Protes Soal Rekam Biometrik, Amphuri Jatim Ancam Boikot Umrah dan Haji

SURABAYA, SERUJI.CO.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Muslim Penyelenggara Umrah dan Haji RI (Amphuri) Jatim memprotes kebijakan rekam biometrik VFS. Bahkan, bila protes tidak ditanggapi mereka akan melakukan pemboikotan ibadah umrah dan haji.

“Kami menolak pelaksanaan rekam biometrik sebagai persyaratan untuk penerbitan visa umrah dan haji. Persyaratan tersebut sangat memberatkan masyarakat muslim Indonesia dengan pertimbangan geografis Indonesia,” kata Plt Ketua DPD Amphuri Jatim Sofyan Arif saat jumpa pers di Surabaya, Sabtu (29/12).

Sofyan menilai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Kerajaan Arab Saudi itu membuat proses administrasi calon jemaah saat ini lebih panjang. Mereka harus melewati tiga kali proses administrasi dan mengharuskan hadir di tempat di tiga lokasi yang berbeda.

“Untuk itu kami berharap kebijakan rekam biometrik atau perekaman sidik jari dan wajah untuk dibatalkan atau ditunda sampai dengan siapnya infrastruktur dan SDM saat mengajukan syarat visa,” ujarnya.

Sofyan menjelaskan saat ini pihaknya memantau proses rekam biometrik dan ditemukan tempat perekaman sangat tidak layak. Seperti tempat yang terlalu kecil sehingga tidak memenuhi standar yang ada. Sementara di satu sisi para calon jemaah harus mengantre panjang tanpa ada tempat duduk antrean.

“Kita sudah melihat di Surabaya di BG Junction mall, tempatnya sangat kecil kontras dengan calon jemaah yang mendaftar rekam harus menunggu lama tanpa ada fasilitas tempat duduk dan lainnya. Bahkan mereka harus menunggu dari pagi sampai sore,” terangnya.

Pihak Amphuri mengaku telah berkoordinasi dengan Kementerian Agama (Kemenag) terkait kebijakan itu. Dari hasil koordinasi itu, Kemenag mengungkapkan sudah mengirim surat pernyataan ke pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

“Sudah. Kita sudah koordinasi dengan Kemenag. Dan menurut mereka audah mengirim aurat pernyataan keberatan. Tapi sampai saat ini masih belum ada respon dari pemerintah Arab Saudi,” paparnya.

Jika protes terkait rekam biometrik tidak ditanggapi atau respon dari pihak Arab Saudi, pihak Amphuri akan melakukan pemboikotan ibadah umrah dan haji. Bahkan imbauan ini akan diserukan ke seluruh Indonesia.

“Kalau tidak ada kepastian mengenai kebijakan rekam biometrik. Terpaksa kita akan lakukan boikot. Bukan hanya di Jatim tapi seluruh Indonesia akan ada pemboikotan. Hal ini sudah kita sosialisasikan ke seluruh calon jamaah mengenai pemboikotan dan re-schedule pemberangkatan,” pungkasnya. (SU05)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Pengabdian Tragis Dahlan Iskan!

Dua kali hari Kartini saya mendapatkan kado sedih. Pertama saat Ibu saya tercinta meninggal dunia dalam usia 52 tahun, 21 April 1994.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER