SUMENEP, SERUJI.CO.ID – Puluhan aktivis Mahasiswa Sumekar Raya (Mahasurya) melakukan shalat jenazah di depan pintu masuk kantor Pemkab Sumenep, Jawa Timur, Kamis (9/11).
Hal Itu dilakukan sebagai bentuk kekecewaan terhadap Bupati dan Wakil Bupati yang tidak menemui mereka. Padahal mahasiswa sangat ingin bertemu dan berdiskusi dengan dua orang penting tersebut.
Mereka ingin memperjelas komitmen Bupati dan Wakil Bupati terkait posisi 7 pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Karena bagi mereka, semua pimpinan instansi tersebut tidak kompeten di bidangnya, sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak berjalan sesuai harapan.
“Salat jenazah kami lakukan sebagai symbol matinya nurani pejabat yang tidak mau peduli terhadap situasi yang terjadi,” terang Bisri, koordinator aksi.
Bisri merinci pimpinan OPD yang perlu dievaluasi itu di antaranya Inspektorat, Dinas Pendidikan, Disperindag dan Satpol PP, Badan Perizinan dan Pelayaran Terpadu (BPPT) Satu Pintu, Dinas Perhubungan, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) dan Badan Lingkungan Hidup (BLH). Dia mengungkapkan semua pimpinan instansi tersebut tidak professional, sehingga menimbulkan masalah.
Selanjutnya, dia menyebut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur potensi penyimpangan anggaran Rp6,4 miliar di APBD 2016 merupakan bukti nyata ketidak-profesionalan 7 OPD tersebut. Bisri yakin, hal itu tidak akan terjadi bila pimpinan OPD tersebut kompatebel.
“Kita akan datang lagi ke sini dengan jumlah lebih banyak. Karena menurut pewakilan pemerintah yang menemui kami, bupati dan wakil bupati sedang di luar kota,” kata Bisri sebelum meninggalkan lokasi. (Rahmat/Hrn)
