Tidak Punya eKTP, SUKET Solusi Alternatif

JAKARTA – Kekosongan blanko eKTP terjadi hampir merata di seluruh wilayah Kecamatan Indonesia. Gagal lelang pada akhir tahun 2016 yang menyebabkan kekosongan blanko eKTP di berbagai wilayah, yang dampaknya warga kesulitan ketika membutuhkan KTP elektronik.

Warga yang berhak mendapatkan eKTP adalah mereka yang sudah melakukan perekaman data pribadi di kecamatan tempat tinggalnya.

Suket (Surat Keterangan) dapat menjadi alternatif bagi mereka yang belum mempunyai eKTP. Fungsi dari SUKET ini pun sama dengan eKTP di dalamnya berisi semua data pribadi warga yang didapat dari hasil perekaman eKTP, dilengkapi dengan kode QR (quick response). Kevalidan SUKET sebagai pengganti eKTP tidak perlu diragukan karena tercetak bersumber langsung dari database SIAK (sistem administrasi kependudukan) Depdagri.

Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13/10231/DUKCAPIL tertanggal 29 September 2016 dan Nomor 471.13/11691/DUKCAPIL tertanggal 3 November 2016; Surat Keterangan yang dimaksud berlaku sebagaimana KTP-el
dan dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan administrasi.

Pemberlakuan Surat Keterangan ini juga sudah disosialisasikan ke berbagai instansi seperti bank, BPJS, dan pihak kepolisian. Selanjutnya, jika blangko KTP-el sudah tersedia maka Surat Keterangan tersebut dapat ditukarkan dengan KTP-el dan tidak perlu melakukan proses perekaman ulang kembali.

Warga dapat meminta SUKET secara gratis di Kecamatan tempat tinggal sekitar dan dapat ditukar dengan eKTP setelah blanko tersedia tanpa harus melakukan perekaman data kembali.

EDITOR: Iwan S

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Berdagang Kemiskinan

Hak Asuh Anak Dalam Perceraian

Retaknya perkawinan yang berujung perceraian sering kali mengakibatkan konflik perebutan hak asuh anak. Dalam artikel kali ini, Ruang Hukum akan menjelaskan tentang hak asuh anak sesuai perundangn yang berlaku dan prosesnya di Pengadilan jika terjadi perselisihan perebutan hak asuh anak. Selamat membaca.....

Kalimantan, Tumpuan Indonesia ke Depan

Kalau ada orang orang memandang remeh Kalimantan, saya pastikan yang bersangkutan kurang banyak piknik di dalam negeri

Kolaborasi Jadi Kunci Perangi Disinformasi dalam Konten Digital

Asosiasi Media Siber Indonesia Jawa Timur (AMSI) Jatim berkolaborasi dengan Polda Jawa Timur, Pemprov Jatim dan Kodam V/Brawijaya berupaya bersama-sama memerangi hoaks melalui stakeholders meeting

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.