Menhan: Pembunuhan di Papua Dilakukan Separatis, Tidak Ada Negosiasi

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Terkait pembunuhan 31 pekerja proyek Trans Papua di Kali Yigi-Kali Aurak, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua, Ahad (2/12), Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menilai TNI harus turun, karena para pelaku adalah kelompok pemberontak atau separatis.

“Mereka harus ditindak secara tegas. Bagi saya tidak ada negosiasi. Menyerah atau diselesaikan. Itu saja,” ujar Ryamizard di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/12).

Ryamizard mengatakan, kelompok bersenjata tersebut juga memiliki agenda politik, yakni memisahkan Papua dari Indonesia.

“Mereka itu bukan kelompok kriminal tapi pemberontak. Kenapa saya bilang pemberontak? Ya kan mau memisahkan Papua dari Indonesia. Itu kan memberontak bukan kriminal lagi,” ujarnya.


Ia menegaskan, TNI memiliki tugas pokok untuk menjaga kedaulatan, keutuhan dan keselamatan bangsa Indonesia.

Sebelumnya, sebanyak 31 orang pekerja BUMN PT Istaka Karya dibunuh yang diduga dilakukan kelompok separatis dari Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN OPM), yang disebut polisi sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di wilayah Nduga, Papua.

Baca juga: Sadis, 31 Pekerja Proyek Trans Papua Dibunuh Kelompok Separatis Papua

Mereka bekerja untuk membuka isolasi di wilayah pegunungan tengah.

Informasi yang diterima dari berbagai sumber, para pekerja proyek pembangunan jembatan itu diduga dibunuh lantaran mengambil foto pada saat perayaan HUT Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM) tak jauh dari lokasi kejadian.

Saat salah satu pekerja mengambil foto, hal itu diketahui oleh kelompok separatis tersebut. Sehingga membuat mereka marah dan mencari orang yang mengambil foto. Kemarahan mereka berimbas kepada pekerja lainnya yang ada di kamp pembangunan jembatan.

Kapolres Jayawijaya, AKBP Yan Pieter Reba membenarkan informasi itu. Dan pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan TNI untuk melakukan evakuasi terhadap para korban. (SU05)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

KPK Tetapkan Menpora Imam Nahrawi Sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap KONI

"KPK telah tiga kali yakni pada 31 Juli, 2 Agustus, dan 21 Agustus 2019 mengirimkan panggilan untuk meminta keterangan, tapi IMR tidak pernah datang. KPK sudah memberikan ruang yang cukup bagi IMR untuk memberi keterangan dan klarifikasi pada tahap penyelidikan," ujar Marwata.

Bejat, Oknum Guru Meniduri Muridnya Ratusan Kali Bermodal Janji Menikahi

Aksi bejat yang berlangsung sejak tahun 2014 saat Lan masih berusia 14 tahun itu, dilakukan dengan jurus rayuan telah jatuh cinta pada Lan dan berjanji akan menikahi jika Lan telah berusia 18 tahun.

DPR Terima Surat KPK Soal Firli, Gerindra: Aneh Komisioner Lakukan Serangan di Detik-Detik Akhir

"Ini ada ketakutan yang luar biasa terhadap Firli. Penolakan luar biasa kepada Firli kan aneh nah ini lah intinya dalam fit and proper test ke depan kita akan pertanyakan hal-hal yang seperti itu," ungkap Desmond.

Akhirnya, KPAI Cabut Surat Permintaan Penghentian Audisi Bulu Tangkis Djarum

Kesepakatan itu diambil usai pertemuan antara KPAI dengan PB Djarum yang dipimpin oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi hari ini di Kantor Kemenpora, Jakarta, hari ini, Kamis (12/9).

Habibie Berpulang dengan Didampingi Anak-Cucu dan Keluarga Dekat

Presiden ke-3 RI Burhanuddin Jusuf Habibie saat wafat di Rumah Sakit Pusat TNI Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (11/9), ditemani oleh keluarga dekat termasuk kedua anak dan cucu-cucunya.

Innalillahi, Presiden ke-3 RI BJ Habibie Wafat Pada Pukul 18.05 WIB

Habibie wafat pada usia 83 tahun di Paviliun Kartika RSPAD Gatot Subroto Jakarta Rabu pukul 18.05 WIB, menurut Putra Habibie, Thareq Kemal Habibie.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi