Siapkan Aturan, KPU Larang Parpol Baru Kampanyekan Capres-Cawapres

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menyiapkan aturan yang melarang partai politik (parpol) baru mengkampanyekan capres-cwapres dalam Pilpres 2019 mendatang.

Hal itu disampaikan Komisioner KPU, Hasyim Asy’ari merujuk pada aturan yang ada di Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

“Yang dapat mengkampanyekan mestinya partai yang mengusung capres-cawapres,” kata Hasyim usai acara Uji Publik Peraturan KPU (PKPU) di kantor KPU RI,¬†Menteng, Jakarta Pusat, Senin (19/2).

Dijelaskan oleh Hasyim bahwa sistem pemerintahan di Indonesia memiliki hubungan yang erat antara Presiden dengan Parpol yang memiliki kursi di Parlemen. Sehingga, tidak relevan jika sebuah Parpol baru mengkampanyekan capres-cawapres dalam pemilu.

Hal ini merujuk ke pasal 222 UU Pemilu dimana disebutkan bahwa pasangan capres-cawapres diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi di DPR dan memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.

“Artinya, dalam kondisi saat ini, parpol yang bisa mengusung capres-cawapres adalah parpol peserta Pemilu 2014 dan memiliki kursi di DPR,” tegasnya.

Karena dalam rancangan PKPU kampanye Pemilu 2019, lanjut Hasyim, belum ada aturan yang menegaskan larangan bagi parpol baru mengkampanyekan capres-cawapres, maka¬† pihaknya akan melakukan revisi atas rancangan PKPU itu. “Benar nanti akan ditegaskan (larangan) hal tersebut,” ujarnya.

Hasyim menilai akan menjadi permasalahan jika ada parpol peserta Pemilu 2014 tetapi tidak masuk dalam DPR ikut-ikutan dalam mengkampanyekan capres-cwapres. Sehingga, KPU akan menegaskan bahwa parpol baru tidak diperbolehkan memasang foto capres-cawapres.

“Itu kan sama dengan mengkampanyekan (memasang foto, red). Dalam pandangan kami, mencalonkan saja tidak, kok mengkampanyekan (capres-cawapres, res),” pungkasnya. (ARif R/Hrn)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Saldo Rekening Anda Tiba-Tiba Berkurang/Bertambah? Begini Penjelasan Bank Mandiri

Sejak pagi tadi, Sabtu (20/7) beberapa nasabah Bank Mandiri Tbk (BMRI) mengeluhkan saldo di rekeningnya tiba-tiba berubah. Ada yang saldonya berkurang bahkan jadi nol, ada juga yang tiba-tiba bertambah.

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.