5 Bulan Pascabencana Hak Belum Juga Dipenuhi, Korban Gempa Sulteng Tuntut Pemerintah

PALU, SERUJI.CO.ID – Ratusan korban gempa bumi Sulawesi Tengah yang berasal dari 127 shelter pengungsian di Palu, Donggala dan Sigi berkumpul di Lapangan Vatulemo Palu, yang berada di depan Kantor Wali Kota Palu, Senin (11/3).

Para korban gempa bumi, tsunami dan likuefaksi yang terjadi di Pasigala 5 bulan lalu tersebut, berkumpul untuk mengadakan kongres menuntut hak mereka sebagai korban pada pemerintah.

Ada lima poin tuntutan mereka pada pemerintah. Pertama, menolak mekanisme dana stimulan yang berbelit. Kedua, ganti rugi lahan dan menolak direlokasi. Ketiga, bayarkan segera santunan duka. Keempat, ganti rugi harta korban yang mengalami penjarahan. Kelima, menuntut pemerintah menalangi utang korban.

Negara Dinilai Tidak Hadir, Penanganan Pascabencana Tanpa Koordinasi dengan Korban

Sebuah Masjid dan bangunan yang rusak di Kota Palu pascagempa yang melanda Sulteng, Jumat (28/9/2018). (foto:Reuters)

Para korban bencana alam tersebut meminta agar negara hadir untuk bertanggung jawab terhadap korban di Sulteng. Mereka mendesak agar tuntutan tersebut harus disetujui oleh negara untuk pemulihan kedepan.

Mewakili korban bencana gempa dan likuefaksi Sigi, Imran Latjedi mengemukakan, pemerintah dalam melakukan penanganan pascabencana dan pemulihan tidak berkoordinasi serta berdialog dengan korban.

“Korban tidak pernah diajak berdialog dalam penanganan korban,” ujarnya.

Dialog Diperlukan Agar Penanangan Pascabencana Tepat Sasaran

Rumah penduduk dan bangunan lain yang rusak di Kota Palu pascagempa Sulteng, Jumat (28/9/2018). (foto:Reuters)

Padahal, menurut Imran, pemerintah perlu berdialog dengan korban, agar langkah penanganan dan pemulihan pascabencana tepat sasaran.

Diantara akibat pemerintah tidak berdialog dengan para korban, kata Imran, Hunian sementara (Huntara), yang di bangun oleh pemerintah tidak representatif.

“Proses pemulihan harus melibatkan korban. Huntara yang di bangun tidak melibatkan korban,”ujarnya.

Imran menilai, enggannya pemerintah berdialog dengan korban, sama halnya pemerintah melalaikan tugasnya dalam penanganan pascabencana.

“Pemerintah tidak menempatkan diri sebagai orang tua, sebagai orang yang dituakan dalam penanganan korban pascabencana. Padahal, korban mengharapkan pemerintah bertindak sebagai orang yang dituakan, agar dapat berdialog,” tandasnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Media di Tengah Masyarakat Yang Terjangkit Post Truth

Bagi media, Post Truth itu sesungguhnya sangat menguntungkan. Karena di tengah masyarakat yang terjangkiti Post Truth mereka tidak sedang mencari kebenaran, tapi kesukaan.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Tiga Budaya Sunda yang Unik, Nomer 1 Sudah Jarang Ditemukan

Semua tradisi dan budaya di Indonesia unik dan mempunyai ciri khas tersendiri. Tak ketinggalan juga budaya Sunda dan segala tradisi yang dijalankan.

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.