Bupati Suyoto Buka Akses Informasi Seluas-luasnya

BOJONEGORO – Konsep keterbukaan, benar-benar diterapkan Bupati Bojonegoro Suyoto. Melalui Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 1 Tahun 2007, masyarakat bisa memantau kinerja Pemkab Bojonegoro beserta jajarannya.

Dalam aturan itu, Kang Yoto –panggilan akrab Suyoto–  membuka akses informasi yang bisa dinilai masyarakat secara langsung. Soal kontrak politik oleh bupati dan para politisi terhadap rakyat, misalnya.

Di poin ini, masyarakat bisa mengakses berbagai hal. Mulai dari rencana strategis (Renstra) pemerintah daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), rancangan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan bupati tentang penjabaran APBD berikut pelaporannya.

“Tak hanya itu. Melalui aturan itu pula, akses infomasi lain juga kami buka. Ini semata-mata agar masyarakat bisa mengetahui sekaligus memantau kinerja pemerintah daerah, terutama arah dan kebijakan pembangunan yang akan dicapai,” ujar Kang Yoto,  Selasa (21/2).

Konsep keterbukaan lain dalam aturan itu, juga menyangkut kontrak profesional. Kang Yoto menyebut, dalam poin ini, menyangkut kontrak antara Kepala Satuan Kerja Peranat Daerah (SKPD) dengan bupati dan publik, yang meliputi; Renstra SKPD, Rencana Kerja SKPD, RKA-SKPD dan DPA-SKPD.

Yang tak kalah penting, juga soal kontrak bisnis oleh SKPD dengan penyedia pengadaan barang/jasa. Mulai dari pengawasan, pelaporan sampai pembayaran. Semuanya bisa diakses informasinya. “Dengan begitu, masyarakat akan mengetahui, mengapa CV atau PT `X; bisa mendapatkan pekerjaan. Alasannya akan dibuka untuk umum,” tuturnya.

Meski aturan itu kini dalam proses, namun Kang Yoto sudah mulai menyosialisasikan. “Secara internal, sudah kami sosialisasikan kepada seluruh Kasatker, Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Sosialisasi itu juga kami lanjutkan pada 17 Januari 2017 lalu, kepada semua pihak penyedia jasa/rekanan.”

Kang Yoto menyebut, aturan itu sengaja dibuat sejalan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang terbuka dan partnership, guna mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas KKN. “Keterbukaan ini akan dapat diakses oleh publik lewat aplikasi e-planning, e-budgeting, e-procurement dan e-reporting.

“Sebagai contoh, kelak setiap rekanan, harus punya website dan membuka akses kepada publik tentang reputasi serta kompetensinya,” tambahnya.

Kang Yoto mengakui, aturan itu dibuat sebagai penyempurnaan dari Peraturan Bupati Nomor 33 tahun 2016 tentang Keterbukaan Dokumen Kontrak Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Dia mengakui, terobosan ini berat. “Namun kami yakin, bila ini sukses, maka peluang korupsi dapat diperkecil. Kompetisi sehat di antara penyedia jasa dapat berlangsung. Dan tentu saja kualitas hasil pekerjaan diharapkan terus meningkat,” tukasnya.

Banyak kalangan menilai, bila Open Data Contract ini sukses dilaksanakan, maka Bojonegoro akan menjadi yang pertama di Indonesia bahkan di dunia. Inilah salah satu tekad sejalan dengan posisi Bojonegoro sebagai pionir Open Government Partnership (OGP) subnational level. “Mohon doanya, agar program ini dapat terlaksana dengan mantap dan lancar,” harapnya.(*)

EDITOR: Rizky

1 KOMENTAR

  1. Pak Bupati
    Monggo disarankan pada seluruh bawahannya untuk mendukung Muslim Menguasai Media http://sejutaumatmendukung.org/ dong. Bukan hanya kemudahan untuk mengakses informasi yang dapat meningkatan pengetahuan rakyat tetapi informasi yang benar jujur adalah yang utama. Terbukti rakyat yang semakin banyak mendapat informasi dari media2 kuffar seperti metrotipu kompastipu detikcom kompaskom dll justru menjadi semakin bodoh

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Kemcer Di Curug Cipeteuy