PKB Salah Satu dari 3 Parpol Yang Bersih dari Caleg Eks Napi Korupsi

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Hampir semua partai politik masih mencalonkan mantan napi korupsi sebagai calon anggota legislatif (caleg). Hal itu dapat dilihat dari rilis Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengumumkan 40 caleg DPRD Provinsi dan Kota/Kabupaten serta 9 calon anggota DPD RI yang merupakan mantan napi korupsi.

“Kami sudah memastikan daftar calon anggota dewan yang berstatus mantan terpidana (korupsi),” kata Ketua KPU, Arief Budiman, di Jakarta, Rabu (31/1) malam.

Hampir semua partai politik masih mencalonkan mantan napi korupsi sebagai calegnya. Golkar sebanyak 8 orang, Gerindra 6 orang, dan Hanura sebanyak 5 orang caleg.

Baca juga: Sebanyak 40 Eks Napi Korupsi Melamar Jadi Wakil Rakyat, Inilah Nama dan Partainya

Sementara, Partai Berkarya yang merupakan partai baru, PAN dan Demokrat masing-masing mengusung 4 caleg mantan napi korupsi. Partai Garuda, PKPI, dan Perindo masing-masing mengusung 2 caleg mantan napi korupsi.

Tak ketinggalan PKS juga mengusung 1 orang caleg mantan napi korupsi, sama dengan PDI Perjuangan dan PBB.

Dari daftar tersebut, hanya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nasdem, dan PSI yang tidak mengusung caleg mantan napi korupsi. (ARif R)

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Membangun Kembali Budaya Bahari

Penjajah meninggalkan perangkat pelanggengan penjajahan melalui persekolahan. Persekolahan tidak pernah dirancang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Undang-undang dan Perda Syariah: Ada atau Tidak Ada?

Apakah ada Perda yang secara khusus disebut “Perda Syariah”, misalnya, Perda Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2018 tentang Syariah? Perda semacam itu tidak ada, dan belum pernah dijumpai di daerah manapun di tanah air kita ini. Demikian pula tentang Undang-Undang Syariah, adakah di negara kita ini? Sepanjang pengetahuan saya, UU seperti itu tidak ada.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.