BPJS Kesehatan Hentikan Sementara Kerja Sama dengan Tiga RSUD Jakarta

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengatakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menghentikan sementara kerjasama dengan tiga Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jakarta karena alasan akreditasi.

Ketiga rumah sakit tersebut yakni RSUD Jati Padang, RSUD Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dan RSUD Cipayung, Jakarta Timur.

“RSUD Jati Padang dan RSUD Kebayoran Lama memang sebelum Desember 2018 sudah kerjasama, tapi tertunda karena belum akreditasi. Sementara RSUD Cipayung masih menunggu karena kredensial (telaah kelayakan) dan tergolong baru,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Khafifah Any di Jakarta, Senin (7/1).

Khafifah menjelaskan sesuai surat dari Kementerian Kesehatan pada tanggal 31 Desember 2018, kerjasama dengan RSUD Jati Padang untuk sementara tidak diperpanjang karena belum akreditasi. Namun, pada tanggal 2 Januari 2019, pihaknya sudah rapat dengan BPJS Kesehatan dan BPJS menunggu surat rekomendasi susulan.

Baca juga: Seluruh Rumah Sakit Wajib Jalani Akreditasi

“Tanggal 4 Januari, rekomendasi susulan sudah datang untuk melanjutkan kerja sama BPJS dengan RSUD Jati Padang dan RSUD Kebayoran Lama, jadi Sabtu-Minggu tidak ada tindak lanjut. Hari Senin ini, perbaiki yang tertunda itu, saya belum cek. Kerjasama dihentikan sementara hingga tanda tangan kedua belah pihak,” katanya.

Sebelumnya, Dinkes DKI telah mengirimkan surat ke Kemenkes RI bahwa tiga RSUD itu akan melakukan akreditasi di tahun 2019.

Rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan harus memiliki standar akreditasi dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) meliputi sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dan manajemen. (Ant/SU05)

2 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Penggratisan Suramadu: Memperdalam Kekeliruan Kebijakan Pemerintah

"Kebijakan ini dibangun di atas paradigma benua, bertentangan dengan paradigma kepulauan. Dalam paradigma benua, kapal bukan infrastruktur, tapi jalan dan jembatan. Kapal disamakan dengan truk dan bis," Prof Danie Rosyid.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER