5 Bulan Pascabencana Hak Belum Juga Dipenuhi, Korban Gempa Sulteng Tuntut Pemerintah

PALU, SERUJI.CO.ID – Ratusan korban gempa bumi Sulawesi Tengah yang berasal dari 127 shelter pengungsian di Palu, Donggala dan Sigi berkumpul di Lapangan Vatulemo Palu, yang berada di depan Kantor Wali Kota Palu, Senin (11/3).

Para korban gempa bumi, tsunami dan likuefaksi yang terjadi di Pasigala 5 bulan lalu tersebut, berkumpul untuk mengadakan kongres menuntut hak mereka sebagai korban pada pemerintah.

Ada lima poin tuntutan mereka pada pemerintah. Pertama, menolak mekanisme dana stimulan yang berbelit. Kedua, ganti rugi lahan dan menolak direlokasi. Ketiga, bayarkan segera santunan duka. Keempat, ganti rugi harta korban yang mengalami penjarahan. Kelima, menuntut pemerintah menalangi utang korban.

Negara Dinilai Tidak Hadir, Penanganan Pascabencana Tanpa Koordinasi dengan Korban

Sebuah Masjid dan bangunan yang rusak di Kota Palu pascagempa yang melanda Sulteng, Jumat (28/9/2018). (foto:Reuters)

Para korban bencana alam tersebut meminta agar negara hadir untuk bertanggung jawab terhadap korban di Sulteng. Mereka mendesak agar tuntutan tersebut harus disetujui oleh negara untuk pemulihan kedepan.

Mewakili korban bencana gempa dan likuefaksi Sigi, Imran Latjedi mengemukakan, pemerintah dalam melakukan penanganan pascabencana dan pemulihan tidak berkoordinasi serta berdialog dengan korban.

“Korban tidak pernah diajak berdialog dalam penanganan korban,” ujarnya.

Dialog Diperlukan Agar Penanangan Pascabencana Tepat Sasaran

Rumah penduduk dan bangunan lain yang rusak di Kota Palu pascagempa Sulteng, Jumat (28/9/2018). (foto:Reuters)

Padahal, menurut Imran, pemerintah perlu berdialog dengan korban, agar langkah penanganan dan pemulihan pascabencana tepat sasaran.

Diantara akibat pemerintah tidak berdialog dengan para korban, kata Imran, Hunian sementara (Huntara), yang di bangun oleh pemerintah tidak representatif.

“Proses pemulihan harus melibatkan korban. Huntara yang di bangun tidak melibatkan korban,”ujarnya.

Imran menilai, enggannya pemerintah berdialog dengan korban, sama halnya pemerintah melalaikan tugasnya dalam penanganan pascabencana.

“Pemerintah tidak menempatkan diri sebagai orang tua, sebagai orang yang dituakan dalam penanganan korban pascabencana. Padahal, korban mengharapkan pemerintah bertindak sebagai orang yang dituakan, agar dapat berdialog,” tandasnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Menggugat Kepedulian Mahasiswa Atas Nasib Bangsa

Publik saat ini bertanya-tanya, apakah Mahasiswa Indonesia dan juga Organisasi Mahasiswa terutama yang bersifat eksternal kampus seperti HMI, GMKI, GMNI,PMKRI, PMII, IMM, KAMMI dan berbagai Ormawa lainnya masih ada?

Tidak Larang Demo Saat Pelantikan, Jokowi: Dijamin Konstitusi

Presiden Jokowi menegaskan bahwa pihaknya tidak melarang aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang ingin dilakukan masyarakat, menjelang dan saat pelantikan Presiden-Wakil Presiden terpilih Pilpres 2019, pada tanggal 20 Oktober mendatang.

La Nyalla: Kongres PSSI Merupakan Momentum Mengembalikan Kedaulatan Voters

"Dengan hak suaranya di kongres, voters lah yang akan menjadi penentu hitam putihnya sepakbola negeri ini. Sebab, voters-lah yang memilih 15 pejabat elit PSSI untuk periode 2019-2023. Yaitu Ketua Umum, 2 Wakil Ketua Umum, dan 12 Exco," kata La Nyalla

Rhenald Kasali: CEO Harus Bisa Bedakan Resesi dengan Disrupsi

Pakar disrupsi Indonesia, Prof Rhenald Kasali mengingatkan agar pelaku usaha dan BUMN bisa membedakan ancaman resesi dengan disrupsi. Terlebih saat sejumlah unicorn mulai diuji di pasar modal dan beralih dari angel investor ke publik.

Ditengah Merapatnya Prabowo ke Jokowi, Sandiaga “Deklarasi” Kembali ke Gerindra

Sandiaga Uno yang sebelum Pilpres 2019 menyatakan keluar dari Partai Gerindra untuk berpasangan dengan Prabowo di Pilpres 2019, hari ini Selasa (15/10) menyatakan kembali ke partai asalnya tersebut.

Anda Penderita Tukak Lambung? Catat, Inilah Obat Pengganti Ranitidin Yang Telah Ditarik

Dari laman resmi BPOM yang diakses di Jakarta, Selasa (15/10), menyebut obat dengan Ranitidin saat ini ditarik secara sementara karena diduga mengandung cemaran N-Nitrosodimethylamine (NDMA) yang memicu kanker (karsinogenik).

Sesuai Anjuran Anies, Pemkot Jaktim Siapkan Trotoar Jatinegara Untuk Berdagang PKL

Pemerintah Kota Jakarta Timur saat ini sedang menyiapkan area trotoar di kawasan Jatinegara sebagai area bagi pedagang kaki lima (PKL). Hal ini dilakukan sesuat dengan permintaan Gubernur Anies Baswedan.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi