SURABAYA, SERUJI.CO.ID – Perhimpunan Driver Online Indonesia (PDOI)  Jawa Timur menyoroti langkah pendiri sekaligus pemilik perusahaan penyedia aplikasi driver online, Gojek Indonesia, Nadiem Makarim yang akan meninggalkan Gojek karena akan menduduki jabatan Menteri di Kabinet Kerja II Pemerintahan Jokowi-KH Ma’ruf Amin.

Humas PDOI Jatim, Daniel Lukas Rorong menyayangkan langkah Nadiem yang akan mundur dari perusahaan startup yang didirikannya sejak 2012 lalu tersebut. Pasalnya, kata Daniel, sosok dan pemikiran inovatif Nadiem masih sangat dibutuhkan di Gojek Indonesia.

“Berbuat dan berkarya untuk negeri, tidak harus menjadi menteri,” kata Daniel di Surabaya, Selasa (22/10).

Walau menghormati keputusan Nadiem tersebut, namun Daniel menilai pihaknya juga punya hak untuk mengingatkan Presiden Jokowi perihal menteri yang akan ditunjuknya.

“Meski itu hak prerogatif presiden,” ujar pria yang juga salah satu penggugat Permenhub 108 yang dikabulkan Mahkamah Agung.

Lalu, apakah PDOI Jatim akan demo turun ke jalan untuk menyikapi keputusan Presiden Jokowi, jika nanti benar Nadiem akan dimasukkan dalam jajaran kabinetnya?

Ditegaskan Herry Wahyu Nugroho, Ketua PDOI Jawa Timur, pihaknya masih belum ada rencana untuk demo.

“Belum ada rencana untuk demo dalam waktu dekat terkait Nadiem nantinya jadi menteri. Kami masih wait and see dulu,” tegas Herry.

Hal senada juga diungkapkan Rahmatullah Riyadi, Sekretaris PDOI Jawa Timur. “Kami masih menampung aspirasi dari arus bawah terlebih dahulu,” katanya.

Namun Rahmat menilai, sosok Nadiem masih belum layak menjadi menteri.

Contoh skala kecil saja, lanjut Rahmat, dalam menjalankan bisnisnya di Gojek, Nadiem belum mampu mensejahterakan mitra nya, para driver online, baik yang roda dua maupun roda empat.

“Padahal, pesatnya peningkatan bisnis yang diterima Gojek saat ini tidak lepas dari para mitranya,” ungkapnya.