DPR Aceh Akan Sahkan Qanun Keluarga Yang Mengatur Poligami Hingga 4 Istri

BANDA ACEH, SERUJI.CO.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) saat ini sedang melakukan pembahasan terkait hukum keluarga atau qanun keluarga yang di dalam salah satu bagiannya mengatur soal diperbolehkannya laki-laki berpoligami hingga empat istri.

Pembahasan qanun keluarga ini telah dilakukan sejak awal tahun 2019, dan dijadwalkan pada 1 Agustus mendatang akan digelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).

Wakil Ketua Komisi VII DPR Aceh, Musannif mengatakan draft qanun keluarga tersebut disusun Pemerintah Provinsi Aceh dan telah diserahkan ke DPRA untuk dilakukan pembahasan sejak awal tahun 2019.

“Dalam qanun itu, salah satu babnya mengatur tentang poligami. Poligami itu pada dasarnya dalam hukum Islam yang kita tahu dan di dalam Alquran pun diperbolehkan,” kata Musannif kepada wartawan di Banda Aceh, Sabtu (6/7).

Musanif menjelaskan bahwa dalam qanun tersebut mengatur banyak hal terkait keluarga, mulai perkawinan, perceraian, hingga perwalian. Di dalam salah satu bagiannya, mengatur soal poligami.

Maraknya nikah siri pada istri kedua dan seterusnya yang tidak dicatatkan ke negara, diungkap Musanif, sebagai salah satu sebab persoalan poligami dimasukkan ke qanun.

“Dengan marak terjadinya kawin siri ini, pertanggungjawaban kepada Tuhan maupun anak yang dilahirkan ini kan lemah. Jadi kita sepakat mengatur, toh kalau kita nggak atur kan kawin juga gitu,” jelas Musannif.

Walau demikian, imbuh Musanif, untuk melakukan poligami tetap ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi suami, seperti mendapat izin istri pertama.

“Padahal dalam hukum Islam nggak dibutuhkan izin itu. Tapi kita coba atur dalam qanun ini misalnya dibutuhkan izin, walaupun tidak mutlak. Nah, tetapi ada persyaratan-persyaratan bagi seseorang yang berpoligami,” tukasnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Implikasi Hukum Kebohongan Publik dari Pejabat Negara

JADI DARI KEDUA LANDASAN HUKUM ISLAM TERSEBUT JELAS BERBOHONG ATAU BERDUSTA ADALAH PERBUATAN YANG DILARANG DAN HARAM HUKUMNYA.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Indonesia Darurat Keadilan