Banyak Pejabat tak Hadir Rakor Pemberantasan Narkoba, Begini Sikap Gubernur Sultra

KENDARI, SERUJI.CO.ID – Gubernur Sulawesi Tenggara H Ali Mazi sangat kecewa dan marah banyak pejabat di daerahnya cenderung menganggap remeh usaha serius memberantas narkoba. Padahal, peredaran narkoba dan jumlah pemakainya di Sultra, menurut pantauan Gubernur, sudah berada di titik sangat memprihatinkan.

Narkoba di Sultra tidak saja mengancam generasi muda, tetapi juga mengancam pejabat dan aparat penegak hukum. Untuk itu rapat-rapat yang membahas upaya pemberantasan narkoba sengaja selalu melibatkan pejabat.

“Tetapi heran, sekali diundang untuk ikut rapat malah tidak datang. Pejabat macam apa itu. Memalukan…,” ujar Gubernur dalam nada marah ketika menyampaikan sambutan pembukaan Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba di Kendari, Kamis (7/2).

Menurut orang nomor satu di Pemprov Sultra itu, Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba sangat penting. Bukan saja karena rapat tersebut langsung diberikan pimpinan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sultra, Brigjen Pol Bambang Priyambadha, tetapi muatan undangan itu langsung memikirkan usaha pemberantasan narkoba yang saat ini berada di titik sangat rawan di Sultra.

“Saya sendiri menilai rapat ini sangat penting, makanya meski ada undangan agar saya ke Surabaya, saya memilih hadiri Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba ini. Saya dengar kabar pihak BNNP sudah mengundang semua pejabat pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sultra, tetapi kenapa mereka tidak hadir?” tanya Gubernur yang dikemudian dijelaskannya, tidak menghadiri rapat yang diberikan BNNP sama artinya meremehkan usaha-usaha serius pemberantasan narkoba.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Takut Komplikasi Diabetes? Ketahuilah Kadar Gula Darah Anda

Merasa badan tidak enak, dan kalau gula darah dirasakan tinggi. “Hhmm, apa gula darah yang tinggi dapat dirasakan,” bisik saya dalam hati.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.