia termasuk nomor dua, mengingat mata uang rupiah melemah dan pertumbuhan ekonomi saat ini berada pada kisaran 5,1 persen.

Indonesia perlu melakukan sesuatu di tengah berubahnya “landscape perekonomian global“, agar perekonomian tetap tumbuh, dana dalam kaitannya dengan pengaruh ekonomi digital yang telah merubah bentuk pelayanan sehingga Indonesia perlu mengambil bagian mana yang akan menjadi kekuatan dalam jangka panjang.

Kerangka ini perlu disusun secara jelas oleh pemerintah, misalnya apakah Indonesia mesti memilih prioritas restorasi industri. Sedangkan industri dan teknologi dapat diarahkan pada bagian yang spesifik agar dalam jangka panjang Indonesia bisa lebih pasti, tidak terjebak jadi negara berpendapatan menengah rendah. (Ant/Hrn)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Fahira: Milenial Butuh Teladan, Bukan Tik Tok untuk Membumikan Pancasila

"Membumikan Pancasila secara populer sah-sah saja, tetapi yang dibutuhkan millenial saat ini bukan itu. Milenial butuh teladan dari para penyelenggara negara dan para pemimpin bangsa," kata Fahira

Begini Ciri Rumah Idaman untuk Pasangan Muda

Beberapa waktu lalu, portal properti Lamudi melakukan survei tentang rumah impian bagi pasangan muda, survei tersebut dilakukan kepada 100 pasangan yang baru menikah. Inilah hunian idaman untuk pasangan muda.....

5 Alasan Kita Perlu Membuat Undangan Pernikahan Digital

Kini era sudah berubah. Kini ada sebuah cara baru untuk mengirim undangan pernikahan. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan situs desain online, di mana kita bisa menciptakan desain sendiri, juga memanfaatkan Internet untuk mengirimkannya.

Inilah Tulisan AR Baswedan Bantah Tudingan Gerakan Islam Bertentangan dengan Pancasila

AR Baswedan menyebut, pihak-pihak yang sering mempertentangan gerakan Islam dengan Pancasila justru adalah pihak-pihak yang pada hakikatnya tidak paham Pancasila. Justru sebaliknya, pemuka-pemuka ahli pikir Islam memberi pengertian-pengertian yang baik tentang Pancasila yang keluar dari keyakinan yang kuat.

Antisipasi Pelambatan Ekonomi, Ketua DPD Kumpulkan Kadin Provinsi se Indonesia

“Saya sengaja mengumpulkan para ketua umum Kadin provinsi, karena hari ini kita menghadapi masalah serius di sektor dunia usaha dan dunia industri," kata La Nyalla

Kontroversi Omnibus Law, Fahira: Wujud Frustasi Pemerintah atas Kemendegkan Ekonomi

Omnibus Law RUU Cipta Kerja (sebelumnya Cipta Lapangan Kerja atau Cilaka) dinilai sebagai bentuk rasa frustasi pemerintah atas kemandegkan ekonomi yang terjadi lima tahun belakangan ini.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama
close