PPAD: KKB di Papua Melebihi Teroris, Pantas Diselesaikan Secara Militer

0
76
  • 96
    Shares
Kelompok Kriminal Bersenjata
Kelompok separatis dari Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN OPM), yang disebut polisi sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB)

JAKARTA, SERUJI.CO.ID –¬†Persatuan Purnawirawan TNI AD (PPAD) menaruh perhatian khusus terhadap aksi serangan kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang menewaskan 31 pekerja proyek pembangungan jalan dari PT Istaka Karya di Kabupaten Nduga, Papua.

Ketua Umum PPAD Letjen (Purn) Kiki Syahnakri menilai KKB di Papua sudah melebihi tindakan teroris karena dilakukan secara terorganisir dan bertujuan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Tindakan KKB di Papua lebih tinggi dari terorisme sehingga pantas diselesaikan secara militer,” kata Kiki dalam konferensi pers di Gedung PPAD, Jakarta, Jumat (7/12).

Menurutnya, teroris tidak terorganisir secara baik dan hanya dipersenjatai satu atau dua orang, namun apa yang dilakukan KKB di Papua dilakukan secara sistematis dan anggotanya dipersenjatai.

“Karena itu, penanganan KKB di Papua seharusnya diserahkan kepada TNI sebagai pengendali utama dibantu Polri dalam hal penegakan hukumnya,” kata Kiki.

Kiki menilai tentang Gerombolan Separatis Bersenjata Organisasi Papua Merdeka (GSB-OPM), sepatutnya tidak lagi disebut sebagai KKB sabagaimana penyebutannya selama ini.

“Karena tujuan mereka jelas untuk memisahkan diri dari NKRI, sudah terorganisasikan sebagai organisasi militer dan sering melakukan aksi-aksi kekerasan bersenjata, sehingga kehadirannya sudah dapat dikategorikan sebagai pemberontakan bersenjata terhadap NKRI,” ujar Kiki.

“Karena itu mereka termasuk kelompok kombatan yang patut ditumpas secara militer,” imbuhnya.

PPAD menyarankan kepada pemerintah untuk menangani masalah Papua secara terpadu. Dan yang harus selalu dipegang adalah “Memenangkan Hati dan Pikiran Rakyat Papua”.

“Mengingat akar masalahnya adalah keadilan sosial, maka mendorong Pemerintah untuk menangani masalah Papua secara terpadu, yang dilakukan oleh semua pemangku kepentingan,” tuturnya.¬†(SU05)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BERITA PILIHAN

TERBARU