JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Direktur Sabang Merauke Circle, Dr Syahganda Nainggolan sependapat dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyebut politik identitas sebagai persoalan dalam perpolitikan di tanah air saat ini.

Namun, berbeda dari SBY, Syahganda menilai politik identitas tersebut justru terjadi sejak Jokowi dilantik menjadi Presiden Indonesia pada tahun 2014.

“Saya setuju dengan perasaan SBY itu. Bahwa politik identitas menguat. Namun, itu menguat sejak Jokowi jadi presiden, bukan sejak pilkada DKI Jakarta,” kata Syahganda lewat pesan tertulis yang diterima SERUJI di Jakarta, Rabu (14/11).

Menurut pria yang akrab disapa Ganda ini, munculnya politik identitas karena tidak ada tawaran alternatif dari elit di tanah air.

“Segregasi politik identitas terbelah antara kelompok yang mengusung ke-Islaman versus kebangsaan (kebhinnekaan). Namun, pembelahan ini tidak mempunyai akar ideologis yang nyata,” ujar Ganda.

Baca juga: Tanggapi Pernyataan SBY, PA 212: Tidak Perlu Khawatir, Politik Identitas Harus

Ganda menilai, Jokowi dan pendukungnya lah yang memulai munculnya pembelahan yang akhirnya melahirkan politik identitas tersebut.

“Jokowi dan kelompoknya yang mengusung tema-tema dan aksi pluralitas yang sengaja men-downgrade eksistensi ke-Islaman, seperti meminta orang Islam menghormati orang-orang yang tidak puasa atau berjualan di bulan Ramadhan,” tuturnya.

Ganda juga mencontohkan berbagai larangan yang muncul di era Jokowi sebagai pemicu munculnya politik identitas.

“Melarang malam takbiran, melarang adzan dengan speaker,  melarang potong hewan Qurban di sekolah, menghilangkan banyak idiom-idiom dan isu ke-Islaman dalam eksistensi negara, memperkuat eksistensi LGBT, dan lain sebagainya,” katanya.

Akibat itu, lanjut Ganda, umat Islam merespon, dan respon itu tak diduga oleh Jokowi dan pendukungnya, dimana muncul solidaritas keislaman yang sangat kokoh, melawan rezim pluralism Jokowi.

“Jadi, dalam ‘divided society’ ini umat Islam bersifat menahan serangan,” tegasnya.