Menhan: Pembunuhan di Papua Dilakukan Separatis, Tidak Ada Negosiasi


JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Terkait pembunuhan 31 pekerja proyek Trans Papua di Kali Yigi-Kali Aurak, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua, Ahad (2/12), Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menilai TNI harus turun, karena para pelaku adalah kelompok pemberontak atau separatis.

“Mereka harus ditindak secara tegas. Bagi saya tidak ada negosiasi. Menyerah atau diselesaikan. Itu saja,” ujar Ryamizard di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/12).

Ryamizard mengatakan, kelompok bersenjata tersebut juga memiliki agenda politik, yakni memisahkan Papua dari Indonesia.

“Mereka itu bukan kelompok kriminal tapi pemberontak. Kenapa saya bilang pemberontak? Ya kan mau memisahkan Papua dari Indonesia. Itu kan memberontak bukan kriminal lagi,” ujarnya.

Ia menegaskan, TNI memiliki tugas pokok untuk menjaga kedaulatan, keutuhan dan keselamatan bangsa Indonesia.

Sebelumnya, sebanyak 31 orang pekerja BUMN PT Istaka Karya dibunuh yang diduga dilakukan kelompok separatis dari Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN OPM), yang disebut polisi sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di wilayah Nduga, Papua.

Baca juga: Sadis, 31 Pekerja Proyek Trans Papua Dibunuh Kelompok Separatis Papua

Mereka bekerja untuk membuka isolasi di wilayah pegunungan tengah.

Informasi yang diterima dari berbagai sumber, para pekerja proyek pembangunan jembatan itu diduga dibunuh lantaran mengambil foto pada saat perayaan HUT Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM) tak jauh dari lokasi kejadian.

Saat salah satu pekerja mengambil foto, hal itu diketahui oleh kelompok separatis tersebut. Sehingga membuat mereka marah dan mencari orang yang mengambil foto. Kemarahan mereka berimbas kepada pekerja lainnya yang ada di kamp pembangunan jembatan.

Kapolres Jayawijaya, AKBP Yan Pieter Reba membenarkan informasi itu. Dan pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan TNI untuk melakukan evakuasi terhadap para korban. (SU05)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Fahira ke Haters Anies: Jangan Sering Gol Bunuh Diri Nanti Kehabisan Energi

Bedakan wilayah Bekasi, Tangerang dan DKI saja tidak mampu. Siapa pengelola Kawasan GBK dan Jembatan Utan Kemayoran saja tidak paham. Bagaimana mau mau kritik apalagi menyerang.

Sering Kesemutan di Tangan Maupun Kaki Sejak Usia Muda, Apakah Sebabnya?

Kesemutan yang saya derita mudah timbul, semisal saat mengendarai sepeda motor, tangan saya memegang stang meskipun tidak erat dalam waktu 10 menit kedua tangan saya merasa kesemutan bercampur kebas, dan akan normal kembali apabila saya lepas.

Dinilai Lembek ke China Soal Natuna, PA 212 Minta Presiden Jokowi Pecat Prabowo

Menurut PA 212, langkah yang diambil Prabowo sangat kontras dengan sikap Presiden Jokowi yang tidak mau berkompromi dengan China yang telah melakukan pelanggaran batas wilayah di perairan Natuna.

Inilah Kekayaan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah Yang Kena OTT KPK

Jumlah harta Saiful ini melonjak hampir empat kali lipat dibanding saat awal ia menjabat Wakil Bupati Sidoarjo periode 2005-2010, yang berdasarkan LHKPN tertanggal 28 April 2006 bernilai total Rp17.349.095.000.

Flash: Bupati Sidoarjo Kena OTT KPK Terkait Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa

OTT KPK ini, adalah juga yang pertama kali sejak revisi UU KPK diundangkan menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019 atas perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002.

Utang RI Meroket Rp4.778 Triliun, Sri Mulyani: Kita Masih Lebih Hati-hati Dibanding Malaysia

Bahkan, jika dibanding negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Filipina, jelas Sri Mulyani, pengendalian utang Indonesia jauh lebih hati-hati.

TERPOPULER

close