Jasa Marga Percepat Pembayaran Ganti Rugi Tol Jakarta-Cikampek II Selatan


PURWAKARTA, SERUJI.CO.ID – PT Jasa Marga Jakarta-Cikampek (Japek) Selatan, kelompok usaha PT Jasa Marga yang mengelola proyek Jalan Tol Jakarta-Cikampek II sisi Selatan mempercepat pembayaran ganti rugi untuk pengadaan tanah pembangunan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan.

“Kami terus berupaya mempercepat proses pelaksanaan pembangunan konstruksi Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan,” kata Direktur Utama PT Jasa Marga Jakarta-Cikampek (Japek) Selatan (JJS), Dedi Krisnariawan Sunoto dalam siaran pers yang diterima di Cikampek, Selasa (2/7).

Ia mengatakan Jalan Tol Japek II Selatan akan dibangun dengan panjang 62 kilometer. Pembangunannya dibagi dalam tiga seksi.

Tiga seksi ini di antaranya Seksi 1 (Jati Asih-Setu) sepanjang 9,3 kilometer, Seksi 2 (Setu-Taman Mekar) sepanjang 24,85 kilometer serta Seksi 3 (Taman Mekar-Sadang) sepanjang 27,85 kilometer.

“Tantangan yang dihadapi dalam membangun jalan tol ini adalah pembebasan lahan, sehingga menjadi prioritas untuk segera diselesaikan,” katanya.

Pada Seksi 3 ini sebanyak 45 persen lahan itu milik pemerintah yang terdiri atas lahan yang dikelola Jasa Marga dan Kementerian PUPR.

Untuk izin pakainya telah didapatkan serta lahan Perhutani yang masih menunggu izin pakai dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sekitar 55 persen lahan adalah milik masyarakat.

“Kami targetkan progres pembebasan lahan untuk Seksi 3 dapat 100 persen selesai pada tahun 2020,” ujarnya.

Dedi menyampaikan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan langkah-langkah pembebasan lahan untuk keperluan proyek.

Sehingga pembangunan konstruksi Jalan Tol Japek Selatan II untuk seluruh seksi dapat selesai sesuai target yaitu pada tahun 2021.

Ke depan, Jalan Tol Japek II Selatan dapat memangkas waktu tempuh perjalanan dari Jakarta menuju Cikampek dari sisi selatan.

Jalan Tol Japek II Selatan juga diharapkan menjadi salah satu solusi, upaya meningkatkan perekonomian dan pemerataan serta kelancaran transportasi pembangunan, khususnya di wilayah-wilayah antara Jakarta dan Cikampek.

Sementara saat ini pengadaan tanah pada proyek pembangunan Jalan Tol Japek II Selatan di Purwakarta memasuki tahap pelaksanaan pembayaran sebanyak 88 bidang. Total nilai ganti ruginya mencapai Rp47 miliar.

Nurbaiti, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Kementerian PUPR untuk daerah Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang dan Purwakarta mengatakan, tahapan pembayaran ganti rugi ini dilaksanakan berdasarkan hasil validasi dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah BPN Purwakarta.

“Terdapat 88 bidang yang memenuhi syarat pemberkasan dari awalnya sebanyak 177 bidang hasil musyawarah,” katanya.

Sumber:Ant

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Fahira ke Haters Anies: Jangan Sering Gol Bunuh Diri Nanti Kehabisan Energi

Bedakan wilayah Bekasi, Tangerang dan DKI saja tidak mampu. Siapa pengelola Kawasan GBK dan Jembatan Utan Kemayoran saja tidak paham. Bagaimana mau mau kritik apalagi menyerang.

Sering Kesemutan di Tangan Maupun Kaki Sejak Usia Muda, Apakah Sebabnya?

Kesemutan yang saya derita mudah timbul, semisal saat mengendarai sepeda motor, tangan saya memegang stang meskipun tidak erat dalam waktu 10 menit kedua tangan saya merasa kesemutan bercampur kebas, dan akan normal kembali apabila saya lepas.

Dinilai Lembek ke China Soal Natuna, PA 212 Minta Presiden Jokowi Pecat Prabowo

Menurut PA 212, langkah yang diambil Prabowo sangat kontras dengan sikap Presiden Jokowi yang tidak mau berkompromi dengan China yang telah melakukan pelanggaran batas wilayah di perairan Natuna.

Inilah Kekayaan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah Yang Kena OTT KPK

Jumlah harta Saiful ini melonjak hampir empat kali lipat dibanding saat awal ia menjabat Wakil Bupati Sidoarjo periode 2005-2010, yang berdasarkan LHKPN tertanggal 28 April 2006 bernilai total Rp17.349.095.000.

Flash: Bupati Sidoarjo Kena OTT KPK Terkait Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa

OTT KPK ini, adalah juga yang pertama kali sejak revisi UU KPK diundangkan menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019 atas perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002.

Utang RI Meroket Rp4.778 Triliun, Sri Mulyani: Kita Masih Lebih Hati-hati Dibanding Malaysia

Bahkan, jika dibanding negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Filipina, jelas Sri Mulyani, pengendalian utang Indonesia jauh lebih hati-hati.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama
close