Madura Pemasok TKI Ilegal Terbesar

SURABAYA – Pulau Madura menjadi  daerah pemasok tenaga kerja Indonesia ilegal terbesar di Jawa Timur. Fakta itu membuat anggota DPRD Jawa Timur Baddrut Tamam prihatin. Tamam adalah anggota dewan yang berasal dari daerah pemilihan Madura.

Munurut Baddrut, masalah TKI ilegal itu adalah masalah yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Sementara, pemerintah tidak akan bisa menghentikannya selama di negara sendiri tidak menyediakan lowongan kerja yang layak.

Anggota Komisi E DPRD Jatim itu menegaskan, selama ini banyaknya TKI ilegal yang ada di Malaysia dan Arab Saudi tak lepas peran dari para tekong yang memiliki akses di kedua negara tersebut. Hal ini sulit dihentikan jika tidak ada kebijakan pemerintah pusat atau provinsi menyediakan lowongan kerja.

“Pemerintah harus turun tangan, karena itu selama pemerintah tak menyediakan, maka mereka tetap jadi TKI. Apalagi masyarakat menilai para TKI itu berhasil membangun rumah dan memiliki semua tentu menjadi iri masyarakat yang lain, yang akhirnya ikut menjadi TKI ilegal,” ujar ketua Fraksi PKB itu, Kamis(16/2).

Seperti diketahui,  empat kabupaten di Pulau Madura tercatat sebagai pemasok terbanyak tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) Jatim menyebutkan lima besar TKI ilegal berasal dari Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep (Madura), dan Jember.

Lebih rinci, jumlah TKI yang dideportasi dari kelima wilayah itu selama 2016 tercatat sebagai berikut. Sampang 1.238 orang, Pamekasan 747 orang, Sumenep 649 orang, Bangkalan 484 orang, sedangkan Jember sebanyak 408 orang. Jika ditotal dari 20 wilayah, tercatat tahun 2015 ada 6.121 TKI ilegal yang dideportasi, tahun 2016 terjadi penurunan menjadi 5.117 orang.

“Kasus TKI ilegal yang terbanyak  90 persen dari Malaysia. Sisanya 10 persen dari negara tujuan lain,” kata Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdaprov Jatim Zainal Muhtadin.

EDITOR: Rizky

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Ghazwul Fikri dan Media