JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Pernyataan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan yang menyebut ada 5 fraksi di DPR yang menyetujui perilaku lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT), mendapatkan kecaman dari koleganya sendiri di DPR.
Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani mengecam pernyataan Zulkifli tersebut karena tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi di dalam pembahasan Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (RKUHP).
“Mari isu LGBT jangan hanya jadi jualan atau pencitraan politik saja. Dalam Rapat Timus (tim perumus, red), RKUHP DPR RI yang hadir PPP, Nasdem, Golkar, PKS, PKB, PDIP, PD, Gerindra setuju pasal perbuatan cabul LGBT dipidana,” ungkap pria yang juga anggota tim perumus RKUHP ini lewat akun twitternya @arsul_sani, Sabtu (20/1).
Arsul juga menegaskan bahwa PAN tidak hadir dalam rapat pembahasan yang pada akhirnya seluruh fraksi menyetujui perbuatan LGBT masuk tindak pidana dalam RKUHP. “PAN dan Hanura tidak hadir,” tegasnya.
Baca juga:Â Ketua MPR: Lima Fraksi Setujui Perilaku LGBT
Dijelaskan juga oleh Arsul, selama empat hari pembahasan justru wakil dari PAN tidak hadir, sehingga pernyataan Zulkifli Hasan dianggap menyesatkan.
“Saya mengikuti rapat Panja/Timus RKUHP DPR RI dengan Tim Pemerintah sejak Senin sampai dengan Kamis kemarin. 8 fraksi hadir. Wakil PAN dan Hanura absen. Itu bisa dikonfirmasi kepada semua yang hadir,” jelasnya.
Pernyataan Arsul Sani ini dibenarkan oleh Erma Ranik anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat (PD) yang juga anggota tim perumus RKUHP.
“Ya. Yang bahas Kepala nyut nyut. Yang nggak ikut bahas malah ngomong aneh-aneh. Dunia dah kebolak balik nih,” tulis Erma juga lewat akun twitternya merespon pernyataan Arsul Sani, Sabtu (20/1).
