YLKI Minta BTN Evaluasi Pemberian Penghargaan Kepada Meikarta

0
137
ylki
Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi. (Foto: Dok YLKI)

JAKARTA – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta kepada Bank Tabungan Negara untuk melakukan evaluasi terhadap pemberian penghargaan kegiatan pemasaran Meikarta.

Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi dalam keterangannya di Jakarta, Ahad (17/9) menyatakan hal itu karena Mega proyek Meikarta, hingga kini masih banyak menimbulkan pertanyaan publik, terutama terkait perizinannya dan bahkan dari segi tata ruang.

Dikatakannya, pada saat hal itu belum dituntaskan, Bank BTN justru memberikan penghargaan kepada manajemen Meikarta melalui “BTN Golden Property Award” untuk kategori “The Breakthrough Phenomenal Marketing Campaign” pada 11 September 2017 lalu. Penghargaan semacam itu diberikan kepada pelaku pembangunan (developer) yang dianggap berhasil dan berjasa.

Menurut BTN, kata Tulus, pengembang Meikarta dipandang sebagai pelaku pembangunan yang berhasil mendorong dan menggairahkan industri properti dengan inovasi marketing yang dilakukan.

“Padahal hingga saat ini, manakala marketing dan promosi yang dilakukan oleh pengembang Meikarta begitu bombastis, tetapi di sisi lain patut diduga kuat pengembang Meikarta belum melengkapi berbagai perizinan dan bahkan menabrak banyak aturan,” kata Tulus

Menurut catatan YLKI, sedikitnya ada tiga (tiga) aturan yang diduga kuat ditabrak oleh kegiatan pemasaran yang dilakukan Lippo Group terkait projek Meikarta.

Pertama, pasal 42 UU No.20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan Etika Pariwara Indonesia.

“Karenanya tidak pantas dan tidak etis jika pemasaran yang melanggar hukum dan etika tersebut justru diberikan apresiasi oleh BTN yang notabene representasi pemerintah, ” kata Tulus menegaskan.

Menurut dia, hal itu dikhawatirkan akan memberikan preseden buruk bagi pelaku pembangunan lain untuk melakukan tindakan serupa dan membuat konsumen semakin jatuh ke dalam posisi yang beresiko yang dalam jangka panjang justru membahayakan industri properti itu sendiri.

loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BACA JUGA
Suap

2 Politisi PDIP Tersangka Suap DPRD Malang Kembali Diperiksa KPK

JAKARTA, SERUJI.CO.ID -  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil dua politisi PDIP dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap terkait pembahasan APBD-P Pemerintah Kota Malang Tahun...

Minimnya Rest Area di Tol Cipali Dikeluhkan Pemudik

KARAWANG, SERUJI.CO.ID - Sejumlah pemudik yang akan kembali ke Jakarta melalui Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) mengeluhkan kurangnya tempat peristirahatan (rest area) di sepanjang tol tersebut. Salah...
Herman Hery

Diduga Keroyok dan Aniaya Suami-Istri, Anggota DPR dari PDIP Dipolisikan

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Herman Hery dilaporan seorang warga atas nama Ronny Kosasih Yuliarto ke Polres Metro Jakarta Selatan atas...

Jenazah Korban KM Sinar Bangun Disambut Isak Tangis Keluarga

BINJAI, SERUJI.CO.ID - Jenazah korban kapal tenggelam KM Sinar Bangun yang terjadi di Danau Toba, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, satu dari tujuh keluarga warga Kota...

184 Orang Belum Ditemukan dari 206 Data Sementara Penumpang KM Sinar Bangun

TIGARAS, SERUJI.CO.ID - Tim gabungan mencatat jumlah penumpang sementara KM Sinar Bangun yang tenggelam di perairan Danau Toba sebanyak 206 orang. Kepala Kantor SAR Medan Budiawan...