JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Pemerintah Indonesia secara resmi menangguhkan seluruh diskusi, pembicaraan, dan kebijakan terkait Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Keputusan ini diambil menyusul eskalasi konflik militer di Timur Tengah pasca-serangan gabungan AS-Israel terhadap Iran.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Yvonne Mewengkang, mengonfirmasi hal tersebut dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (6 Maret 2026).
“Dan sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Menlu (Sugiono) juga beberapa hari yang lalu bahwa segala pembahasan tentang Board of Peace saat ini ditangguhkan atau istilahnya on hold,” ujar Yvonne tegas.
Latar Belakang: BoP Digagas Trump, Indonesia Jadi Anggota Sejak Februari 2026
Board of Peace (BoP) merupakan inisiatif internasional yang diluncurkan Presiden Donald Trump pada Januari 2026 untuk mendukung stabilisasi kawasan konflik, khususnya rekonstruksi Gaza.
Indonesia resmi bergabung sebagai salah satu dari 26 anggota (termasuk negara Arab dan Israel) setelah Presiden Prabowo Subianto menghadiri Inaugural Meeting di Washington DC pada 19 Februari 2026.
Keikutsertaan Indonesia sempat menuai polemik di dalam negeri karena dianggap bertentangan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif dan dukungan penuh terhadap Palestina. Namun pemerintah saat itu menegaskan BoP sebagai platform strategis untuk mendorong perdamaian Gaza.
Pernyataan Resmi Menlu Sugiono: Perhatian Dunia Bergeser ke Iran
Menteri Luar Negeri Sugiono lebih dulu menyampaikan penangguhan ini pada 3 Maret 2026 di Kompleks Istana Kepresidenan.
“Sekarang pembicaraan BoP semuanya on hold, ya. Semua perhatian shifted ke situasi di Iran,” kata Sugiono.
Ia menambahkan bahwa Indonesia terus berkoordinasi dengan negara-negara Teluk dan memantau perkembangan situasi secara ketat. Penangguhan ini bersifat sementara dan bukan berarti Indonesia keluar dari keanggotaan BoP.
Fokus Utama Saat Ini: Keselamatan dan Perlindungan WNI
Yvonne Mewengkang menegaskan, diplomasi Indonesia kini sepenuhnya difokuskan pada perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di kawasan konflik.
“Kami kini fokus menyiapkan langkah-langkah antisipatif dalam menghadapi dampak eskalasi tersebut,” katanya.
Hingga Jumat (6/3/2026), tidak ada laporan WNI yang menjadi korban langsung serangan. Namun ribuan WNI terdampak pembatalan dan pengalihan penerbangan, termasuk jemaah umrah yang tertahan di Jeddah dan Madinah. Pemerintah telah menyiapkan akomodasi serta evakuasi bertahap bagi yang membutuhkan.
Desakan Kuat dari Dalam Negeri: Keluar dari BoP
Keputusan penangguhan ini muncul di tengah desakan keras dari berbagai pihak, termasuk:
- Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan ormas Islam seperti FPI
- Akademisi dari UGM dan UII
- Tokoh seperti Jimly Asshiddiqie
Mereka menilai keanggotaan BoP kontradiktif dengan sikap Indonesia yang selama ini pro-Palestina, apalagi setelah AS dan Israel menjadi pihak agresor dalam eskalasi terbaru.
Sikap Presiden Prabowo: Siap Mundur Jika Tak Bermanfaat bagi Palestina
Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan dengan ulama dan ormas Islam pada 5 Maret 2026 menyatakan tidak ingin gegabah.
“Indonesia tetap di BoP untuk memperjuangkan perdamaian Palestina. Tapi kalau tidak ada manfaat, kami siap mundur,” kata Prabowo seperti disampaikan juru bicaranya.
Prabowo menegaskan BoP masih menjadi forum realistis satu-satunya untuk perundingan perdamaian Gaza, namun segala keputusan akan dievaluasi berdasarkan kepentingan nasional dan perjuangan Palestina.
Kesimpulan Pemerintah: Politik Luar Negeri Bebas Aktif Tetap Jadi Prioritas
Kemlu RI menekankan bahwa setiap keputusan terkait partisipasi dalam forum internasional seperti BoP selalu didasarkan pada prinsip politik luar negeri bebas aktif dan kepentingan nasional Indonesia. Saat ini, tidak ada rencana pembahasan lanjutan BoP hingga situasi Timur Tengah mereda.
Editor: Tim Redaksi Seruji.co.id
Sumber: Pernyataan resmi Kemlu RI (6 Maret 2026), Kompas.com, Sindonews, Tempo.co, Antara
Berita ini terus dikembangkan. Pantau update terbaru di Seruji.co.id untuk perkembangan situasi Timur Tengah dan posisi Indonesia di kancah global.
