Protes Soal Rekam Biometrik, Amphuri Jatim Ancam Boikot Umrah dan Haji

SURABAYA, SERUJI.CO.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Muslim Penyelenggara Umrah dan Haji RI (Amphuri) Jatim memprotes kebijakan rekam biometrik VFS. Bahkan, bila protes tidak ditanggapi mereka akan melakukan pemboikotan ibadah umrah dan haji.

“Kami menolak pelaksanaan rekam biometrik sebagai persyaratan untuk penerbitan visa umrah dan haji. Persyaratan tersebut sangat memberatkan masyarakat muslim Indonesia dengan pertimbangan geografis Indonesia,” kata Plt Ketua DPD Amphuri Jatim Sofyan Arif saat jumpa pers di Surabaya, Sabtu (29/12).

Sofyan menilai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Kerajaan Arab Saudi itu membuat proses administrasi calon jemaah saat ini lebih panjang. Mereka harus melewati tiga kali proses administrasi dan mengharuskan hadir di tempat di tiga lokasi yang berbeda.

“Untuk itu kami berharap kebijakan rekam biometrik atau perekaman sidik jari dan wajah untuk dibatalkan atau ditunda sampai dengan siapnya infrastruktur dan SDM saat mengajukan syarat visa,” ujarnya.


Sofyan menjelaskan saat ini pihaknya memantau proses rekam biometrik dan ditemukan tempat perekaman sangat tidak layak. Seperti tempat yang terlalu kecil sehingga tidak memenuhi standar yang ada. Sementara di satu sisi para calon jemaah harus mengantre panjang tanpa ada tempat duduk antrean.

“Kita sudah melihat di Surabaya di BG Junction mall, tempatnya sangat kecil kontras dengan calon jemaah yang mendaftar rekam harus menunggu lama tanpa ada fasilitas tempat duduk dan lainnya. Bahkan mereka harus menunggu dari pagi sampai sore,” terangnya.

Pihak Amphuri mengaku telah berkoordinasi dengan Kementerian Agama (Kemenag) terkait kebijakan itu. Dari hasil koordinasi itu, Kemenag mengungkapkan sudah mengirim surat pernyataan ke pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

“Sudah. Kita sudah koordinasi dengan Kemenag. Dan menurut mereka audah mengirim aurat pernyataan keberatan. Tapi sampai saat ini masih belum ada respon dari pemerintah Arab Saudi,” paparnya.

Jika protes terkait rekam biometrik tidak ditanggapi atau respon dari pihak Arab Saudi, pihak Amphuri akan melakukan pemboikotan ibadah umrah dan haji. Bahkan imbauan ini akan diserukan ke seluruh Indonesia.

“Kalau tidak ada kepastian mengenai kebijakan rekam biometrik. Terpaksa kita akan lakukan boikot. Bukan hanya di Jatim tapi seluruh Indonesia akan ada pemboikotan. Hal ini sudah kita sosialisasikan ke seluruh calon jamaah mengenai pemboikotan dan re-schedule pemberangkatan,” pungkasnya. (SU05)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

Nikmat Allah Jangan Dustakan

Kenapa anak itu bahagia? Karena dia tahu berterimakasih dan menghargai hadiah yang didapatnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi

Menurut Laode M Syarif, saat ini 68% pelaku korupsi merupakan lulusan perguruan tinggi. Makanya, perguruan tinggi harus bertanggungjawab atas kejahatan korupsi yang dilakukan lulusannya.

Media di Tengah Masyarakat Yang Terjangkit Post Truth

Bagi media, Post Truth itu sesungguhnya sangat menguntungkan. Karena di tengah masyarakat yang terjangkiti Post Truth mereka tidak sedang mencari kebenaran, tapi kesukaan.

Caleg Gerindra Terpilih Wajib Setor Ratusan Juta ke Partai Sebelum Dilantik, Begini Penjelasannya

Seluruh Calon Anggota Legislatif (caleg) dari Partai Gerekan Indonesia Raya (Gerindra) yang terpilih pada Pileg 2019, harus siap-siap kembali merogoh kantong sebelum dilantik sebagai anggota legislatif.

Pakar Gempa AS Minta Maaf ke Masyarakat NTB Atas Prediksi Potensi Gempa di Lombok

Ahli geologi dan kegempaan asal Amerika Serikat, Prof Ron A Harris meminta maaf kepada masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB) atas pernyataanya mengenai hasil penelitian potensi gempa di selatan Lombok, sehingga membuat rasa takut masyarakat.

Indonesia Kecam Dewan Kota Oxford Yang Berikan Penghargaan Pada Benny Wenda

Pemerintah Indonesia mengecam keras pemberian penghargaan oleh Dewan Kota Oxford, Inggris, kepada Benny Wenda, anggota kelompok gerakan separatis Kemerdekaan Papua Barat.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

Kasus Korupsi Jasmas, Wakil Ketua DPRD dari Gerindra Ini Dijebloskan ke Rutan Medaeng

Wakil Ketua DPRD Surabaya dari Partai Gerindra, Darmawan (Aden) usai diperiksa sebagai saksi terkait aliran dana Jasmas senilai Rp4,9 miliar yang bermasalah tersebut, Selasa (16/7) langsung ditahan penyidik Kejari Tanjung Perak.

Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi

Menurut Laode M Syarif, saat ini 68% pelaku korupsi merupakan lulusan perguruan tinggi. Makanya, perguruan tinggi harus bertanggungjawab atas kejahatan korupsi yang dilakukan lulusannya.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

Ucapkan Selamat Pada Jokowi, Prabowo: Kami Siap Membantu Jika Diperlukan

Prabowo juga menyatakan kesiapannya untuk membantu pemerintahan Jokowi bila diperlukan untuk kepentingan rakyat. “Menjadi Presiden itu mengabdi. Masalah yang dihapi besar, kami siap membantu kalau diperlukan untuk kepentingan rakyat,” ujar Prabowo.

Jokowi-Prabowo Bertemu, Berakhirlah Era Cebong-Kampret

Akhirnya Presiden terpilih dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, Jokowi bertemu dengan calon Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan bersejarah itu terjadi di stasiun Moda Raya Terpadu (MRT) Lebak Bulus Jakarta Selatan, Sabtu (13/7) pukul 10.00 WIB.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Caleg Gerindra Terpilih Wajib Setor Ratusan Juta ke Partai Sebelum Dilantik, Begini Penjelasannya

Seluruh Calon Anggota Legislatif (caleg) dari Partai Gerekan Indonesia Raya (Gerindra) yang terpilih pada Pileg 2019, harus siap-siap kembali merogoh kantong sebelum dilantik sebagai anggota legislatif.