Organisasi Pers Nilai Kekerasan pada Jurnalis Cederai Demokrasi

MAKASSAR, SERUJI.CO.ID – Organisasi Pers di Makassar, Sulawesi Selatan, menilai kekerasan yang dilakukan aparat keamanan terhadap jurnalis dianggap sebagai kebiasaan buruk dan mencerderai demokrasi, karena berujung damai selanjutnya meminta maaf, meski mengabaikan Undang-undang Pers nomor 40 tahun 1999.

“Terkait kejadian hari ini, Undang-undang pers kembali dilanggar. Seharusnya aparat bisa mengendalikan dan menahan diri karena hadir disitu mengamankan situasi,” kata Ketua Pengda Perhimpunan Jurnalis Indonesia (PJI) Sulawesi Selatan, Abdullah Ratingan di Makassar, Selasa (10/4).

Menurut dia kekerasan demi kekerasan yang dilakukan aparat penegak hukum dan terus menerus berulang kepada pekerja pers dan telah menjadi kebiasaan buruk, tentu ini mencederai pilar demokrasi bangsa. Padahal, kerja-kerja jurnalis sudah diatur dalam Undang-undang serta kode etik.

Pemukulan yang dialami salah seorang Jurnalis inikata.com bernama Andis oleh oknum Brimob Polda Sulsel di DPRD Kota Makassar, menambah cacatan panjang sejarah kekerasan pencari berita di Sulsel. Meski telah mengenakan identitas dan mengaku wartawan tetap saja disikat aparat.

Meski sejauh ini pihaknya belum menerima laporan resmi dari korban dan media yang bersangkutan, namun PJI tetap mendesak agar kasus kekerasan tersebut diproses sesuai hukum yang berlaku.

“Kapolda harus memberikan klarifikasi dan jika terbukti melakukan pelanggaran maka kami mendesak agar oknum yang dimaksud tersebut diproses, meskipun telah meminta maaf,” tegas redaktur harian Rakyat Sulsel itu.

Sementara Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Makassar Qodriansyah Agam Sofyan mengecam serta menyesalkan tindakan represif oknum Brimob tersebut dan tidak bisa dibenarkan, yang semestinya tidak terjadi.

Dalam catatan AJI Makassar, sudah berulang kali kekerasan jurnalis terjadi dengan institusi yang sama. Salah satu yang paling buruk ketika demonstrasi mahasiswa UNM 2014 lalu.

Kala itu, empat jurnalis dari berbagai media menjadi korban. Namun hingga sekarang tidak ada kejelasan penyelesaian kasusnya. Untuk itu, AJI Makassar meminta Polda Sulsel serius menangani kasus kekerasan seperti ini agar tidak berulangnya kasus serupa.

Kendati telah ada permohonan maaf melalui Komandan Satuan Brimob Polda Sulsel Kombes Pol Adeni Mohan langsung ke media inikata.com, tetapi proses hukum tetap harus jalan. Kekerasan jurnalis, kata dia, terkadang dianggap hal yang biasa dan menjadi kebiasaan, padahal itu pelanggaran.

“Kami berharap pengusutan perkara ini transparan, dan kalau terbukti melakukan kekerasan kepada jurnalis, oknum bersangkutan dihukum dengan alas Undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers,” ungkap Agam.

Pihaknya tetap menaruh harapan ada komitmen dari media dan jurnalis yang jadi korban untuk menyelesaikan perkara ini melalui jalur hukum. Kecaman tidak akan berbuah tindakan jika mengkompromikan kasus serupa. Karena dikemudian hari bisa berulang kembali.

AJI Makassar juga meminta semua media untuk membekali setiap jurnalisnya pemahaman menangani liputan dalam berbagai situasi. Bahkan AJI Makassar sudah menyuarakan antisipasi meningkatnya kekerasan jurnalis di musim pilkada.

Sebelumnya, Andis mendapat perlakuan kekerasan aparat satuan Brimob Polda Sulsel saat terjadi kericuhan di kantor DPRD Kota Makassar ketika massa pendukung pasangan Moh Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari (DIAmi) menuntut 13 legislator yang menggunakan fasilitas negara mengkampanyekan pasangan Munafri Arifuddin-Rachmatika Dewi (Appi-Cicu) diadili. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Umat Islam Harus Menangkan Pilpres dan Pileg

Mengingat betapa pentingnya momentum Pemilu 17 April 2019, maka umat Islam harus benar-benar berjuang dan mempunyai komitmen untuk dapat memenangkan pertarungan politik baik untuk Pilpres maupun Pileg yaitu memilih calon Paslon Presiden/Wapres serta Caleg yang didukung oleh Partai Politik yang memang punya komitmen berjuang dan keberpihakan untuk kepentingan Umat Islam dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi