WASHINGTON – Kantor berita Reuters melaporkan, pada Rabu (26/7), Presiden Donald Trump menyatakan tidak akan memberikan izin bagi kaum ‘transgender’ untuk bergabung dengan militer Amerika Serikat.

Trump menganggap bahwa kalangan transgender (yang perilaku dan penampilannya tidak sesuai dengan peran gender pada umumnya, red) bisa membuat biaya medis membengkak dan menyebabkan kekacauan.

Langkah Trump itu dikecam oleh sejumlah kalangan, yang menganggapnya sebagai ‘prasangka liar’ serta kekerdilan politik.

Bukan pertama kalinya Trump mengincar kaum transgender sejak ia mulai menjabat sebagap presiden AS pada Januari lalu. Pada Februari lalu, Trump itu mencabut perlindungan bagi para siswa transgender.

Perlindungan yang sebelumnya diterapkan pada masa pemerintahan presiden Barack Obama itu memberi hak bagi siswa transgender untuk menggunakan kamar kecil sesuai dengan identitas gender yang dimiliki masing-masing.

“Setelah berkonsultasi dengan para jenderal dan pakar militer, tolong diperhatikan bahwa Pemerintah Amerika Serikat tidak akan menerima atau mengizinkan orang-orang yang transgender untuk bergabung dengan militer AS,” tulis Trump dalam akun Twitter miliknya.

“Militer kita harus memusatkan perhatian pada kemenangan lugas dan kuat dan tidak boleh dibebani dengan biaya pengobatan yang sangat besar dan kekacauan yang bisa disebabkan (orang-orang) transgender di militer,” tulis Trump lagi.

Tindakan Trump itu tampaknya ditujukan untuk menghentikan upaya bertahun-tahun dalam menghapuskan hambatan dalam dinas militer berdasarkan orientasi seksual.

Tahun lalu di bawah pemerintahan Presiden Barack Obama, Pentagon mengumumkan bahwa pihaknya mengakhiri larangan bagi para personel transgender untuk bertugas secara terbuka di militer.

Departemen Pertahanan pada Rabu menyerahkan semua pertanyaan soal keputusan Trump itu kepada Gedung Putih.

“Kami akan memberikan perbaikan panduan kepada departemen dalam waktu dekat,” ujar juru bicara Departemen Pertahanan Kolonel Angkatan Laut Jeff Davis.

Pentagon sebelumnya diperkirakan akan mulai membuka pintu bagi kalangan transgender tahun ini, dengan syarat bahwa mereka berada dalam keadaan ‘stabil’ untuk gender yang mereka tentukan selama 18 bulan. Namun, Menteri Pertahanan Jim Mattis pada 30 Juni menyetujui penundaan selama enam bulan terhadap izin merekrut personel transgender ke dalam militer. (HA)