Peringati Hardiknas, Pemkot Depok Launching KIA Nasional

DEPOK – Dalam rangka menyambut Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), Pemerintah Kota Depok ikut serta memperingati Hardiknas dengan melakukan upacara di halaman Balai Kota Pemerintah Kota Depok, Selasa (2/5/2017).

Upacara tersebut dihadiri oleh Walikota Depok KH. DR. Muhamad Idris Abdul Shomad beserta para Kepala Dinas, Kapolres, dan Komandan KODIM 0508 Depok.

Dalam upacara Hardiknas tersebut juga diisi dengan launching Kartu Indentitas Anak (KIA) Nasional yang dibarengi penyerahan KIA secara simbolis kepada beberapa anak di Kota Depok. Pemberian KIA secara simbolis ini sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Kemudian Peraturan Wali Kota Depok Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kartu Indentitas Anak disesuaikan dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kartu Indentitas.

“Pemkot Depok berupaya memenuhi hak sipil anak serta mendorong peningkatan kesejahteraan anak, baik secara jasmani maupun rohani,” kata Idris Abdul Shomad dalam sambutannya.

Idris mengatakan, KIA pada dasarnya adalah Undang-Undang tentang Kota Layak Anak dan diperkuat dengan PP dan Perda Kota Depok serta untuk memenuhi hak anak secara teknis.

Ruang lingkup KIA berupa Kartu Identitas dan pemberian sebagian fasilitas kepada anak meliputi pelayanan pendidikan, kesehatan, pariwisata, olah raga, perbankan, dan fasilitas lain yang ditentukan oleh Wali Kota.

“Manfaat KIA ini bisa sebagai kartu yang memberikan fasilitas kepada anak berupa keringanan pembayaran terhadap fasilitas yang diberikan oleh beberapa mitra yang sudah ada kesepakatan sebelumnya,” ujarnya

Oleh karenanya, Pemkot Depok juga telah menjalin kerja sama dengan berbagai pihak diantaranya, toko buku dan tempat hiburan anak yang berada di Kota Depok untuk memberikan diskon 10% – 20% untuk pembelian perlengkapan sekolah dan tiket masuk ke tempat hiburan anak kepada para pemegang KIA.

Bagi warga yang ingin mendaftar dan memiliki KIA, dipersilahkan datang ke Kantor Kelurahan beserta anak-anaknya.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pemerintah Kota Depok terus meningkatkan berbagai upaya dalam mewujudkan salah satu program andalannya, yaitu Depok sebagai Kota Layak Anak.

Hal tersebut dilakukan guna memberikan kesadaran akan pentingnya hak-hak yang harus diterima seorang anak dan berbagai kewajiban yang harus dipenuhi terhadap anak. (Ardiansyah)

EDITOR: Iwan Y

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

GOLPUT: Halal Versus Haram, dan Gerakan Ayo Memilih

Di tahun 2019, kita mencatat ikhtiar gerakan anti Golput yang unik di Indonesia. Promotornya Jeune and Raccord Communication. Tiga anak muda memulai gerakan ini: Monica JR, Riries Puri, Arie Prijono.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER

Ternyata Menteri Agama Berasal dari Ormas Islam Yang Sama dengan Ustadz Tengku Zulkarnain

Fachrul Razi tercatat sebagai anggota Majelis Amanah Pusat PB Math'laul Anwar sejak 2018 berdasarkan Surat Keputusan nomor A.166/KPTS/PBMA/V/2018 yang ditandatangani Ketua Umum PB MA, Ahmad Sadeli Karim dan Sekjen Oke Setiadi

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi