Biak Gandengan BPKP Untuk Pengelolaan Keuangan

BIAK, SERUJI.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Papua pada tahun anggaran 2018 berencana menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Papua sebagai pendamping tenaga teknis untuk pengelolaan keuangan daerah.

“Dengan pendampingan oleh BPKP diharapkan dapat memperbaiki opini audit penilaian Badan Pemeriksa Keuangan terhadap pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Biak Numfor 2018,”ungkap Pelaksana tugas Bupati Herry Ario Naap dihubungi di Biak, Ahad (28/1).

Ia mengakui selama tiga tahun terakhir sejak pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Biak Numfor ditangani konsultan swasta hasil audit dari BPK selalu disclaimer.

Plt Bupati Herry Naap optimistis dengan gebrakan yang dilakukan pemkab Biak Numfor untuk menggandeng BPKP sebagai pendamping pengelolaan keuangan daerah akan memberikan dampak positif bagi perbaikan kinerja tata kelola keuangan pemda yang akuntabel, transparans dan taat aturan hukum.

Pemkab Biak Numfor, menurut Plt Bupati Herry Naap, di tahun 2018 juga telah mengitegrasikan dokumen perencanaan pembangunan daerah e-planning, e-budgteing dan e-goverment dengan aplikasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Perencanaan program pembangunan dan penganggarannya untuk tahun 2018 sudah menggunakan e-budgetting sehingga dapat diawasi lembaga pengawas BPK dan KPK,” tegasnya.

Berdasarkan data untuk meningkatkan kinerja tata kelola keuangan daerah yang profesional tahun 2018 Pelaksana Tugas Biak Herry Ario Naap Jumat (26/1) telah menganti kepala Badan Pengelola Keuangan Asset Daerah Dr Enias Rumbewas kepada pejabat baru Lod Yensenem MSi. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Mengarahkan Gerakan NKRI Bersyariah

Walau begitu, sekali lagi percayalah bahwa perjuangan Islam politik untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Islam tak akan pernah mati. Ia akan terus bermetamorfosa dan tersimpan rapi dalam memori kolektif kelompok Islam politik.

Implikasi Hukum Kebohongan Publik dari Pejabat Negara

JADI DARI KEDUA LANDASAN HUKUM ISLAM TERSEBUT JELAS BERBOHONG ATAU BERDUSTA ADALAH PERBUATAN YANG DILARANG DAN HARAM HUKUMNYA.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER