Bantuan 50 Kapal Tak Kunjung Direalisasi, Nelayan Konkep Tagih Janji Pemerintah

KENDARI, SERUJI.CO.ID – Masyarakar nelayan Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menagih janji bantuan 50 kapal yang tak kunjung direalisasikan. Penagihan janji itu diungkapkan sejumlah nelayan di Kantor DPRD Konkep di Langara, Senin lalu.

Para nelayan menegaskan mereka memang warga tidak berkecukupan, tetapi jangan diremehkan dengan janji-janji.

“Kalau memang ada bantuan itu segeralah disalurkan, jangan sampah rusak barang itu baru disalurkan. Kami tidak suka dijanji janji, apalagi kami tidak pernah meminta bantuan,” ujar seorang nelayan seperti ditirukan seorang anggota DPRD Konkep, kemarin.

Ketua Komisi II DPRD Konkep, Muhammad Yasran Djamula kepada wartawan, Rabu (16/1) mengemukakan janji itu memang pernah diucapkan pejabat pemerintah daerah Konkep beberapa tahun lalu. Janji itu bantuan kapal itu nerupakan janji politik yang harus dipenuhi.

Tidak tanggung tanggung, kata Yasran, janji bantuan itu mencapai jumlah 50 unit kapal. Janji akan diberikan tahun lalu. Karena tak kunjung direalisasikan, padahal kapalnya sudah ada, para nelayan pun menyampaikan uneg-uneg ke Gedung DPRD Konkep.

“Kami akan mintai penjelasan dinas terkait menyangkut janji bantuan 50 kapal itu.Mudah mucahan dalam waktu dekat bisa dibereskan,” ujar Yasran lagi.

Kepala Dinas Perikanan Konkep, Darwis ketika dihubungi pertelepon membenarkan, bantuan kapal yang dijanjikan tahun lalu, sudah ada dan dalam pengawasan Dinas Perikanan Konkep.

Kapal-kapal bermesin tunggal itu, kata Darwis, belum bisa segera dibagikan karena sedang diujicoba kelaikan penggunaannya.

“Kalau semua sudah beres diuji kelaikan pakainya, baru kami lapor Bupati Konkep yang sekaligus akan membagikannya kepada nelayan,” jelas Darwis. (AH/Hrn)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi