Indef: RAPBN 2018 Terlalu Populis, Tidak Realistis


JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Pemerintah menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 sebesar Rp2.204 triliun. Di mana, pendapatan hanya dipatok sebesar 1.894,7 triliun. Meskipun target ini tergolong realistis dengan asumsi penerimaan penerimaan APBNP 2017 tercapai 100 persen, tetapi seiring ancaman shortfall pajak maka membuat target tersebut dapat saja meleset.

“RAPBN 2018 kesimpulanya terlalu populis, tidak realistis dan tidak produktif karena terlalu akomodatif terhadap tahun politik,” kata Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati, di Jakarta, Rabu (18/10).

Meski dinilai tidak realistis, menurut Enny sah-sah saja, karena pemerintah harus melakukan pembuktian terhadap janji 5 tahunan. Apalagi,  2018 menjadi tahun‎ penentuan terhadap kinerja rezim.

“Tetapi kalau ingin membuktikan hasil kinerja, seharusnya dengan kalkulasi yang betul-betul matang. Kalau hanya berdasar populis,‎ maka hampir semua target yang telah terdokumen di APBN 2018 akan meleset,” kata Enny.

‎Enny pun menyorot belanja non kementrian dan lembaga sebesar Rp607 triliun. Kemudian ditambah pembayaran cicilan pokok dan bunga utang sebesar Rp238 triliun, sudah menghabiskan 40 persen. “Jadi bagaimana ini akan menjadi stimulus yang kita harapkan untuk perekonomian,” kata dia.

Menurut Enny, hal yang perlu diperhatikan adalah siklus politik anggaran yang masih kentara. Di mana, terlihat pola yang sama saat menjelang Pemilu 2009 dan 2014, ‎pemerintah meningkatkan belanja sosial.

Belanja perlindungan sosial sebenarnya telah ‘curi start’ sejak APBN-P 2017. Di mana, perbandingan antara APBN-P 2016 dan APBN-P 2017 naik 16,08 persen. ‎Kenaikan tersebut lebih kecil dibandingkan dengan RAPBN 2018, tetapi sesungguhnya share belanja perlindungan sosial pada RAPBN-P 2018 mencapai 11,22 persen atau tertinggi ketiga setelah belanja fungsi pelayanan umum dan ekonomi.

“Indikatornya jelas, penerima PKH misalnya naik dari 6 juta rumah tangga sasaran, menjadi 10 juta rumah tanga,” katanya.

Menurut Enny, memasuki tahun politik 2018, dengan akan diselenggarakanya Pilkada serentak di 171 daerah, maka upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi ke 5,4 persen juga menjadi tidak mudah. Sebab, seiring dengan kerapnya pemerintah gagal mencapai target penerimaan‎, maka dunia usaha akan wait and see.

“Akibatnya, dapat saja perekonomian baru akan menggeliat di semester II 2018. Artinya, momentum peningkatan pertumbuhan ekonomi di semester I 2018 tidak optimal, meskipun tidak ada jaminan juga bakal ada akselerasi di semester II nanti, karena ada persiapan Pilpres juga,” pungkas Enny. (Achmad/Hrn)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

NKRI Bersyariah atau Ruang Publik Yang Manusiawi

Pertanyaannya mengapa hasil Islamicity Index berdasarkan arahan kitab suci Alquran hasilnya tak banyak beda dengan World Happiness Index. Pada dasarnya nilai terbaik dari agama Islam, sebagaimana agama lain, jika diuniversalkan, itu sama dengan aneka nilai manusiawi yang dirumuskan oleh peradaban mutakhir. Nilai yang Islami itu ternyata juga nilai yang manusiawi. Itulah ruang publik yang universal yang bisa dinikmati semua manusia, apapun agama dan keyakinannya.

Fahira: Milenial Butuh Teladan, Bukan Tik Tok untuk Membumikan Pancasila

"Membumikan Pancasila secara populer sah-sah saja, tetapi yang dibutuhkan millenial saat ini bukan itu. Milenial butuh teladan dari para penyelenggara negara dan para pemimpin bangsa," kata Fahira

Begini Ciri Rumah Idaman untuk Pasangan Muda

Beberapa waktu lalu, portal properti Lamudi melakukan survei tentang rumah impian bagi pasangan muda, survei tersebut dilakukan kepada 100 pasangan yang baru menikah. Inilah hunian idaman untuk pasangan muda.....

5 Alasan Kita Perlu Membuat Undangan Pernikahan Digital

Kini era sudah berubah. Kini ada sebuah cara baru untuk mengirim undangan pernikahan. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan situs desain online, di mana kita bisa menciptakan desain sendiri, juga memanfaatkan Internet untuk mengirimkannya.

Inilah Tulisan AR Baswedan Bantah Tudingan Gerakan Islam Bertentangan dengan Pancasila

AR Baswedan menyebut, pihak-pihak yang sering mempertentangan gerakan Islam dengan Pancasila justru adalah pihak-pihak yang pada hakikatnya tidak paham Pancasila. Justru sebaliknya, pemuka-pemuka ahli pikir Islam memberi pengertian-pengertian yang baik tentang Pancasila yang keluar dari keyakinan yang kuat.

Antisipasi Pelambatan Ekonomi, Ketua DPD Kumpulkan Kadin Provinsi se Indonesia

“Saya sengaja mengumpulkan para ketua umum Kadin provinsi, karena hari ini kita menghadapi masalah serius di sektor dunia usaha dan dunia industri," kata La Nyalla

Kontroversi Omnibus Law, Fahira: Wujud Frustasi Pemerintah atas Kemendegkan Ekonomi

Omnibus Law RUU Cipta Kerja (sebelumnya Cipta Lapangan Kerja atau Cilaka) dinilai sebagai bentuk rasa frustasi pemerintah atas kemandegkan ekonomi yang terjadi lima tahun belakangan ini.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama
close