SURABAYA, SERUJI.CO.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Muslim Penyelenggara Umrah dan Haji RI (Amphuri) Jatim memprotes kebijakan rekam biometrik VFS. Bahkan, bila protes tidak ditanggapi mereka akan melakukan pemboikotan ibadah umrah dan haji.
“Kami menolak pelaksanaan rekam biometrik sebagai persyaratan untuk penerbitan visa umrah dan haji. Persyaratan tersebut sangat memberatkan masyarakat muslim Indonesia dengan pertimbangan geografis Indonesia,” kata Plt Ketua DPD Amphuri Jatim Sofyan Arif saat jumpa pers di Surabaya, Sabtu (29/12).
Sofyan menilai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Kerajaan Arab Saudi itu membuat proses administrasi calon jemaah saat ini lebih panjang. Mereka harus melewati tiga kali proses administrasi dan mengharuskan hadir di tempat di tiga lokasi yang berbeda.
“Untuk itu kami berharap kebijakan rekam biometrik atau perekaman sidik jari dan wajah untuk dibatalkan atau ditunda sampai dengan siapnya infrastruktur dan SDM saat mengajukan syarat visa,” ujarnya.
Sofyan menjelaskan saat ini pihaknya memantau proses rekam biometrik dan ditemukan tempat perekaman sangat tidak layak. Seperti tempat yang terlalu kecil sehingga tidak memenuhi standar yang ada. Sementara di satu sisi para calon jemaah harus mengantre panjang tanpa ada tempat duduk antrean.
“Kita sudah melihat di Surabaya di BG Junction mall, tempatnya sangat kecil kontras dengan calon jemaah yang mendaftar rekam harus menunggu lama tanpa ada fasilitas tempat duduk dan lainnya. Bahkan mereka harus menunggu dari pagi sampai sore,” terangnya.
Pihak Amphuri mengaku telah berkoordinasi dengan Kementerian Agama (Kemenag) terkait kebijakan itu. Dari hasil koordinasi itu, Kemenag mengungkapkan sudah mengirim surat pernyataan ke pemerintah Kerajaan Arab Saudi.
“Sudah. Kita sudah koordinasi dengan Kemenag. Dan menurut mereka audah mengirim aurat pernyataan keberatan. Tapi sampai saat ini masih belum ada respon dari pemerintah Arab Saudi,” paparnya.
Jika protes terkait rekam biometrik tidak ditanggapi atau respon dari pihak Arab Saudi, pihak Amphuri akan melakukan pemboikotan ibadah umrah dan haji. Bahkan imbauan ini akan diserukan ke seluruh Indonesia.
“Kalau tidak ada kepastian mengenai kebijakan rekam biometrik. Terpaksa kita akan lakukan boikot. Bukan hanya di Jatim tapi seluruh Indonesia akan ada pemboikotan. Hal ini sudah kita sosialisasikan ke seluruh calon jamaah mengenai pemboikotan dan re-schedule pemberangkatan,” pungkasnya. (SU05)
