NEW YORK, SERUJI.CO.ID – Seorang utusan PBB telah menyampaikan keprihatinan sehubungan dengan situasi politik, keamanan dan kemanusiaan di Republik Demokratik Kongo, atau disingkat DRC, meskipun ada kemajuan dalam proses pemilihan umum.
Ketika memberi penjelasan kepada Dewan Keamanan, Leila Zerrougui, Wakil Khusus Sekretaris Jenderal PBB buat DRC, melaporkan “kemajuan besar” telah dibuat dalam beberapa pekan belakangan dalam persiapan bagi pemilihan presiden dan anggota Parlemen, termasuk diselesaikannya pendaftaran pemilih.
“Lebih dari 46 juta orang telah didaftar memenuhi syarat sebagai pemilih, 47 persen di antara mereka perempuan, buat pemilihan umum 23 Desember,” kata wanita pejabat tersebut kepada Dewan Keamanan.
Namun, Leila Zerrougui memperingatkan tantangan utama masih ada di negeri itu.
“Penting untuk mengukuhkan kepercayaan semua partai dalam kesepakatan politik 31 Desember 2016 berkaitan dengan proses politik dan proses pemilihan umum,” katanya.
Kesepakatan politik tersebut memungkinkan Presiden Joseph Kabile, yang telah memerintah sejak 2001, untuk tetap memangku jabatan setelah masa tugasnya berakhir, dengan syarat pemilihan umum akan diselenggarakan selama 2017. Namun, pemilihan umum itu ditunda dengan alasan kesulitan logistik.
Pada 5 November 2017, komisi pemilihan umum negeri tersebut mengluarkan kalendar pemilihan umum buat proses gabungan pemilihan presiden, anggota dewan legislatif dan provinsi pada 23 Desember 2018.
“Kegagalan untuk menggerakkan kepercayaan dalam pelaksanaan penuh dan dapat dipercaya kesepakatan 31 Desember hanya akan meningkatkan ketegangan politik, dan menyulut resiko terhasutnya kekerasan bagi tujuan politik, terutama dalam konteks kegiatan baru dan peningkatan kelompok bersenjata,” katanya seraya memperingatkan.
Wanita pejabat tersebut juga menyampaikan keprihatinan mengenai penggunaan kekuatan secara tidak sepadan oleh pasukan keamanan terhadap demonstran damai, dan mengenai kondisi kemanusiaan serta keamanan di negeri itu.
“Kondisi keamanan telah terus memburuk, sehingga meningkatkan resiko bagi ketidak-stabilan baru di banyak wilayah negeri tersebut dan menimbulkan ancaman serius bagi penduduk sipil,” ujarnya.
“Lebih dari 7,7 juta orang menghadapi kondisi rawan-pangan serius di seluruh negeri itu, dan lebih dari dua juta anak menderita gizi buruk parah,” pungkas Leila Zerrougui. (Ant/SU03)
