Polda Jatim Ambil Alih Penyidikan Kasus Jalan Gubeng Ambles

SURABAYA, SERUJI.CO.ID – Mulai hari ini, Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur mengambil alih penyelidikan kasus potensi pelanggaran hukum terkait proyek pembangunan basement yang akan disewa Rumah Sakit Siloam yang diduga menjadi penyebab amblesnya Jalan Raya Gubeng Surabaya.

“Hari ini kami tarik, penyidikan di Polda Jatim dalam rangka menyatukan dan konsolidasi sekaligus mempermudah tata cara kerja penyidikan ini,” ujar Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera kepada wartawan di Mapolda Jatim, Jalan Ahmad Yani Surabaya, Jumat (21/12).

Pihaknya akan menerapkan lima pasal yang disangkakan dalam kasus ini.

“Lima Undang-undang yang kami kombinasikan menjadi landasan Polda Jatim,” terangnya.

Adapun lima Undang-Undang yang disangkakan antara lain, Undang-Undang tentang Jalan tahun 2004, Undang-Undang no 881 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang-Undang no 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, dan Undang-Undang no 8 tahun 2003 tentang Bangunan dan Gedung.

Dijelaskan oleh Barung, tahapan penyelidikan penyebab Jalan Raya Gubeng Surabaya ambles melibatkan Tim Laboratorium Forensik Mabes Polri cabang Surabaya untuk menggali fakta-fakta otentik di lokasi kejadian. Penyelidikan juga melibatkan penyidik dari Subdit Ditrektorat Kriminal Khusus Polda Jatim.

“Tahapan penyelidikan difokuskan untuk memeriksa sejumlah saksi pekerja maupun pihak kontraktor,” ujar Barung Mangera.

Ditambahkannya, proses penyelidikan ini tidak akan terganggu meski saat ini ada perbaikan jalan Raya Gubeng Surabaya yang ambles. Pasalnya, Tim Labfor Polda Jatim sudah mengambil sampel barang bukti yang diambil di lokasi kejadian.

Selanjutnya, Polda Jatim akan segera menyerahkan laporan hasil penyelidikan intensif kepada sejumlah stakeholder yang berkepentingan atas peristiwa amblesnya Jalan Raya Gubeng. Misalnya saja PLN, Balai Besar Jalan, hingga PDAM.

“Kami akan serahkan hasil penyelidikan kepada stakeholder yang berkepentingan. Ada PLN yang berkepentingan terhadap arus listrik dan fasilitas listrik, kemudian ada Balai Besar Jalan Negara yang berkepentingan dengan jalan, dan lainnya,” pungkasnya.  (SU05)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Implikasi Hukum Kebohongan Publik dari Pejabat Negara

JADI DARI KEDUA LANDASAN HUKUM ISLAM TERSEBUT JELAS BERBOHONG ATAU BERDUSTA ADALAH PERBUATAN YANG DILARANG DAN HARAM HUKUMNYA.

BPK dan Bencana

Bantahan Survei Kompas, Filsafat Ilmu dan Kisah Angsa Hitam

Cara saya berterima kasih kepada Kompas justru memujinya ketika benar dan mengkritiknya ketika salah. Dan saya berkesimpulan dengan ilmu yang saya pelajari, Kompas telah salah menarik kesimpulan dalam publikasi surveinya di bulan Maret 2019.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER