JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Beredar kembali Surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP, Sprindik -red) KPK yang kembali menetapkan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan mega korupsi pengadaan KTP-el. Sprindik yang dikeluarkan tertanggal 3 November 2017, ditandatangani oleh Direktur Penyidikan KPK Aris Budiman.

Menanggapi beredarnya sprindik itu, Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengaku kecewa dengan sikap KPK. Ia pun meminta lembaga antirasuah itu menghentikan kebiasaan-kebiasaan membocorkan sprindik seperti halnya yang pernah terjadi sebelumnya.

“KPK harus menghentikan kebiasaan membocorkan sprindik dengan maksud langsung atau tidak langsung menjatuhkan nama baik dari Lembaga-lembaga negara,” kata Fahri kepada SERUJI, Selasa (7/11/2017).

Menurut Fahri, ‘tradisi’ yang dilakukan KPK tersebut patut dicurigai memiliki motif politik yang bertujuan untuk menghancurkan reputasi dan kredibilitas lembaga-lembaga negara di mata masyarakat Indonesia maupun masyarakat internasional.

“Dan patut disayangkan karena ini justru berefek secara menyeluruh kredibilitas negara kita menjadi hancur di mata masyarakat kita sendiri dan juga masyarakat internasional. Padahal kita sedang ingin memperbaiki nama baik Indonesia di mata dunia,” tukasnya.

Sementara itu, Kuasa Hukum Setya Novanto Fredrich Yunadi mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum menerima surat resmi dari KPK.

“Kita belum terima surat, sekarang kalau beredar itu siapa, maksudnya apa,” kata Fredrik, saat dihubungi, Senin (6/11).

Dalam kesempatan itu, Fredrich mempertanyakan maksud dan tujuan KPK terkait beredarnya isu penetapan tersangka terhadap Ketua Umum Partai Golkar. “Kenapa KPK tidak kirim ke saya, apakah mereka takut. Itu kan bukan konsumsi publik,” tegasnya.

Terpisah ketika dikonfirmasi kepada pihak KPK, Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengaku jika pihaknya belum keluarkan SPDP untuk Setya Novanto.

“Belum ada. Kita masih fokus di lima orang ini dan juga perbuatan kontruksi penanganan perkara. Di sidang kan kita sedang ajukan saksi dan bukti-bukti,” kata dia di Gedung KPK, Senin (6/11).

Untuk diketahui, dikalangan media beredar Sprindik baru penetapan Tersangka baru Setya Novanto. Dalam surat tersebut menyatakan bahwa pada Selasa, 31 Oktober 2017, telah dimulainya penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP yang diduga dilakukan oleh Setya Novanto bersama Anang Sugiana Sudihardjo, Andi Agustinus alias Andi Narogong, Irman selaku Dirjen Dukcapil dan Sugiharto sebagai pejabat di lingkup Kementerian Dalam Negeri. (Herdi S/Hrn)