5 Bulan Pascabencana Hak Belum Juga Dipenuhi, Korban Gempa Sulteng Tuntut Pemerintah

PALU, SERUJI.CO.ID – Ratusan korban gempa bumi Sulawesi Tengah yang berasal dari 127 shelter pengungsian di Palu, Donggala dan Sigi berkumpul di Lapangan Vatulemo Palu, yang berada di depan Kantor Wali Kota Palu, Senin (11/3).

Para korban gempa bumi, tsunami dan likuefaksi yang terjadi di Pasigala 5 bulan lalu tersebut, berkumpul untuk mengadakan kongres menuntut hak mereka sebagai korban pada pemerintah.

Ada lima poin tuntutan mereka pada pemerintah. Pertama, menolak mekanisme dana stimulan yang berbelit. Kedua, ganti rugi lahan dan menolak direlokasi. Ketiga, bayarkan segera santunan duka. Keempat, ganti rugi harta korban yang mengalami penjarahan. Kelima, menuntut pemerintah menalangi utang korban.

Negara Dinilai Tidak Hadir, Penanganan Pascabencana Tanpa Koordinasi dengan Korban

Sebuah Masjid dan bangunan yang rusak di Kota Palu pascagempa yang melanda Sulteng, Jumat (28/9/2018). (foto:Reuters)

Para korban bencana alam tersebut meminta agar negara hadir untuk bertanggung jawab terhadap korban di Sulteng. Mereka mendesak agar tuntutan tersebut harus disetujui oleh negara untuk pemulihan kedepan.

Mewakili korban bencana gempa dan likuefaksi Sigi, Imran Latjedi mengemukakan, pemerintah dalam melakukan penanganan pascabencana dan pemulihan tidak berkoordinasi serta berdialog dengan korban.

“Korban tidak pernah diajak berdialog dalam penanganan korban,” ujarnya.

Dialog Diperlukan Agar Penanangan Pascabencana Tepat Sasaran

Rumah penduduk dan bangunan lain yang rusak di Kota Palu pascagempa Sulteng, Jumat (28/9/2018). (foto:Reuters)

Padahal, menurut Imran, pemerintah perlu berdialog dengan korban, agar langkah penanganan dan pemulihan pascabencana tepat sasaran.

Diantara akibat pemerintah tidak berdialog dengan para korban, kata Imran, Hunian sementara (Huntara), yang di bangun oleh pemerintah tidak representatif.

“Proses pemulihan harus melibatkan korban. Huntara yang di bangun tidak melibatkan korban,”ujarnya.

Imran menilai, enggannya pemerintah berdialog dengan korban, sama halnya pemerintah melalaikan tugasnya dalam penanganan pascabencana.

“Pemerintah tidak menempatkan diri sebagai orang tua, sebagai orang yang dituakan dalam penanganan korban pascabencana. Padahal, korban mengharapkan pemerintah bertindak sebagai orang yang dituakan, agar dapat berdialog,” tandasnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Inilah 4 Keuntungan Membeli Apartemen Tipe Studio

Tinggal di apartemen saat ini sudah menjadi gaya hidup. Lokasi yang strategis dan ditunjang dengan berbagai fasilitas kemudahan menyebabkan banyak masyarakat urban, khususnya para eksekutif muda tertarik untuk tinggal di hunian vertikal.

Aksi Solidaritas Jurnalis-Aktivis di Pengadilan Tinggi Kalsel: Diananta Tidak Sendiri

Para aktivis dan jurnalis terus menggelar aksi solidaritas untuk mantan Pemred Banjarhits, Diananta Putera Sumedi yang disidang sebab menulis berita konflik lahan masyarakat adat versus perusahaan.

Masuki Masa Transisi New Normal, AMSI Jatim Keluarkan 7 Poin Imbauan

Mencermati perkembangan penyebaran Covid-19 di masa transisi New Normal yang semakin meningkat, AMSI Jawa Timur, mengeluarkan 7 poin imbauan.

CFD Kembali Ditiadakan, Fahira: Review dan Evaluasi Kunci Jakarta Kendalikan Covid-19

Senator DKI Jakarta Fahira Idris mengapresiasi keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang kembali meniadakan sementara kegiatan car free day (CFD).

Inilah 5 Kota Yang Jadi Incaran Calon Pembeli Rumah Saat Pandemi Covid-19

Pandemi corona telah mengubah wajah bisnis tanah air, termasuk sektor properti. Jika dulu orang membeli rumah harus datang ke lokasi proyek, sekarang tidak lagi.

Senator DKI: Pasar Harus Jadi Area Paling Aman dari Penyebaran Corona

Pencegahan penyebaran corona di pasar termasuk pasar tradisional menjadi salah satu langkah strategis dan efektif untuk menahan laju dan menghentikan penularan dan penyebaran Covid-19 di Indonesia

TERPOPULER