Walau Kondisi Politik dan Ekonomi Dianggap Buruk, Kinerja Jokowi Dinilai Memuaskan

JAKARTA – Lembaga survei Indo Barometer mempublikasikan hasil survei yang mereka lakukan sejak 4-14 Maret 2017. Salah satu yang disurvei adalah penilaian terhadap kondisi umum di masyarakat saat ini.

“Kondisi secara umum di Indonesia mendapat respon publik bervariasi; Bidang politik dinilai mayoritas publik (51.3%) tergolong buruk/sangat buruk,” salah satu kesimpulan dari survei yang dirilis di Jakarta, hari ini, Rabu (22/3).

Selain kondisi Politik yang dianggap buruk, dibidang Ekonomi juga masyarakat menunjukan ketidak puasannya. Sebanyak 50,0 persen responden menganggap kondisi Ekonomi selama hampir 3 tahun pemerintahan Presiden Jokowi sangat buruk/buruk.

Walau sebagian besar responden menganggap kondisi Politik dan Ekonomi Indonesia saat ini buruk, namun saat ditanya tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi, sebanyak 66,4 persen responden menyatakan puas/sangat puas atas kinerja Jokowi sebagai Presiden Indonesia. Hanya 32,0 persen yang menyatakan kurang puas/tidak puas sama sekali atas kinerja Presiden yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.

BACA JUGA:  Wapres Jusuf Kalla Mendoakan Kesembuhan Mantan Ibu Negara Ani Yudhoyono

Tiga alasan teratas publik puas atas kinerja Jokowi adalah dianggap mau mendengarkan suara rakyat (9,2 %), program KIS KKP dan KKS yang terelisasi (8,4 %) dan keberhasilan melakukan perubahan yang dirasakan rakyat secara nyata (6,3%).

Saat responden ditanya, apakah menginginkan Jokowi kembali menjadi Presiden untuk periode 2019-2024, sebagian besar responden, 57,8 persen, menginginkan Jokowi kembali memimpin Indonesia.

Survei yang dirilis Indo Barometer hari ini, melibatkan 1200 responden yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia, dengan tingkat kepercayaan sebesar 95,0 persen dan margin of error lebih kurang 3,0 persen. Metode pengumpulan data dengan cara tatap buka secara langsung dengan menggunakan kuesioner kepada responden dengan usia 17 tahun keatas atau sudah menikah.

EDITOR: Harun S

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

2 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi