Bupati Suyoto Buka Akses Informasi Seluas-luasnya

BOJONEGORO – Konsep keterbukaan, benar-benar diterapkan Bupati Bojonegoro Suyoto. Melalui Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 1 Tahun 2007, masyarakat bisa memantau kinerja Pemkab Bojonegoro beserta jajarannya.

Dalam aturan itu, Kang Yoto –panggilan akrab Suyoto–  membuka akses informasi yang bisa dinilai masyarakat secara langsung. Soal kontrak politik oleh bupati dan para politisi terhadap rakyat, misalnya.

Di poin ini, masyarakat bisa mengakses berbagai hal. Mulai dari rencana strategis (Renstra) pemerintah daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), rancangan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan bupati tentang penjabaran APBD berikut pelaporannya.

“Tak hanya itu. Melalui aturan itu pula, akses infomasi lain juga kami buka. Ini semata-mata agar masyarakat bisa mengetahui sekaligus memantau kinerja pemerintah daerah, terutama arah dan kebijakan pembangunan yang akan dicapai,” ujar Kang Yoto,  Selasa (21/2).

Konsep keterbukaan lain dalam aturan itu, juga menyangkut kontrak profesional. Kang Yoto menyebut, dalam poin ini, menyangkut kontrak antara Kepala Satuan Kerja Peranat Daerah (SKPD) dengan bupati dan publik, yang meliputi; Renstra SKPD, Rencana Kerja SKPD, RKA-SKPD dan DPA-SKPD.

Yang tak kalah penting, juga soal kontrak bisnis oleh SKPD dengan penyedia pengadaan barang/jasa. Mulai dari pengawasan, pelaporan sampai pembayaran. Semuanya bisa diakses informasinya. “Dengan begitu, masyarakat akan mengetahui, mengapa CV atau PT `X; bisa mendapatkan pekerjaan. Alasannya akan dibuka untuk umum,” tuturnya.

Meski aturan itu kini dalam proses, namun Kang Yoto sudah mulai menyosialisasikan. “Secara internal, sudah kami sosialisasikan kepada seluruh Kasatker, Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Sosialisasi itu juga kami lanjutkan pada 17 Januari 2017 lalu, kepada semua pihak penyedia jasa/rekanan.”

Kang Yoto menyebut, aturan itu sengaja dibuat sejalan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang terbuka dan partnership, guna mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas KKN. “Keterbukaan ini akan dapat diakses oleh publik lewat aplikasi e-planning, e-budgeting, e-procurement dan e-reporting.

“Sebagai contoh, kelak setiap rekanan, harus punya website dan membuka akses kepada publik tentang reputasi serta kompetensinya,” tambahnya.

Kang Yoto mengakui, aturan itu dibuat sebagai penyempurnaan dari Peraturan Bupati Nomor 33 tahun 2016 tentang Keterbukaan Dokumen Kontrak Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Dia mengakui, terobosan ini berat. “Namun kami yakin, bila ini sukses, maka peluang korupsi dapat diperkecil. Kompetisi sehat di antara penyedia jasa dapat berlangsung. Dan tentu saja kualitas hasil pekerjaan diharapkan terus meningkat,” tukasnya.

Banyak kalangan menilai, bila Open Data Contract ini sukses dilaksanakan, maka Bojonegoro akan menjadi yang pertama di Indonesia bahkan di dunia. Inilah salah satu tekad sejalan dengan posisi Bojonegoro sebagai pionir Open Government Partnership (OGP) subnational level. “Mohon doanya, agar program ini dapat terlaksana dengan mantap dan lancar,” harapnya.(*)

EDITOR: Rizky

1 KOMENTAR

  1. Pak Bupati
    Monggo disarankan pada seluruh bawahannya untuk mendukung Muslim Menguasai Media http://sejutaumatmendukung.org/ dong. Bukan hanya kemudahan untuk mengakses informasi yang dapat meningkatan pengetahuan rakyat tetapi informasi yang benar jujur adalah yang utama. Terbukti rakyat yang semakin banyak mendapat informasi dari media2 kuffar seperti metrotipu kompastipu detikcom kompaskom dll justru menjadi semakin bodoh

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Reuni 212, Aksi Yang Berat Terasa Ringan

Aksi reuni 212 tahun 2018 ini bukan hanya dihadiri oleh kaum muslimin, tapi juga oleh pemuka lintas agama. Sebuah spirit yang sangat besar pengaruhnya untuk perubahan bangsa ke depan. Ini sebuah bukti lagi, bahwa umat islam bukan pecundang. Umat Islam bukan teroris pemecah belah bangsa, umat islam bukan anti kebhinnekaan .....

Penegakan Hukum Yang Kaya Kezaliman dan Miskin Rasa Keadilan

Bercermin kepada praktek penegakan hukum di Indonesia beberapa tahun tarakhir, khususnya di era Rezim Pemerintahan saat ini, tentunya kita melihat banyaknya praktek-praktek penanganan kasus hukum yang masih jauh dari apa yang diharapkan.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER