5 Bulan Pascabencana Hak Belum Juga Dipenuhi, Korban Gempa Sulteng Tuntut Pemerintah

PALU, SERUJI.CO.ID – Ratusan korban gempa bumi Sulawesi Tengah yang berasal dari 127 shelter pengungsian di Palu, Donggala dan Sigi berkumpul di Lapangan Vatulemo Palu, yang berada di depan Kantor Wali Kota Palu, Senin (11/3).

Para korban gempa bumi, tsunami dan likuefaksi yang terjadi di Pasigala 5 bulan lalu tersebut, berkumpul untuk mengadakan kongres menuntut hak mereka sebagai korban pada pemerintah.

Ada lima poin tuntutan mereka pada pemerintah. Pertama, menolak mekanisme dana stimulan yang berbelit. Kedua, ganti rugi lahan dan menolak direlokasi. Ketiga, bayarkan segera santunan duka. Keempat, ganti rugi harta korban yang mengalami penjarahan. Kelima, menuntut pemerintah menalangi utang korban.

Negara Dinilai Tidak Hadir, Penanganan Pascabencana Tanpa Koordinasi dengan Korban

Sebuah Masjid dan bangunan yang rusak di Kota Palu pascagempa yang melanda Sulteng, Jumat (28/9/2018). (foto:Reuters)

Para korban bencana alam tersebut meminta agar negara hadir untuk bertanggung jawab terhadap korban di Sulteng. Mereka mendesak agar tuntutan tersebut harus disetujui oleh negara untuk pemulihan kedepan.

Mewakili korban bencana gempa dan likuefaksi Sigi, Imran Latjedi mengemukakan, pemerintah dalam melakukan penanganan pascabencana dan pemulihan tidak berkoordinasi serta berdialog dengan korban.

“Korban tidak pernah diajak berdialog dalam penanganan korban,” ujarnya.

Dialog Diperlukan Agar Penanangan Pascabencana Tepat Sasaran

Rumah penduduk dan bangunan lain yang rusak di Kota Palu pascagempa Sulteng, Jumat (28/9/2018). (foto:Reuters)

Padahal, menurut Imran, pemerintah perlu berdialog dengan korban, agar langkah penanganan dan pemulihan pascabencana tepat sasaran.

Diantara akibat pemerintah tidak berdialog dengan para korban, kata Imran, Hunian sementara (Huntara), yang di bangun oleh pemerintah tidak representatif.

“Proses pemulihan harus melibatkan korban. Huntara yang di bangun tidak melibatkan korban,”ujarnya.

Imran menilai, enggannya pemerintah berdialog dengan korban, sama halnya pemerintah melalaikan tugasnya dalam penanganan pascabencana.

“Pemerintah tidak menempatkan diri sebagai orang tua, sebagai orang yang dituakan dalam penanganan korban pascabencana. Padahal, korban mengharapkan pemerintah bertindak sebagai orang yang dituakan, agar dapat berdialog,” tandasnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Bagaimana Kalau Prabowo Kalah Lagi?

Terpilih kembali atau tidaknya petahana adalah sebuah hal yang wajar di alam demokrasi. Karena tujuan dari pesta demokrasi, atau yang kita sebut Pilpres ini, adalah untuk mengukur kepuasan dan ketidakpuasan pada petahana.

Terpilih Secara Aklamasi, Sutopo Kristanto Pimpin IKA ITS Periode 2019-2023

Pria kelahiran Tulungagung, 25 Desember 1954 ini menggantikan Ketua Umum sebelumnya, Dwi Sutjipto yang merupakan Kepala SKK Migas. Adapun Sutopo sehari-harinya adalah Presiden Direktur PT Jaya Konstruksi.

“Tenggelamkan!” Yang Populer di Era Susi Pudjiastuti, Bakal Hilang di Era Edhy Prabowo

"Tenggelamkan!" yang selama 5 tahun belakangan akrab di telinga masyarakat, akan hilang pasca Susi tidak lagi menjabat sebagai Menteri KKP, digantikan politisi Gerindra, Edhy Prabowo.

Bantah Pangkas Anggaran Pendidikan Demi Formula E, Begini Penjelasan Pemprov DKI

Malah kata Syaefuloh, Pemprov DKI Jakarta terus melakukan peningkatan anggaran rehabilitasi total gedung sekolah secara signifikan, terutama pada 2017 sampai 2020

Pangkas Anggaran Pendidikan Demi Formula E, PSI: Bukti Kepedulian Anies Sangat Rendah Pada Pelajar

Diungkapkan Anggara, bahwa untuk melaksanakan perhelatan balap mobil listrik tersebut, Pemprov DKI menganggarkan sebesar Rp1,16 triliun. Namun, anggaran sebesar itu ternyata diambil dengan cara memangkas anggaran lain yang jauh lebih penting.

Bertemu Dubes Saudi Siang Ini, Menhan Prabowo Akan Bahas Soal Habib Rizieq

Dalam pertemuan yang direncanakan berlangsung pukul 15.00 WIB tersebut, Prabowo berharap dapat juga membahas soal klaim HRS yang mengatakan dicekal Kerajaan Arab Saudi.

Setelah 25 Tahun Bekerja Sebagai Dokter, Baru Ketahuan Ijazah Yang Digunakan Palsu

Ijazah kedokteran SU diketahui palsu setelah 25 tahun bekerja sebagai dokter di PT Pelni.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama
close