BIAK, SERUJI.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Papua pada tahun anggaran 2018 berencana menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Papua sebagai pendamping tenaga teknis untuk pengelolaan keuangan daerah.
“Dengan pendampingan oleh BPKP diharapkan dapat memperbaiki opini audit penilaian Badan Pemeriksa Keuangan terhadap pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Biak Numfor 2018,”ungkap Pelaksana tugas Bupati Herry Ario Naap dihubungi di Biak, Ahad (28/1).
Ia mengakui selama tiga tahun terakhir sejak pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Biak Numfor ditangani konsultan swasta hasil audit dari BPK selalu disclaimer.
Plt Bupati Herry Naap optimistis dengan gebrakan yang dilakukan pemkab Biak Numfor untuk menggandeng BPKP sebagai pendamping pengelolaan keuangan daerah akan memberikan dampak positif bagi perbaikan kinerja tata kelola keuangan pemda yang akuntabel, transparans dan taat aturan hukum.
Pemkab Biak Numfor, menurut Plt Bupati Herry Naap, di tahun 2018 juga telah mengitegrasikan dokumen perencanaan pembangunan daerah e-planning, e-budgteing dan e-goverment dengan aplikasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi.
“Perencanaan program pembangunan dan penganggarannya untuk tahun 2018 sudah menggunakan e-budgetting sehingga dapat diawasi lembaga pengawas BPK dan KPK,” tegasnya.
Berdasarkan data untuk meningkatkan kinerja tata kelola keuangan daerah yang profesional tahun 2018 Pelaksana Tugas Biak Herry Ario Naap Jumat (26/1) telah menganti kepala Badan Pengelola Keuangan Asset Daerah Dr Enias Rumbewas kepada pejabat baru Lod Yensenem MSi. (Ant/SU02)
