JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan pertemuan antara partainya dengan Partai Demokrat sepakat akan dilakukan rutin yaitu setiap bulan untuk meningkatkan kualitas komunikasi politik kedua belah pihak.
“Kami akan mengundang Pak SBY ke Hambalang (kediaman Prabowo Subianto),” ujar Fadli Zon di Gedung Nusantara III, Jakarta, Senin (31/7).
Fadli menuturkan, pertemuan itu hanya membahas seputar Undang-undang Penyelenggaraan Pemilu, khususnya mengenai ambang batas partai politik atau gabungan parpol mencalonkan presiden dan wakil presiden.
Ia juga mengatakan pertemuan tersebut belum membicarakan koalisi di Pemilu 2019, meskipun akan membuat rutin pertemuan SBY dan Prabowo.
“Kerja sama antara Demokrat dengan Gerindra kemungkinan besar akan terjadi di Pilkada serentak tahun depan,” kata Fadli.
Menurutnya salah satu yang akan dijajaki adalah kemungkinan mengusung calon sama di Pilkada 2018 meskipun tidak mutlak tetapi termasuk bagian yang dijajaki di beberapa Pilkada.
Seperti yang diberitakan sebelumnya Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengadakan pertemuan di Puri Cikeas, Bogor, Kamis (27/7) malam.
“Saya mulai dari pertemuan kami pada malam hari ini sebenarnya bukan lah sesuatu yang sangat luar biasa. Barang kali yang jadi luar biasa mungkin pertemuan terjadi setelah pada tanggal 20 Juli 2017 lalu dalam rapat paripurna DPR RI, Gerindra, Demokrat, PAN dan PKS berada dalam ‘satu kubu’ yang tidak disetujui dikukuhkannya RUU Pemilu,” papar SBY.
Ia mengatakan pasca-disahkannya UU Pemilu, ada keinginan dari kader Gerindra dan Demokrat agar SBY dan Prabowo bertemu. SBY mengaku menyambut baik hal tersebut hingga akhirnya pertemuan terjadi.
“Saya pastikan kami bertemu dengan niat dan tujuan yang baik. Mudah-mudahan rakyat mengetahui dan negara juga mendengarkannya,” tandasnya.
SBY mengatakan, Inti dari segala hal yang didiskusikan adalah bahwa Demokrat bersama Gerindra bersepakat untuk terus mengawal negara ini dalam kapasitas dan posisi yang ada saat ini, agar perjalanan bangsa mengarah pada arah yang benar yakni untuk kepentingan rakyat.
“Bentuk pengawalan yang dapat dilakukan yakni mendukung kebijakan negara apabila sesuai keinginan rakyat, dan mengkritisinya manakala melukai dan menciderai rakyat,” tegas SBY. (HA)
