SURABAYA – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Mahfud MD menilai surat Kiai-Kiai Nahdlatul Ulama (NU) dalam menyikapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur bukan suatu intervensi, tetapi aspirasi yang biasa terjadi.

“Tidak apa-apa ada surat seperti itu dan menurut saya bukan intervensi, tapi justru aspirasi,” ujarnya kepada wartawan usai menghadiri “Temu Tokoh Jawa Timur” di Surabaya, Selasa (23/5) malam.

Menurut Mahfud, aspirasi di era demokrasi saat ini adalah hal lumrah, bahkan bisa datang dari mana saja dan ke siapa saja, termasuk surat Kiai-Kiai sepuh yang intinya menginginkan satu calon Gubernur dari NU.

“Ini adalah bagian dari proses demokrasi dan aspirasi biar dipertimbangkan. Sekali lagi bukan intervensi karena tidak mengambil keputusan,” kata mantan Menteri Pertahanan era Presiden ke-4 Gus Dur.

Tokoh kelahiran Madura itu juga memberi masukan bahwa aspirasi Kiai NU bisa disampaikan tak hanya ke satu partai politik, melainkan beberapa partai karena kader NU tak hanya berada di satu partai tertentu.

“Saya kira bisa disampaikan tidak ke PKB saja, tapi bisa ke PPP, NasDem, Golkar dan lainnya karena kader NU ada di mana-mana,” kata guru besar Universitas Islam Indonesia (UII) tersebut.

Disinggung tentang siapa nama kader NU yang kuat dan berpeluang menggantikan Soekarwo sebagai orang nomor satu di Pemprov Jatim selama periode 2019-2024, Mahfud MD enggan berkomentar dengan alasan tak mengikuti perkembangan peta politik di Jatim.

“Saya tidak mengikuti peta politiknya dan mari kita lihat saja perkembangannya,” katanya.

Sebelumnya, surat berisi hasil musyawarah kiai-kiai NU untuk PKB Jatim berupa keinginan agar dilibatkan sebelum memutuskan nama calon Gubernur Jatim beredar ke publik, Minggu (21/5).

Pada surat yang ditujukan ke Ketua DPW PKB Jatim Abdul Halim Iskandar dengan ditandatangani 21 kiai tertanggal 19 Mei 2017 tersebut, sebagai pimpinan musyawarah adalah KH Anwar Iskandar yang juga pimpinan Pondok Pesantren Al Amien, Kediri.

EDITOR: Harun S