Kajati Aceh: Negara Kita Adalah Negara Hukum, Bukan Negara Kekuasaan

KOTA LANGSA, SERUJI.CO.ID – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Hal tersebut disampaikannya pada saat melakukan kunjungan kerjanya ke Kota Langsa.

“Bahwa negara kita sudah memilih sebagai negara hukum, dalam pasal 3 UUD 1945 yang telah diamandemen itu menyebutkan negara kita adalah negara hukum bukan negara kekuasaan, artinya apa, sebagai negara hukum maka seluruh aktifitas termasuk aktifitas Pemerintahan sekalipun itu baik, harus semuanya ada dasar hukumnya untuk melaksanakannya,” ujar Kajati Aceh Dr. Chaerul Amir, SH, MH pada Acara ramah tamah Kajati Aceh dengan unsur Forkopimda Langsa, Selasa (30/1) malam di Pendopo Walikota Langsa, Aceh.

Dikatakannya, dalam menjalankan roda Pemerintahan harus berdasarkan hukum yang ada, namun jika tidak ada aturan hukum yang mengaturnya maka dapat dilakukan dengan sebuah kebijakan yang benar-benar untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

“Kebijakan ini dimungkinkan sepanjang aturan hukum yang ada tidak mengatur, namun demikian karena mendesak untuk kepentingan rakyat, untuk kesejahteraan rakyat maka bisa dilakukan pengambilan kebijakan, tetapi sekali lagi kebijakan harus betul-betul untuk kesejahteraan rakyat”ungkap pria asal Makasar ini yang baru tiga bulan tugas di Negeri Serambi Mekkah.

Dalam mengambil sebuah kebijakan, kata Chaerul, ada prosedurnya, yang pertama kebijakan tidak boleh diambil berdasarkan suara orang-perorang, kedua tidak ada orang-perorang yang diuntungkan dan ketiga tidak merugikan negara.

Kajati Aceh meminta kepada Kajari Langsa untuk tidak menunda-nunda proses hukum yang ada di Kota Langsa.

“Pada kesempatan ini saya meminta, khususnya kepada Kajari sebagai pelayan masyarakat Kota Langsa, dalam hal penegakan hukum jangan sekali-kali ditunda, jangan ditunda-tunda yang menyangkut masalah pelayanan hukum, karena menunda-nunda hukum, menunda-nunda keadilan sama dengan ketidakadilan,” pintanya.

Sementara itu, Walikota Langsa Usman Abdullah mengatakan, sebagai penyelengara negara pasti banyak tantangan yang dihadapi, untuk itu dirinya berharap agar Kajati dapat memberikan bimbingan.

“Pemerintah Kota Langsa sangat berharap kepada Bapak Kajati Aceh dalam memberi bimbingan kepada kami, karena kita sebagai penyelenggara negara pasti banyak hal dan tantangan yang kita hadapi, Insya Allah dengan kerjasama yang baik semua instansi Pemerintah baik instansi vertikal dan yang lain-lainnya, sinergisitas yang bagus, komunikasi yang baik semua persoalan yang berat akan menjadi ringan,” kata alumni STM Langsa ini.

Walikota berharap, agar Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dapat memperbaiki keadaan yang serba kekurangan.

“Saya berharap kepada seluruh OPD ya marilah sama-sama, bagi saya ini adalah negara kita, rumah kita, daerah kita, kalau bukan kita yang akan memperbaiki keadaan yang serba kekurangan ini tidak mungkin bangsa lain atau orang lain datang kemari untuk membangun bangsa dan negeri ini,” pungkasnya.

Acara ramah tamah itu turut dihadiri oleh Kapolres Langsa, ketua DPRK Langsa, Dandim 01/04 Aceh Timur, Kejaksaan Negeri Kota Langsa, Wakil Bupati Aceh Tamiang, Kepala Pengadilan Negeri, Sekda Kota Langsa, kepala BNK Kota Langsa, ketua MPU, MAA, dan para Kepala Dinas serta unsur perangkat Gampong dalam wilayah Kota Langsa.(Syahrial/SU05)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Hak Asuh Anak Dalam Perceraian

Retaknya perkawinan yang berujung perceraian sering kali mengakibatkan konflik perebutan hak asuh anak. Dalam artikel kali ini, Ruang Hukum akan menjelaskan tentang hak asuh anak sesuai perundangn yang berlaku dan prosesnya di Pengadilan jika terjadi perselisihan perebutan hak asuh anak. Selamat membaca.....

Sambut Konferwil AMSI Jatim, Begini Pesan Kapolda Jawa Timur

"Saya terima kasih teman-teman dari AMSI, mudah-mudahan bisa mengawal suplai berita kepada masyarakat dalam koridor jurnalistik yang tetap menjaga objektifitas. Saya senang sekali bisa audiensi dan bersilaturahmi," kata Irjen Fadil di Mapolda Jatim

Hak Asuh Anak Dalam Perceraian

Retaknya perkawinan yang berujung perceraian sering kali mengakibatkan konflik perebutan hak asuh anak. Dalam artikel kali ini, Ruang Hukum akan menjelaskan tentang hak asuh anak sesuai perundangn yang berlaku dan prosesnya di Pengadilan jika terjadi perselisihan perebutan hak asuh anak. Selamat membaca.....

PR Mendikbud Nadiem: Jadikan Mapel Sejarah Penguat Pendidikan Karakter

Setelah sempat menjadi polemik panas, informasi yang yang menyebutkan mata pelajaran (mapel) Sejarah akan dihapus dari kurikulum sekolah sudah diklarifikasi langsung oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim

Bahagia itu Tidak Bersyarat

Bahagia adalah kata yang tidak asing bagi kita semua. Bahagia merupakan impian semua orang yang hidup di dunia ini. Bahkan tidak hanya di dunia, di Akhirat pun kita mendambakannya. Setiap waktu kita berdoa untuk meraih kebahagian ini, sayang kita tidak pernah belajar bagaimana mencari, menggapai, menemukan kebahagiaan itu.

Diabetes Melitus: Mengingkari Diagnosis Dapat Berakibat Fatal

Bermacam reaksi pasien ketika pertama kali diberitahu bahwa mereka menderita diabetes melitus. Ada pasien yang dapat memerima dengan tenang, memahaminya, ada juga yang kecewa, stress, tidak percaya, marah, tidak menerimanya, atau bahkan mengingkarinya.

Innalillahi, Indonesia Kembali Berduka Mantan Mendiknas Prof Malik Fadjar Wafat

Indonesia kembali kehilangan putra  terbaiknya, hari ini, Senin (7/9), dengan wafatnya Prof Abdul Malik Fadjar, mantan Menteri Pendidikan Nasional (2001-2004).

TERPOPULER

Cerita Hamzah Izzulhaq, Pengusaha di Bidang Pendidikan Yang Sukses di Usia Muda

Meski terbilang sukses di usia muda, nyatanya perjuangan Hamzah Izzulhaq tidaklah mudah.

Lima Macam Riba Yang Diharamkam