close

Koalisi Masyarakat Demokrasi Kutuk Pemidanaan Anggota KPU oleh Oesman Sapta

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Sejumlah elemen masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Demokrasi lndonesia mengutuk upaya pemidanaan anggota KPU RI oleh Oesman Sapta Odang (OSO) terkait pencalonan dirinya sebagai anggota DPD RI.

Dalam pernyataan sikap bersama yang dibacakan di Media Center KPU RI Jakarta, Rabu (30/1), mereka menolak pembajakan demokrasi yang dilakukan individu untuk kepentingan pribadi.

“Upaya itu merupakan tindakan yang mencoba membajak proses penyelenggaraan Pemilu. Bagaimana mungkin penyelenggara yang menaati Putusan MK dapat dipidanakan,” kata perwakilan Koalisi Masyarakat Demokrasi lndonesia dari Formappi, Lucius Karus.

Mereka menilai kepolisian seharusnya responsif terhadap kondisi penyelenggaraan Pemilu dan tidak mengutamakan laporan-laporan yang berpotensi membajak penyelenggaraan Pemilu.


Demi penyelamatan Pemilu 2019 dan tidak dibajaknya proses penyelenggaraannya demi kepentingan individu tertentu, Koalisi Masyarakat Demokrasi Indonesia membuat pernyataan sikap yakni:

1. Mengutuk langkah-langkah yang mencoba mendelegitimasi proses penyelenggaraan Pemilu yang taat UUD 1945, UU Pemilu dan Putusan Mahkamah Konstitusi

2. Mengutuk tindakan pemanggilan penyelenggara Pemilu dalam kasus-kasus pelaporan pidana yang merupakan bentuk pemaksaan kehendak individu atas kepentingan umum dalam penyelenggaraan Pemilu

3. Mengutuk sikap individu yang tidak menghormati putusan KPU, mematuhi UUD 1945, UU Pemilu dan Putusan MK sebagai bentuk kemandirian lembaga penyelenggara Pemilu yang tidak dapat diintervensi lembaga lain apalagi atas kepentingan individu

4. Polri sudah sewajarnya mendukung langkah KPU menjaga konstitusionalitas penyelenggaraan Pemilu 2019.

Koalisi Masyarakat Demokrasi Indonesia terdiri dari Netgrit, PSHK, JPPR, KIPP Indonesia, Perluden, LIMA Indonesia, PUSaKO, Kode Inisiatif, Rumah Kebangsaab, Save DPD Save Democracy, ICW, Formappi, Pukat UGM serta TEPI Indonesia.

Sebelumnya, OSO melalui kuasa hukumnya Herman Kadir melaporkan Ketua KPU RI Arief Budiman dan komisioner KPU RI lainnya ke Polda Metro Jaya, Rabu (16/1).

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: TBL/334/1/2019/PMJ/Dit.Reskrimum, tim OSO menuduh para komisioner KPU melanggar Pasal 421 KUHP juncto Pasal 216 ayat (1) terkait tidak melaksanakan perintah undang-undang atau putusan PTUN.

Diketahui, KPU tidak meloloskan OSO dalam pencalonan anggota Dewan Pimpinan Daerah (DPD RI), meskipun Wakil Ketua MPR RI itu telah memenangkan gugatan di PTUN dan Bawaslu. KPU menolak pencalonan OSO karena Mahkamah Konstitusi (MK) melarang pengurus partai politik maju sebagai calon anggota DPD RI. (Ant/SU01)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

Nikmat Allah Jangan Dustakan

Kenapa anak itu bahagia? Karena dia tahu berterimakasih dan menghargai hadiah yang didapatnya.

2 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Media di Tengah Masyarakat Yang Terjangkit Post Truth

Bagi media, Post Truth itu sesungguhnya sangat menguntungkan. Karena di tengah masyarakat yang terjangkiti Post Truth mereka tidak sedang mencari kebenaran, tapi kesukaan.

Diskursus Jernih DAS Citarum

Melalui seminar ini, BPK ingin berperan memperbaiki sungai sepanjang 300 kilometer yang didapuk oleh Bank Dunia sebagai sungai terkotor di dunia tersebut.

Renungan Hari Tenang: Dari Indonesia Pusaka Hingga Tuhan Survei

Dan memang itulah tujuan tertinggi dari ritual pemilu. Kompetisi, adu gagasan, demonstrasi kepentingan, itu semua semacam gerak senam dan angkat beban dalam gymnasium.

Minta Kasus Kivlan Zen Diselesaikan Secara Hukum, Begini Penjelasan Ryamizard

Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu menegaskan kasus hukum yang menimpa mantan Kepala Staf Kostrad (Kaskostrad) Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen harus diselesaikan secara prosedur hukum.

Puji Ketua MK Anwar Usman, Sandiaga: Pernyataannya Sangat Menggetarkan Hati

Menurut Sandiaga apa yang disampaikan Anwar Usman dinilainya bijak dan sangat menggetarkan hati.

Kominfo Tidak Akan Batasi Akses Medsos Apabila Kondusif

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memastikan...

350 Personel Polda Jambi Disiagakan Jelang Keputusan Sidang MK

JAMBI, SERUJI.CO.ID - Demi menjaga situasi keamanan dan kenyamanan masyarakat...

Anwar Usman Tegaskan MK Bekerja Secara Independen

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Ketua Majelis Hakim Konstitusi, Anwar Usman...

MK Memulai Sidang PHPU Pilpres 2019 Hari Ini

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Sidang pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum...

TERPOPULER